eQuator.co.id – SINTANG-RK. Sekitar 100 warga Desa Simba Raya dan sekitar Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang melakukan aksi pemblokadean Jalan Lintas Sintang-Ketungau, Selasa (12/2) pagi. Mereka menuntut agar jalan provinsi tersebut mendapat perhatian pemerintah.
Koordinator Aksi, Remegius mengatakan, masyarakat menuntut agar jalan segera perbaiki. Khususnya di Desa Simba Raya. Lantaran berada di bibir kota. Hanya berjarak 7 kilometer dari Kota Sintang. “Kami juga menuntut janji Gubernur saat kunjungannya ke sini pada 25 Januari 2019,” ujarnya.
Melalui aksi tersebut, Remegius berharap masyarakat Desa Simba Raya dan sekitarnya bisa menimkati jalan yang memadai. Seperti daerah-daerah lainnya. “Harapan besar kami dengan adanya aksi ini, instansi terkait bisa datang untuk memberikan solusi,” harapnya.
Seandainya perwakilan pemerintah tidak datang, maka pihaknya tak akan membuka pemblokadean tersebut. Bahkan warga mengancam akan mengadakan aksi lebih besar lagi. Jika pemerintah tidak merespon. “Inilah harapan kami, makanya instansi terkait kami harapkan bisa hadir di sini,” tukasnya.
Dijelaskannya, jalur tersebut merupakan penghubung empat kecamatan. Sehingga Desa Simba Raya mewakili empat kecamatan tersebut untuk menyuarakan aspirasi. Maka untuk aksi awal kemarin hanya melibatkan warga Desa Simba Raya dan sekitarnya. “Tapi kalau tidak ada tanggapan, maka akan lebih ramai lagi,” ancam Remegius.
Kepala Desa Simba Raya, Sugiono menjelaskan, janji Gubernur Kalbar saat kunjungan kerjanya kemarin akan memanggil delapan perusahaan yang berada di Binjai-Ketungau untuk perbaikan jalan. Namun sampai hari ini (kemarin, Red) belum ada realisasinya. Apakah Gubernur belum panggil atau memang perusahaan yang melalaikan, pihaknya tidak tahu. “Makanya janji itu juga menjadi tuntutan warga,” jelasnya.
Selaku Kades, dirinya merasa bangga dengan aksi yang dilakukan warga kemarin. Mengingat kondisi jalan memang sudah sangat memprihatinkan. “Sehingga memang harus segera dapat ditangani,” ucapnya.
Ditegaskan Sugiono, aksi mereka bukan untuk menghambat. Tapi memperlancar agar pemerintah segera memberikan solusi jalan untuk masyarakat. “Karena sebelum ada aksi ini, tidak ada perhatian khusus dari instansi terkait,” sebutnya.
Satu bulan sebelum kunjungan Gubernur, masyarakat sebenarnya sudah berencana melakukan aksi. Lantaran mendapat informasi Gubernur akan berkunjung, niat tersebut diurungkan. Masyarakat ingin melihat dulu apa yang disampaikan dan hasilnya. “Pada sampai waktu kunjungan itu, beliau berjanji. Makanya, warga mau nagih itu,” bebernya.
Dia memaparkan, bagaimana masyarakat kesusahan melintasi jalan tersebut. Untuk mengantar anak sekolah saja harus jatuh bangun. Menurutnya, bagaimana anak bisa pintar kalau mau ke sekolah saja susah. “Ada yang harus pulang lagi karena pakaiannya sudah kotor,” jelasnya.
Keluh kesah yang luar biasa juga dirasakan warga yang kesehariannya petani. Banyak petani tak bisa menjual hasil panennya ke kota kadang tak bisa. Mereka mesti berbalik arah, karena jalan tidak bisa dilintasi. “Hasil pertanian pun tidak terjual dan akhirnya jadi umpan sapi,” tuturnya.
Ditegaskan dia, aksi mereka murni dari masyarakat. Tidak ditunggangi unsur politik ataupun lainnya. “Mereka menuntut agar jalan di sini bisa hitam (aspal) atau paling tidak memang layak untuk dilalui,” lugasnya.
Tak sekedar melakukan pemblokiran jalan, warga juga telah menahan beberapa kendaraan perusahaan yang hendak melintas sebagai jaminan. Apabila tidak juga ada solusi diberikan pemerintah, mereka tetap melakukan aksi sampai batas waktu yang belum ditentukan. “Sebelum ada respon dari pemerintah, aksi ini akan tetap dilaksanakan masyarakat,” ungkapnya.
Sugiono tidak mempermasalahkan siapa yang akan memperbaiki jalan itu nantinya. Intinya warga berharap pemerintah memperhatikan daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan. Baik pimpinan tertinggi baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Karena wilayah mereka sangat dekat dengan perbatasan. Hanya lima jam. “Kalau kita perbandingkan dengan perbatasan lain, sungguh miris perbatasan kita,” ungkapnya.
