eQuator.co.id – Ngabang-RK. Guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kabupaten Landak juga memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) ke-13 Tahun 2018.
Mereka memeriahkannya dengan menggelar jalan santai dan menyampaikan aspirasi melalui surat serta bunga kepada Ketua DPRD dan Bupati Landak.
Penyampaian aspirasi mengenai kesejahteraan ini dilakukan di halaman Kantor DPRD Landak, Kamis (30/8). Kedatangan mereka diterima Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi. Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak Aspansius dan Ketua Komisi C DPRD Landak yang membidangi pendidikan.
“Kami jalan santai di Ngabang sambil bersih-bersih di sepanjang jalan yang dilewati. Setelah itu kami silaturahmi dengan Ketua DPRD Landak untuk menyampaikan aspirasi guru-guru PAUD,” ujar Ketua Himpaudi Labupaten Landak, Agus Kando.
Menurutnya, kedatangan mereka bukan membuat suatu yang tidak baik. Tapi bertujuan untuk sesuatu yang baik demi kepentingan guru-guru PAUD.
“Dengan kegiatan ini diharapkan ada perhatian dan peduli dari pemerintah Kabupaten Landak. Honor guru PAUD dari pemerintah daerah belum ada, yang ada hanya dari desa. Maka kami menyampaikan hal-hal ini kepada pemerintah daerah,” kata Agus.
Sementara itu, Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi mengatakan, semua hal menyangkut kesejahteraan dilakukan harus berdasarkan aturan atau regulasi yang ada. Untuk di Kabupaten Landak berdasarkan regulasi itu hanya untuk Taman Kanak-kanak (TK).
“Sedangkan guru-guru PAUD ini ada yang dari yayasan serta organisasi dan ada juga dari desa. Jadi jika bicara kesejahteraan itu harus sesuai dengan regulasi undang-undang,” katanya.
Heriadi mengungkapkan, dalam waktu dekat ini akan memanggil setiap kepala desa untuk membahas tentang guru PAUD. “Kita akan minta para kades nanti bisa merencanakan dan membahas untuk kesejahteraan guru PAUD itu,” ungkap Heriadi.
Ketua DPRD Landak Heri Saman menyambut baik apa yang dilakukan oleh para guru PAUD dari Landak ini. “Namun lebih baik lagi jika penyampaian aspirasi tersebut dengan pernyataan tertulis. Disampaikan melalui perwakilan kelompok,” katanya.
Dengan adanya laporan tertulis itu nanti akan mudah dibahas dan ditanggapi oleh DPRD yang kemudian disampaikan ke pemerintah daerah. “Jadi tidak semuanya menyampaikan aspirasi, tapi cukup melalui juru bicara atau ketua koordinatornya saja,” pinta Heri.
Laporan: Antonius
Editor: Ocsya Ade CP
