eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Disparitas harga gas bersubsidi dengan non subsidi terlalu jauh. Akibatnya, masyarakat dominan memburu gas bersubsidi.
Menurut Gubernur Kalbar Sutarmidji, sebenarnya gas elpiji 3 kilogram tidak langka. Disparitas harga terlalu jauh antara subsidi dan non subsidi itu lah seakan-akan ada kelangkaan gas ukuran melon tersebut.
“Seperti solar, itu pasokannya melebihi dari yang diperkirakan. Tapi karena ada selisih Rp6 ribu antara subsidi dengan non subsidi, maka ngantre,” ujarnya, Rabu (19/12).
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode yang karib disapa Midji ini mengatakan, selisih harga itu memang biasa dilakukan. Misalkan dalam satu truk membutuhkan 100 liter bahan bakar. Kemudian para distributor mengambil untuk Rp3 ribu, maka akan berlipat keuntungan sebesar Rp300 ribu. Sama halnya dengan elpiji subsidi dan non subsidi, 1 kg bedanya Rp7 ribu. “Artinya gas subsidi yang 3 kg jadi Rp21 ribu,” katanya.
Ia menuturkan, usaha mikro menengah yang boleh menggunakan gas subsidi omzetnya di bawah Rp800 ribu per hari. Namun kenyataannya, yang memiliki penghasilan Rp8 juta per hari juga menggunakan gas subsidi sebagai modal usaha. Belum lagi yang ngantre ternyata bawa banyak tabung. Sebagian dijual lagi. “Untungnya tiga sampai Rp4 ribu,” ucapnya.
Dijelaskan dia, jika gas elpiji 3 kg digunakan untuk rumah tangga bisa sampai enam hari. Setiap hari digelontorkan 133 ribu tabung untuk kebutuhan Kalbar. “Jika enam hari, maka 800 ribu tabung,” jelasnya.
Pertamina kata Midji, harus bertindak tegas. Agen dan pangkalan yang tidak bisa menyelesaikan masalah di wilayahnya, cabut saja kerjasamanya. Dia pun menyarankan Pertamina agar bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). “Jika kerjasama itu dilakukan tidak akan ada kelangkaan gas,” ulasnya.
Andai Pertamina bekerjasama dengan BUMD, maka masyarakat akan mendapatkan elpiji dengan harga eceran tertinggi (HET). Tidak sampai dua hingga tiga kali lipat. Jika harga Rp16.500, maka paling mahal Rp22.000 per tabungnya. “Ini sampai Rp40 ribu, kan kasihan masyarakat, jadi sebenarnya perlu diperbaiki Pertamina,” lugasnya.
Distribusi gas melebihi kuota 106 persen dari perkiraan kebutuhan. Namun masih terjadi kelangkaan. Oleh karenanya, Midji berharap Pertamina agar tegas menyikapi perilaku mitra mereka. Dia meminta persoalan kelangkaan gas ini bisa selesai sebelum Natal.
Dikatakan Midji, gas yang beredar di Kalbar 85 persennya subsidi. Hanya 15 persen yang non subsidi. Tapi 15 persen itu yang habis. Yang non subsidi seberapa pun yang dibutuhkan ada. “Harus diperbaiki dan tegas dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran dari distribusi itu,” demikian Midji.
Terpisah, Kapolresta Pontianak Kombes Pol M. Anwar Nasir menegaskan, gas elpiji 3 kg untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Tetapi saat ini ada juga beberapa masyarakat menengah ke atas yang membeli dua sampai tiga tabung gas bersubsidi. “Seandainya ini dilakukan secara masif tentunya akan terjadi kelangkaan,” katanya kepada wartawan, Rabu (19/12).
Data Pertamina, kata Anwar, Desember ini saja distribusi cukup tinggi dibanding bulan sebelumnya. Karena persiapan menghadapi Natal dan tahun baru. Menyikapi kelangkaan ini, ia telah perintahkan Satreskrim Polresta Pontianak dan jajarannya untuk memantau pendistribusian gas elpiji 3 kg. Jangan sampai dimanfaatkan spekulan dengan modus operandi menyebar orang-orangnya untuk mengantre di beberapa tempat penjualan. Setelah itu dikumpulkan. “Ini lah yang kita jaga ketat dalam pendistribusianya,” ucapnya.
Perwira menegah polisi ini bersyukur, Pertamina melakukan operasi pasar gas elpiji 3 kg. Sehingga harga gas bersubsidi tersebut kembali normal. “Ada juga beberapa elpiji kembali normal, baik harga dan mudah mendapatkannya dengan adanya operasi pasar,” tuturnya.
Begitu pula dengan terobosan Pertamina saat pendistribusian menggunakan KK dan KTP serta jari dicelup tinta dianggap Kapolresta cukup baik. Dengan sistem layaknya pencoblosan pemilu itu diharapkan tidak terjadi pengulangan pembelian gas bersubsidi. Tadinya ngantre, setelah dapat balik lagi. “Kita akan awasi betul pendistribusiannya, jangan sampai satu orang bisa membeli sampai lima atau sampai lebih,” tegasnya.
Kepolisian kata dia, juga memantau penjualan gas elpiji 3 kg secara online. Karena dimungkinkan mereka melakukan penimbunan. Mereka mensuplai barang tersebut dengan cara mengantar ke warung-warung. “Tentunya itu tidak tepat karena hanya untuk ekonomi menengah ke bawah,” lugasnya.
Anwar menegaskan, pihaknya akan memberikan penindakan kepada siapa saja yang melakukan penimbunan gas bersubsidi. Untuk itu, ia imbau jangan sampai ada yang melakukan penimbunan. Kalau ada barang lebih silahkan didistribusikan ke lainnya.
“Makanya kita perintahkan Kasat Reskrim, beserta unit Reskrim jajaran Polsek di Pontianak untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam mengawal pendistribusian,” tuturnya.
Kalau dengan cara persuasif tidak digubris, tentunya penegakan hukum akan dilakukan. Sehingga bisa menimbulkan efek jera kepada penimbun-penimbun. “Sementara ini ada dua buah agen yang sudah diperiksa, kami juga akan menunggu laporan selanjutnya,” tuntas Kapolresta.
Laporan: Rizka Nanda, Anfi Ridwansyah
Editor: Arman Hairiadi