Ia mengatakan, delapan perusahaan di kawasan mereka, hanya satu yang biasa membantu perbaikan jalan. Namun lima tahun terakhir ini pihak perusahaan tersebut sudah kurang aktif membantu. Bahkan sejak take over, perusahaan tersebut sama sekali tidak ada membantu. “Sedangkan perusahaan lain, memang tidak ada penanganan sama sekali,” tuntas Sugiono.
Anggota Komisi A DPRD Sintang Dapil Binjai-Ketungau, Julian Syahri mengatakan, perbaikan jalan itu sudah berkali-kali disampaikannya saat rapat paripurna. Bahkan saat jalan tersebut masih berstatus kabupaten. Hingga sekarang beralih status menjadi jalan provinsi, juga disampaikan terus. “Tapi tindaklanjut yang dilakukan pihak pemerintah sampai sekarang belum ada,” ucapnya.
Menurutnya, aksi masyarakat kemarin lantaran sudah sangat susah dengan kondisi jalan tersebut. Dia pun mendukung gerakan penyampaian aspirasi masyarakat empat kecamatan ini. Yaitu Kecamatan Binjai, Ketungau Hulu, Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah.
“Dari kecamatan lain juga banyak sebagai penguna jalan ini, namun tidak ada penanganan dari dulu. Ini yang tidak diterima masyarakat,” terangnya.
Menurutnya, kesabaran masyarakat benar-benar sudah habis. Janji Gubernur segera memanggil delapan perusahaan untuk menangani jalan tersebut sembari menunggu anggaran masuk tidak juga ada. “Makanya aksi masyarakat tidak bisa dibendung lagi,” ujarnya.
Ia berjanji akan terus memperjuangan peningkatan jalan tersebut. Baik menyampaikan ke pemerintah kabupaten maupun provinsi. Agar jalan menuju beranda depan NKRI itu dapat segera ditangani dan tidak hancur lebur. “Jalan ini bukan lagi rusak, tapi sudah bencana. Sudah beberapa bulan lalu memang sudah sangat parah,” akunya.
Dijelaskan dia, pembetonan jalan sebelumnya saat masih status milik kabupaten. Selama status milik provinsi belum ada penanganan sama sekali. “Ini yang tidak diterima masyarakat,” sebutnya.
Pihak perusahaan beberapa memang melakukan penimbunan. Namun sekarang sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya. Sehingga membuat masyarakat resah. “Provinsi harus segera menanganinya lah,” pinta Julian.
Sekitar pukul 12.00 WIB, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sintang Murjani turun ke lokasi pemblokadean jalan. Murjani langsung menggelar audiensi dengan warga di kantor Desa Simba Raya. Beberapa pertanyaan dilontarkan warga Desa Simba Raya, salah satunya Taryono. Ia mengatakan, apabila dalam waktu tiga hari jalan di Desa Simba Raya tidak diperbaiki, mereka mengancam melakukan aksi lebih besar lagi. “Kita beri pemerintah waktu tiga hari. Kalau tidak jalan ini akan kita tutup terus dan tak akan kita buka,” tegasnya. Mereka menagih janji Gubernur memanggil delapan perusahaan untukl segera membantu perbaikan jalan.
Murjani langsung memberi tanggapan. Pihaknya berjanji akan segera menurunkan alat berat untuk perbaikan Jalan di Desa Simba Raya. “Kemungkinan dalam dua hari alat berat tersebut sampai ke sini dan jalan baru dapat diperbaiki,” jelasnya.
Dijelaskannya, Bupati Sintang akan memanggil delapan perusahaan malam itu juga untuk membahas bantuan perbaikan jalan tersebut. Ditegaskannya, pemerintah selalu ada untuk masyarakat. Jangan kira tidak ada. “Coba lihat sudah berapa banyak pembangunan jalan yang dilakukan,” ucapnya.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga akan membangun PLBN Sungai Kelik. Dimana Jalan Binjai-Ketungau jadi akses nantinya. Sehingga akan berubah status lagi jadi jalan strategis nasional.
“Itulah bentuk perhatian pemerintah. Tentu kalau sudah jalan strategis nasional, aspalnya tidaklah sembarangan,” pungkasnya.
Lantaran Dinas PU Sintang memberikan jawaban yang diharapkan warga, pemblokadean jalan tersebut dibuka sekira pukul 13.00 WIB. Tapi warga mengancam akan melakukan pemblokiran kembali jika janji yang disampaikan tidak ditepati.
Pantauan Rakyat Kalbar, jalan yang baru sekitar dua tahun berstatus provinsi itu memang rusak parah. Jalan sudah tidak bisa dilalui kendaraan roda dua. Sedangkan mobil hanya bisa dilintasi double gardan. Namun tak jarang pula ada yang amblas.
Sementara kendaraan roda dua, sedikitnya ada delapan jembatan darurat. Jembatan tersebut dibuat warga di sepanjang jalan tersebut agar dapat melintas. Namun pengendara roda dua harus membayar Rp2 ribu hingga Rp5 ribu. Sehingga untuk pulang pergi, pengendara roda dua menggelontorkan uang hampir Rp50 ribu.
Laporan: Saiful Fuat
Editor: Arman Hairiadi
