eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. APBD Kalbar 2018 defisit sebesar Rp600 miliar lebih. Selain berbagai upaya mendongkrak pendapatan, pagu anggaran belanja langsung SKPD akhirnya dikurangi sebesar 30 persen untuk menutupi defisit tersebut.
Berdasarkan penelusuran Rakyat Kalbar, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menerbitkan surat bernomor 903/2115/TAPD perihal pengurangan pagu angggaran belanja langsung SKPD tahun anggaran 2018. Surat tertanggal 18 Juli 2018 dan sifatnya penting itu ditandatangani Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji.
Dalam surat edaran tersebut memaparkan kondisi APBD Kalbar yang tidak terealisasi atau kurang penganggarannya. Sehingga mengalami defisit sebesar Rp691.862.131.450,51. Untuk menutupinya, dilakukan lima upaya. Kendati begitu, masih mengalami defisit Rp472.160.991.714,21. Mengatasinya pagu anggaran belanja langsung setiap SKPD dipotong sebesar 30 persen (lihat grafis).
Ketika dikomfirmasi, Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kalbar, Samuel mengatakan, defisit belum dapat diketahui hingga akhir Desember 2018. Defisit ini bisa diartikan ditutupi dari pendapatan dan masih dalam proses.
“Setelah dibahas di DPRD nanti baru diketahui apakah defisit atau bagaimana. Gejala mungkin, tetapi belum dapat dikatakan defisit sampai pembahasan dilakukan,” terangnya kepada Rakyat Kalbar via selular, Minggu (22/7).
Meski tak menampik defisit mencapai Rp400 miliar, Samuel kembali menjelaskan, perjalanan APBD dapat dilihat pada akhir tahun anggaran. Masih terlalu dini untuk menyatakan defisit. Karena dalam perjalanannya, Kalbar masih memiliki beberapa pendapatan dan lainnya.
Dikatakan Samuel, Kalbar masih bisa pendapatan over target. Hanya memang untuk belanja-belanja yang tidak mendesak dikurangi. Seperti perjalanan dinas. “Namun secara keseluruhan tidak mengganggu anggaran untuk pembangunan lainnya,” jelasnya.
Beberapa hal yang menyebabkan defisit anggaran. Seperti adanya pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ASN, memang mengalami pengurangan. Namun proses penyesuaian hingga tahun akhir anggaran masih memakan waktu yang lama. Sehingga belum dapat dinyatakan defisit hingga proses pembahasan telah dilakukan.
“Ibaratnya dalam rumah tangga belum sampai gajian berikutnya kita dah kepanikan, kan bisa saja dalam perjalanan ada penambahan dari pendapatan kan bisa terjadi,” tuturnya.
Hingga akhir tahun anggaran, Kalbar memiliki beberapa langkah. Seperti APBD perubahan, pada akhir Desember akan ada laporan realisasi. Sehingga ketika pembahasan telah selesai dilakukan, baru dapat mengeluarkan statemen apakah benar mengalami defisit atau tidak.
“Tidak berpengaruh terhadap program pembangunan. Yang pasti dalam perjalananya masih ada pendapatan dan akan dibahas pada akhir tahun anggaran, baru terlihat apakah mengalami defisit atau tidak,” tutup Samuel.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalbar, Luthfi A Hadi mengaku sangat terkejut dengan adanya defisit anggaran tersebut. Meski belum mengetahui secara pasti akan kebenarannya, ia berjanji akan segera memanggil pihak eksekutif. Pihaknya ingin meminta penjelasan bagaimana sampai Kalbar mengalami defisit Rp400 miliar tersebut.
“Ketika Rapat Paripurna DPRD belum ada menyatakan defisit. Saya sangat terkejut karena belum ada penjelasan baik dari Pj Gubernur, Sekda dan pihak eksekutif,” ujarnya kepada Rakyat Kalbar.
Jika benar defisit, pihaknya akan mendorong terbentuknya panitia khusus (Pansus) DPRD Kalbar. Jangan sampai ada anggaran siluman di luar yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Ini akan kami telusuri bagaimana bisa terjadi. Jangan ada anggaran siluman terhadap program pembangunan dan juga berarti bahwa belanja kita lebih besar dari pendapatan,” tegasnya.
Ia juga akan terus menggiring hal ini agar eksekutif dapat memberikan penjelasan yang real terkait defisit. Sehingga legislatif, terutama badan anggaran dapat melakukan upaya bagaimana penyelesaian defisit tidak berpengaruh terhadap pembangunan yang menyangkut masyarakat Kalbar pada khususnya.
“Saya sangat prihatin jika APBD ini benar defisit bahkan sampai Rp400 miliar. Yang pasti kami akan panggil pihak pengelolaan keuangan Kalbar dulu untuk melihat dari mana saja bisa sampai defisit sebesar itu,” lugas Luthfi.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kalbar, Bong Cie Nen mengatakan, defisit bisa saja terjadi dan tidak diharamkan selama ada cadangan untuk tahun berikutnya. Pinjaman daerah ada jika defisit terjadi.
“Terkait dengan program, disusun sesuai dengan Musrenbang dengan tuntutan masyarakat yang besar, sehingga defisit tidak diharamkan,” singkat Bong Cie Nen.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar, Tanto Yakobus mengatakan, seminimal mungkin jangan mengalami defisit. Arahan program pembangunan seharusnya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat Kalbar.
“Sesuai dengan kepentingan masyarakat seperti infrastruktur, jembatan, jalan dan perbaikan ekonomi harusnya yang dijalankan terlebih dahulu, sehingga tidak terhambat meski mengalami defisit,” kata Tanto.
Menyikapi itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Ali Nasrun menegaskan, jika benar terjadi deficit maka hal tersebut suatu masalah. Berarti rencana pembangunan akan menjadi terhambat. “Pengurangan 30 persen itu cukup besar sekali,” sebutnya kepada Rakyat Kalbar.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Pontianak ini menilai, ada dua penyebab terjadinya defisit anggaran. Pertama disebabkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai. Selanjutnya juga ada kemungkinan dana yang tadinya diharapkan dari pusat, tidak seluruhnya bisa turun. Akibatnya menjadi kesulitan dalam perencanaan program.
“Hal tersebut akan mengacaukan prioritas pembangunan daerah. Apalagi saat ini sudah menuju akhir tahun. Ini yang saya kira menjadi suatu kekurangan dari sistem anggaran,” tuturnya.
Kendati begitu, dia mengatakan, pencapaian PAD juga tidak bisa dipaksakan. Apalagi sebagian besar PAD di Kalbar bersumber dari pajak masyarakat.
“Mungkin juga karena keadaan ekonomi masyarakat turun. Dan bisa juga dikarenakan pemerintah terlalu optimis pada saat membuat perencanaan. Targetnya tinggi akhirnya tidak terlaksana. Hal ini yang menjadi koreksi,” paparnya.
Dengan adanya pengurangan anggaran belanja langsung, perlu kejelian dari semua pihak yang menangani. Walaupun saat ini sudah mendekati penghujung tahun, semua anggaran harus dikaji ulang. “Terutama yang sangat berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat, jangan sampai dikurangi,” tegas Ali.
Dirinya juga berharap dengan adanya pengurangan dana ini tidak berpengaruh besar terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat. “Selain itu juga mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang terlalu besar,” tutup Ali Nasrun.
Laporan: Zainudin, Rizka Nanda
Editor: Arman Hairiadi
