eQuator.co.id – SINTANG-RK. Kondisi jalan-jalan menuju beranda depan NKRI di Kabupaten Sintang banyak memprihatinkan. 80 persen masih tanah, baik jalan status provinsi maupun kabupaten.
Gubernur Kalbar Sutarmidji melihat sendiri konsidi jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Didampingi Bupati Sintang Jarot Winarno mereka meninjau ruas jalan provinsi di Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu, Sintang, Jumat, (25/1). Selama perjalanan, kendaraan rombongan harus menerjang jalan berlumpur dan becek.
Diakui Sutarmidji, jalan dari Kota Sintang menuju ke Desa Simba Raya kondisinya sangat memprihatinkan. Namun menurutnya, pengerjaan jalan tersebut masalah teknis di lapangan. Yaitu konstruksi jalannya. “Sebenarnya jalan itu harus ada turap sisi kiri dan kanan jalan, baru kita kasi beton,” ujarnya.
Menurut pria yang karib disapa Midji ini, kalau beton saja tanpa penahan beban jalan, maka akan cepat hancur. Akan jadi percuma kalau dibangun tahun ini, jika kontruksinya tidak benar. Dibangun tahun ini, tahun depan sudah hancur. “Maka ini perlu diperhatikan dengan benar,” katanya.
Dijelaskannya, konstruksi jalan yang benar harus melihat dan mengikuti klasifikasi mutu dan kelas beton. Menggunakan molen atau pakai readymix, syaratnya harus klasifikasi mutu beton dengan kelas K300 dan K350. Sehingga bisa menanggung beban di atas 25 ton. “Kalau tidak sesuai ya tidak bakal selesai-selesai permasalahan jalan, kasian masyarakatnya,” lugasnya.
Midji minta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalbar mengerjakan ruas jalan provinsi di Kabupaten Sintang tidak asal-asalan. Jangan asal bangun. Satu bulan jalannya bagus, habis itu hancur lagi. “Pokoknya kalau sudah dibeton saya minta pihak Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak untuk menguji langsung betonnya,” tuturnya.
Dikatakan dia, Kota Pontianak telah menerapkan sistem tersebut. Ketika menjabat Wali Kota Pontianak dua periode, ia punya prinsip mengurus jalan sekali saja. “Daripada tahun ini diperbaiki kemudian tahun depan rusak lagi, ya sama saja. Tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” jelasnya.
Dijelaskannya, dua minggu lalu saat bertemu Presiden Joko Widodo, ia ditanya masalah infrastruktur di Kalbar. Kabupaten Sintang akan menjadi prioritas pembangunan, karena jalannya banyak yang parah.”Bahkan saya menunjukan kondisi jalan yang paling parah,” ucapnya.
Februari Midji mengaku dipanggil ke Jakarta untuk bertemu Presiden lagi. Saat itu, dirinya dipertemukan dengan Menteri PUPR. “Agar di sini (Kabupaten Sintang, Red) menjadi prioritas pembangunan infrastruktur,” sebutnya.
Midji juga mengatakan, Pemprov Kalbar memprioritaskan lima ruas yang harus ditangani di Kabupaten Sintang. Dirinya sengaja membagi lima ruas titik yang harus dikerjakan, agar masyarakat ada harapan. “Bahwa kita sudah mulai pembangunannya,” jelasnya.
Kenapa tahun ini pembangunan paling banyak di Sintang? Midji mengatakan, pihaknya ingin mempersiapkan infrastruktur yang baik untuk menyongsong Kabupaten Sintang sebagai ibu kota Provinsi Kapuas Raya. “Saya akan berjuang semaksimal mungkin sesuai dengan janji-janji semenjak kampanye,” tuntas Midji.
Sementara itu, Bupati Sintang mengatakan, ruas dari Sintang-Binjai Hulu-Ketungau Hilir-Ketungau Tengah-Ketungau Hulu merupakan jalan menuju perbatasan dengan Malaysia. Tiga hari lalu keluar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Desa Sungai Kelik. Dengan begitu, ruas jalan ini bukan menjadi keluhan masyarakat Binjai saja. Tetapi menjadi keluhan semua. “Karena jalan ini adalah ruas utama untuk mencapai PLBN Sungai Kelik dengan panjang 231 Kilometer,” paparnya.
Jarot mengatakan, tahun 2017 Pemkab Sintang terima Surat Keputusan (SK) ruas tersebut milik kabupaten. Sehingga Pemkab Sintang sempat mengalokasi anggaran untuk memperbaikinya. “Mulai jembatan Kapuas hingga Desa Simba Raya ini,” jelasnya.
Tapi sejak tahun 2018, status jalan berubah jadi milik Pemprov Kalbar. Sehingga Pemprov Kalbar mengalokasikan dana untuk pembangunannya. Jarot pun berharap kepada Midji mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi yang sudah masuk sekitar Rp11 miliar. Agar dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan jalan dari Sintang ke ibu kota Binjai. Kemudian bisa juga membantu menangani titik kritis di Desa Pedadang dan Desa Semubuk Kecamatan Ketungau Hilir.
“Kalau kita bisa menjaga ruas jalan Pedadang dan Semubuk, maka arus lalu lintas tiga kecamatan akan berjalan dengan baik,” demikian Jarot.
Ditambahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sintang Murjani, total jalan milik Pemprov Kalbar sepanjang 238,97 kilometer. Sementara yang berada di Desa Simba Raya dari Simpang Balai Sepuak ke Semubuk sepanjang 45 KM. Kemudian dari Semubuk ke Sintang 58,7 KM. “Untuk wilayah Simpang Medang-Nanga Mau 37 KM, Nanga Mau-Nanga Tebidah 30 KM, dan ada beberapa wilayah lainnya,” paparnya.
Ruas jalan nasional di Kabupaten Sintang, sepanjang 198,09 KM. Sedangkan ruas jalan kabupaten sepanjang 2.289,62 KM. “Lalu ruas jalan desa dan non status sepanjang 2.107,60 KM,” tutup Murjani.
Kepala Desa Binjai Hilir, Birin berharap perbaikan jalan segera diatasi. Sebab jalan tersebut sudah bertahun-tahun rusak. “Karena kami ingin akses jalan bisa bagus dan mulus,” tukas Birin.
Laporan: Saiful Fuat
Editor: Arman Hairiadi
