eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. 24 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilantik di BPSDM Kalbar, Senin (14/1). Pelantikan dipimpin langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji.
“Yang jelas jabatan fungsional itu lebih banyak di inspektorat. Saya berharap ini bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan. SOP itu dalam pelayanan harus diperhatikan,” ujar Midji saat diwawancara.
Dia mengatakan, para pejabat ini harus melakukan inovasi-inovasi untuk percepatan pelayanan. Karena tanpa percepatan, daya saing akan rendah. Sehingga akan mengakibatkan banyak pihak malas berurusan dengan Pemprov Kalbar. Kemudian pegawai itu hak-haknya jangan sampai lambat.
“Seperti di dinas pendidikan urusan tentang gaji berkala aja belum di zona hijau artinya belum dijalankan sesuai aturan, belum dijalankan dengan cepat, dan transparansi,” tuturnya.
Gubernur menilai semua wilayah pasti menginginkan hak pegawai dapat ditangani dengan baik. Selanjutnya untuk aset pemerintah juga harus menjadi perhatian khusus. Kemudian ia juga mewanti-wanti para pejabat yang pindah dari struktural ke fungsional ini agar tetap istiqamah dalam menjalankan tugasnya.
“Kan banyak yang berpindah dari struktural ke fungsional maka jangan lagi dia berpikiran untuk berpindah lagi. Fungsional itu mengarah ke profesionalisme lebih tinggi dibandingkan dengan struktural,” tukas Midji.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Moses Tabah menuturkan 24 pejabat fungsional yang dilantik berdasarkan keahlian dan keterampilan di jabatan itu.
“Sudah selesai proses pengangkatan selesai maka mereka bekerja. Karena sudah ada ukuran baku yang menunjuk mereka menjadi ahli dan mereka juga terampil,” ungkapnya.
Moses berharap pejabat yang baru dilantik ini bisa bekerja dengan baik. Karena peralihan antara struktural ke fungsional ini diharapkan agar mereka bisa bekerja dengan detail, teknis, dan membantu pemerintah daerah.
“Semua sudah rata-rata melalui proses penilaian yang cukup selektif dan bisa bekerja dengan baik. Penempatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kalau auditor itu di inspektorat. Kalau Widya suara di BPSDM kemudian guru ke sekolah SMA atau SMK,” tandas Moses.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kalbar, Alfian menuturkan, keinginan Gubernur menjadikan pelayanan publik di Kalbar menjadi zona hijau adalah hal yang harus dicapai. Sehingga ia memastikan BPSDM akan berikan support dan dukungan terhadap program-program pengembangan kompetensi aparatur melalui kegiatan pelatihan maupun yang sifatnya non pelatihan.
“Sesuai kapasitas dan tugas kami disini dengan menitikberatkan pada aspek-aspek penguatan SDM aparatur. Pada semangat untuk berikan pelayanan publik terbaik,” ungkap Alfian.
Alfian mengatakan, penguatan itu akan berpengaruh terhadap aspek-aspek peningkatan pengetahuan keterampilan-keterampilan mereka dalam bekerja dan menjalankan tugas. Kemudian juga membangun sikap perilaku yang baik dan benar. Sehingga apa yang dilakukan dengan pengetahuan dan keterampilan yang baik itu senantiasa dilandasi nilai-nilai baik dan positif.
“Inilah sebenarnya peran kami di BPSDM. Penguatan-penguatan dan pemberian nilai-nilai positif setiap jajaran aparatur pemerintah melalui lembaga ini disampaikan. Karena memang tidak gampang untuk meningkatkan pengetahuan,” jelas dia.
Namun ia juga menilai peningkatan bisa dilakukan dengan cepat. Apalagi kepada aparatur yang memang memiliki kualitas dan hebat. Tetapi perubahan sikap dan perilaku bukan lah hal sederhana dan gampang.
“Tetapi kita tidak boleh bosan dan berputus asa. Karenanya sebagaimana yang disampaikan kepada pak gub, melalui bapak ibu Widyaiswara kita harapkan jadi motor penggerak terhadap bagaimana mentransfer pemahaman sikap perilaku baik kepada aparatur kita,” bebernya.
Ia mengatakan BPSDM akan mencoba lakukan sebuah diskusi untuk mencari pola agar bagaimana hal-hal yang disampaikan gubernur bisa diwujudkan. Karena memang berkaitan dengan kurikulum, artinya setiap materi pelatihan itu sudah jelas memiliki kurikulum. Tetapi paling tidak bagaimana hal-hal menyangkut metode pembelajaran yang baik dan tepat untuk mentransferkan nilai-nilai yang akan diberi penguatan.
“Memang ada pelatihan tersendiri terkait dengan bagaimana pengembangan layanan publik ada, tetapi kita harap apapun jenis pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan di BPSDM, seyogyanya semangat dan nilai-nilai pelayanan terbaik kepada masyarakat harus ada di dalam diri segenap Aparatur,” harapnya.
Dirinya mengaku memang hingga saat ini pihaknya belum bisa menyentuh secara keseluruhan jumlah pegawai yang ada. Kendati begitu, paling tidak dengan proses yang ada. Siapapun yang dilatih, apakah melalui pelatihan kepemimpinan terlebih lagi pelatihan dasar atau prajabatan yang dikenal selama ini. Mereka inilah yang jadi harapan sebagai orang-orang hebat dan punya intelektualitas tinggi karena telah lulus melalui proses rekrutmen yang cukup ketat. “Nanti kita akan didik dengan pola-pola yang bagaimana mentransfer nilai-nilai baik kepada mereka. Semoga pasca rekrutmen tahun 2019 ini paling tidak ada 400 pegawai CPNS provinsi dan Pemkab/ kota akan dididik di sini. Pola ini akan kita lakukan untuk merespon hal baik melalui dukungan BPSDM,” pungkasnya. (Riz)
