eQuator.co.id – PONTIANAK – Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut dua, dr. Karolin Margret Natasa sangat lega, karena Kabupaten Landak tahun ini bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksanaan keuangan daerah.
“Ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan, karena meski baru tujuh bulan bekerja sebagai Bupati Landak, kita sudah bisa mendapatkan opini ini,” kata Karolin di Pontianak, Rabu (30/5).
Bupati Landak yang mengambil cuti kampanye ini menceritakan, dirinya dilantik bulan Juni tahun lalu, dimana saat itu proses pemeriksaan baru akan dilakukan.
“Saya merasakan situasi yang sangat merepotkan karena pemeriksaan di tengah tahun pada saat kegiatan pembangunan sedang berjalan juga,” ungkapnya.
Pada pemeriksaan BPK tahun ini, dirinya sudah mewanti-wanti kepada seluruh Oranisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Landak, agar bisa bekerja ekstra dan menyelesaikan berbagai laporan keungan yang ada, sesuai dengan undang-undang dan peraturannya.
Anggota DPR dua perioide itu menambahkan, untuk mendapatkan opini WTP dari BPK RI dirinya memberikan tekanan pada pimpjnan OPD, agar bekerja secara maksimal.
Dirinya bahkan selalu mengumpulkan kepala OPD setiap bulan untuk berdiskusi dan bermusywarah terkait hal-ahal apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan keunangan daerah serta apa saja kendala dalam menjalankan program.
“Sehingga dengan adanya masukan, sharing dan diskusi secara terbuka, semua persoalan-persoalan dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik. Saya dan pak Heriadi selalu membuka ruang untuk kita semua diskusi bersama-sama, itu sebabnya kita selalu mengedepankan keharmonisan dalam bekerja,” jelasnya.
Dengan hubungan yang harmonis, lanjutnya, semua akan lebih tenang dan lebih leluasa untuk bertanya dan berdiskusi.
“Sehingga kita semua bisa secara bersama-sama meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kita tahu, kuncinya bukan pada saat pemeriksaan BPK tapi ketertiban sepanjang tahun selama menjalankan pemerintahan. Makanya, saya menekankan kepada semua OPD untuk tertib admnistrasi,” papar Karolin.
Karolin yakin, dengan sistem non-tunai, dan APBD Online, serta bridging data ke pemerintah desa, tahun depan, proses laporan keuangan bisa lebih baik lagi.
“Kami percaya e-goverment akan membantu akuntabilitas pemerintah daerah kabupaten Landak. Terlebih, kita sudah memetakan tiga kendala dalam setiap pemeriksaan dan sudah kita antisipasi sejak awal, yaitu aset, dana BOS dan dana Desa,” ungkapnya.
Terkait perolehan opini WTP tersebut, dirinya menyampaikan terimakasih kepada semua OPD dan aparatur sipil negara yang ada, karena telah bekera dengan baik.
“Ini merupakan hasil kerja keras bersama, sehingga ini harus menjadi acuan bagi kita agar bisa lebih baik ke depan,” pungkasnya.
