eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan membaik. Karena pertumbuhan ekonomi berkisar 5,1 persen dan inflasi 3,7 persen. Angka ini sangat bagus sekali dan pertumbuhan ekonominya sehat.
“Inflasi kecil, pertumbuhan naik, dan pertumbuhan ekonominya sehat,” kata Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan ditemui usai menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019 di Ritz Calton, Jakarta, Jumat (11/1) malam.
Kalau inflasi tinggi dan terjadi pertumbuhan, maka itu juga tidak sehat. Sehingga perlu kebersamaan para pelaku ekonomi untuk lebih aktif. “Kebersamaan itu untuk menunjang keberhasilan ekonomi Kalbar khususnya, dan Indonesia pada umumnya,” ingatnya.
Era digitalisasi mendorong industri jasa keuangan agar bisa lebih tumbuh. Penghematan dan efisiensi anggaran harus fokus pada hal-hal yang lebih banyak untuk peningkatan perekonomian Kalbar. “Salah satunya untuk mewujudkan BUMDes di setiap desa,” tutup Norsan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, semua pihak dalam pertemuan tahunan kemarin harus bersyukur. Memasuki tahun baru semua harus penuh optimisme, harapan dan kegembiraan.”Kita lihat pertumbuhan ekonomi 5,2-5,3 persen dan inflasi perkembangan sangat optimis di 2019,” tuturnya.
Kendati begitu diakui JK, ada juga tantangannya. Berupa tantangan internal dan eksternal. Maka itu, harus dihadapi dengan kerja keras dan kebersamaan. “Apa yang dicanangkan harus optimis untuk menjadi bangsa yang besar,” katanya.
Dia menjelaskan, Indonesia mempunyai pengalaman di jasa keuangan. Pengalaman itu merupakan guru yang baik. Pengalaman-pengalaman tersebut selama ini harus dipelajari.
“Kita tahu efek moneter tahun 1997 – 1998 sampai saat ini. Maka itu kita melakukan tindakan-tindakan, agar tidak ada krisis itu lagi,” tuturnya.
Apabila 20 tahun lalu krisis dibayar pemerintah maupun masyarakat, maka tidak akan terjadi dan akan ditanggung sendiri. “Itulah pelajaran pertama, industri perdagangan pasti tahu,” sebutnya.
Lanjut dia, pelajaran-pelajaran lain harus lebih hati-hati untuk pengawasan lebih ketat. “Oleh karena itu OJK bisa mengambil langkah lebih penting di industri keuangan dan bisa memberikan semua kewajiban,” pungkas JK.
Laporan: Rizka Nanda
Editor: Arman Hairiadi
