eQuator.co.id – Jakarta-RK. Komunikasi partai politik di luar pendukung pemerintah terus berlanjut. Kali ini, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berencana melakukan komunikasi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al Jufri. Pertemuan itu akan membahas realisasi koalisi partai di luar pemerintah, yang belum lama mendapat potensi suntikan dukungan dari Partai Demokrat.
Kabar rencana pertemuan Prabowo dengan Salim disampaikan oleh Ahmad Muzani. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra itu menyatakan, Prabowo akan bertemu dengan Salim pada Jumat. Hari ini. Membahas segala perkembangan terkait koalisi. Meski begitu, Muzani belum memastikan dimana dan jam berapa pertemuan keduanya berlangsung.
”Pak Prabowo akan bertemu Habib Salim dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, saya kira itu selevel (dengan Majelis Syuro PKS, red),” kata Muzani di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (26/7).
Ia menyampaikan, pertemuan dua pimpinan partai itu merupakan inisiatif dari kedua belah pihak. Prabowo dalam hal ini ingin menyampaikan sejumlah hasil pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk mendengarkan perkembangan terbaru dari internal PKS.
”Kalau pak Prabowo dengan PKS sudah sering sekali (bertemu), banget. Dari situ nanti kami akan merumuskan,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR itu.
Dengan sisa waktu menuju pendaftaran capres dan cawapres yang tinggal hitungan hari, Muzani menilai komunikasi antar parpol tidak memiliki banyak waktu. Maka dari itu, pertemuan intensif terus dilakukan. Muzani menilai komunikasi saat ini sudah mengerucut pada pengelompokan pokok-pokok masalah. Pada saatnya, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat akan duduk bersama membahas itu.
”Kami sedang merancang pertemuan multilateral. Sekarang baru pertemuan bilateral dulu,” ujarnya.
Berbicara soal figur cawapres pendamping Prabowo, Muzani menyebut bahwa komunikasi antar pimpinan partai belum mengarah ke situ. Namun, Prabowo membuka semua kemungkinan mulai dari figur internal partai maupun dari luar partai.
”Nama-namanya sudah beredar di media, nanti itu kami bicarakan dengan pemimpin-pemimpin partai koalisi,” terang Muzani.
Muzani tidak menampik bahwa penentuan figur nantinya akan menjadi bahan perdebatan diantara partai koalisi. Sebab, masing-masing memiliki figur yang ingin diajukan, sebagai nilai tambah untuk dijual kepada para pemilih. Muzani memandang harus ada jalan tengah untuk mengatasi masalah itu.
”Harus ada kelegowoan, kerelaan dari partai-partai. Kalau gak ada ya repot. Harus ada pengertian dan harus ada take and give,” ujarnya.
Muzani menambahkan, salah satu solusi mengatasi masalah figur itu adalah membahas pembagian kekuasaan. Menurut dia, secara garis besar, komunikasi antar pimpinan partai sudah sedikit menyinggung terkait pembagian kekuasaan apabila memenangkan pilpres nanti.
”Namanya kekuasaan itu berbagi kekuasaan dan tanggung jawab menyelesaikan persoalan adalah hal biasa,” ujarnya.
Terpisah, anggota Fraksi yang juga anggota Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Refrizal menambahkan, komunikasi antara Prabowo dengan PKS sudah berjalan lama. PKS juga memantau proses komunikasi antara Prabowo dengan SBY, termasuk SBY dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
”Kami ingin membahas agenda kebangsaan lima tahun ke depan, nanti setelah itu baru bicara calonnya,” kata Refrizal.
Legislator asal Sumatera Barat itu optimis bahwa Prabowo akan menggandeng satu dari sembilan tokoh yang disodorkan PKS sebagai cawapres. Refrizal juga yakin jika Prabowo menggandeng cawapres PKS, baik Partai Demokrat maupun PAN tidak akan keberatan dengan keputusan itu.
”Pak Prabowo sudah bicara dengan pak SBY, dengan pak Zulkifli juga sudah, alhamdulillah cair. Pak SBY kan sudah menyatakan tidak harus AHY (Agus Harimurti Yudhoyono, red) menjadi calon,” kata anggota Fraksi PKS tiga periode itu.
