eQuator.co.id – Jakarta–RK. Hasil quick count berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah muncul. Data pemilihan gubernur di 17 provinsi sementara menunjukkan kemenangan sejumlah pasangan calon yang sama seperti hasil sejumlah quick count sejumlah lembaga survei.
Merujuk pada pilgub di wilayah Jawa, data real count KPU kemarin (28/6) malam menunjukkan keunggulan sementara pasangan Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum di Jabar, Ganjar Pranowo – Taj Yasin di Jateng dan Khofifah Indar Parawansa –Emil Dardak di Jatim. Perbedaan real count KPU dengan quick count lembaga survei hanya terkait persentase angka yang beda tipis.
Pasangan RK-UU unggul dari tiga pasang calon lain dengan perolehan suara 33,88 persen. Keunggulan Emil hanya beda sekitar lima persen dengan pasangan calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu dengan perolehan 28,36 persen. Pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi yang selama ini disebut pesaing ketat Emil-UU berada di posisi ketiga dengan 25,72 persen. Sementara pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan di posisi buncit dengan 12,04 persen. Data ini berdasarkan real count 54.454 dari 74.954 TPS di Pilgub Jabar.
Di pilgub Jateng, Ganjar-Yasin mengumpulkan perolehan suara 58,97 persen, berbanding dengan Sudirman Said-Ida Fauziyah dengan 41,03 persen. Rekapitulasi ini didapat dari 60.565 dari 63.973 TPS di Jateng. Sementara di Jatim, Khofifah-Emil berdasarkan hitung cepat KPU unggul dengan 53,68 persen. Keunggulan pasangan nomor urut 1 itu terpaut hanya sekitar tujuh persen dengan pasangan Gus Ipul-Puti dengan 46,32 persen. Jumlah TPS yang masuk di real count KPU untuk Jatim adalah 51.275 dari total 67.644 TPS.
Di Pilgub Bali, data real count KPU sudah masuk 100 persen. Dari 6.296 TPS di Bali pasangan I Wayan Koster – Tjokorda Oka Ardhana Sukawati unggul dengan 57,62 persen, berbanding dengan pasangan IB Rai Dharmawijaya Mantra – I Ketut Sudikerta: yang hanya meraih 42,38 persen.
Sedangkan di Kalbar, dengan rekap TPS yang sudah mencapai 68,4 persen, pasangan nomor urut 1 Milton Crosby-Boyman Harun mendapat 6,52 persen suara. Pasangan nomor urut 2, Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot mendapat 38,8 persen suara. Dan, pasangan nomor 3, Sutarmidji-Ria Norsan mendapat 54,68 persen suara.
Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei bisa jadi tidak jauh berbeda dengan real count. Namun, dia mengingatkan hasil akhir penetapan kepala daerah menunggu ketetapan KPU yang menungu hasil perhitungan keseluruhan.
”Hasil akhir penetapan kepala daerah sesuai yang akan ditetapkan KPU,” kata Arief. Sesuai tahapan KPU, rekapitulasi suara akan diumumkan paling lambat pada 9 Juli nanti.
Di sisi lain, Pilkada serentak tidak semuanya berjalan mulus. KPU berencana menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sebelas TPS yang tersebar di sembilan daerah. Coblosan itu akan dilaksanakan sekitar 1 Juli.
Promono Ubaid Tanthowi, komisioner KPU menjelaskan, berdasarkan evaluasi, sejauh ini pelaksanaan pilkada di 171 daerah berjalan cukup baik, aman, lancar, dan demokratis. Namun, kata dia, masih ada beberapa persoalan yang menjadi catatan. Misalnya, terkait hak pilih warga yang tidak masuk DPT. Ada juga yang sudah tercatat di DPT, tapi pindah ke TPS lain tanpa mengurus formulir pindah. “Problem seperti itu pasti terjadi,” tuturnya.
Selain itu, kata Pramono, yang perlu mendapat perhatian adalah adanya beberapa TPS yang dipastikan melakukan PSU. Penyebabnya, antara lain, pembukaan kotak suara yang tidak sesuai aturan dan pemilih yang lebih dari satu kali mencoblos.
Ada 11 TPS yang akan diadakan PSU. TPS itu tersebar di 9 daerah. Yaitu, Kabupaten Belu, Alor, dan Sumba Barat Daya Provinsi NTT. Ada juga Kabupaten Kampar, Siak, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu Provinsi Riau. Serta Kabupaten Lebak dan Tanggerang Provinsi Banten.
Tidak hanya itu, ada pula TPS yang potensial dilakukan PSU. Ada sekitar 26 TPS yang menyebar di beberapa daerah. Yaitu, Sultra, Sumut, Sulbar, Kalsel, dan Banten.
Pria asal Jawa Tengah itu berharap, PSU bisa dilalukan sebelum rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai. “Kita targetkan rekapitulasi pada 3 Juli. Jadi, diupayakan pada 1 atau 2 Juli bisa dilakukan pemungutan ulang,” ucapnya. Tujuannya agar hasil PSU bisa diikutkan rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Tidak hanya masalah PSU, tambah Pramono, persoalan yang juga perlu secepatnya diselesaikan adalah pilkada di wilayah Papua, baik Pilkada Kabupaten Painai yang sampai sekarang belum bisa dilaksanakan karena problem keamanan dan di Yahokemo. Ada 87 TPS di kabupaten itu yang tidak bisa melaksanakan pemungutan suara. “Pilkada di Papua butuh penanganan serius,” papar dia. Sebab, harus ada jaminan keamanan dari TNI dan Polri. KPU akan terus berkoordinasi dengan pengawas pemilu, pemerintah dan Polri. Dia berharap masalah di Papua selesai sebelum rekapitulasi di kecamatan tuntas.
Koordinator Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, PSU bisa saja terjadi jika KPU memutuskan seperti itu. “Tidak masalah, pemerintah siap memback-up,” kata dia di kantor Kemendagri kemarin.
Terkait dengan anggaran, pemerintah juga siap menyediakannya. Anggaran bisa diambil dari dana hibah. Penyelenggara pemilu di daerah biasanya sudah melakukan antisipasi adanya PSU. Jadi, tidak akan menjadi persoalan, karena semuanya sudah disiapkan. Begitu juga masalah surat suara. Ada beberapa surat suara cadangan di setiap TPS. (Jawa Pos/JPG)