Lebih lanjut, Refrizal juga meyakini bahwa Prabowo adalah sosok yang menghargai loyalitas PKS. Refrizal juga mengaku bahwa PKS pernah digoda pihak lain agar meninggalkan Prabowo, namun hal itu tidak dihiraukan.
”Kalau Prabowo kita bikin jomblo kan bisa juga, tapi PKS tidak mau seperti itu. Jadi kami kawan lama lima tahun, tiba-tiba last minute kita tinggalkan tidak biasa lah,” ujarnya.
Refrizal juga menjamin jika PKS mampu menjadi penyokong logistik dalam pilpres 2019 nanti. Sebagai gambaran, Refrizal mengaku setiap bulannya menyumbang dana Rp 30 juta untuk PKS. Sumbangan kader kepada PKS tidak hanya dilakukan oleh para kader yang menjadi anggota dewan, kader biasa pun ikut menyumbang.
”Kalau kader tidak menyumbang, akan dijatuhi sanksi. Karena PKS hidup dari kader,” bebernya.
Dari situ, dana sumbangan kader digunakan untuk seluruh kegiatan PKS. Proses sosialisasi calon kepala daerah yang melibatkan dukungan PKS, juga menggunakan dana dari kader untuk pembiayaan.
”Kami sudah buktikan di Jabar. Mesin politik PKS, termasuk uang keluar yang mendongkrak pak Ajat (Sudrajat, red) dan Syaikhu. Apalagi ini kalau cawapresnya dari PKS,” tegasnya.
Direktur Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat ditemui di gedung DPR menyatakan, kengototan PKS untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo adalah hal yang wajar. Pasalnya, dalam sejumlah jalinan koalisi PKS bersama Gerindra maupun partai lain, PKS selama ini lebih banyak mengalah.
”Misalkan saat pilpres 2014, tidak punya figur, juga tidak menjadi ketua tim pemenangan, saat pilgub DKI hanya jadi ketua tim, di pilgub Jabar juga hanya calon wakil gubernur,” kata Pangi.
Pangi menilai, figur cawapres adalah pertaruhan bagi PKS di pemilu 2019. Pasalnya, tanpa kekuatan figur, sejumlah partai politik diprediksi tidak akan lolos di parlemen. Dalam sejumlah survei, PKS yang di pemilu lalu memiliki 6,7 persen suara, diprediksi hanya memperoleh suara pemilu legislatif di kisaran 3 persen. Angka itu belum mencapai batas ambang batas parlemen, yakni sebesar 4 persen suara nasional.
”Makanya PKS tidak mau mengalah lagi, karena potensi gagal lolos di parliamentary threshold,” ujarnya.
Di sisi lain, Partai Demokrat masih terus mematangkan koalisi dengan Partai Gerindra. Tim kecil pun sudah dibentuk.
“Tim kecil sudah mulai rapat,” kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.
Menurut dia, tim kecil terdiri dari beberapa orang, diantaranya, dia, Syarief Hasan (Wakil Ketua Umum Partai Demokrat), dan Amir Syamsudin (Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat).
Tim itu baru sebatas mengadakan rapat internal dan belum mengelar rapat bersama dengan tim kecil dari Partai Gerindra. “Komunikasi politik akan terus berjalan,” tutur Hinca.
Jubir Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, tim kecil akan merumuskan cikal bakal visi-misi koalisi Partai Demokrat dengan Partai Gerindra. Namun, time line pertemuan tim kecil Partai Demokrat dengan Gerindra belum disusun.
Yang pasti tim kecil tidak mempunyai banyak waktu untuk membahas koalisi. Waktu yang tersisa hanya dua minggu. Tim kecil akan bekerja selama seminggu.
“Mungkin 7 sampai 10 hari,” ucap dia.
Dengan pembicaraan visi-misi, maka secara prinsip koalisi antara dua partai sudah terbentuk. Tinggal peresmiannya saja yang belum dilakukan.
Terkait komunikasi dengan partai lain, Partai Demokrat akan tetap membuka diri. Ketua Umum Partai Demokrat, SBY, telah bertemu dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, pada Rabu (26/7) malam lalu. Setelah pertemuan itu, komunikasi akan terus dilakukan. (Jawa Pos/JPG)
