eQuator – Setelah dimotori wakil rakyat Kalbar di DPR RI, Komisi IV DPRD pun angkat bicara soal kenapa pembangunan Pantai Kijing Mempawah tidak masuk dalam Rencana Strategis dan Kinerja (Renstra). Padahal, wacana pembangunan pantai itu pernah dijenguk Presiden Joko Widodo.
“Kalau memang seperti ini harus didesak pemerintah, kalau terjadi seperti ada salah, yang katanya pasti dibangun, kok dibatalkan. Dicari kesalahannya apa,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung, ditemui di DPRD Kalbar, Rabu (11/11).
Kalau dikatakan kebutuhan, lanjut dia, tentu pelabuhan ini sangat dibutuhkan mengingat Kalbar penghasil CPO terbesar. “Karet kita juga ditambah hasil tambang. Jadi, mestinya pemerintah memikirkan memajukan ekonomi Kalbar karena sudah terbukti adanya tiga komoditi tersebut yang menjadi andalan,” tuturnya.
Ketua DPD Partai Hanura ini menilai, dengan tidak masuknya pembangunan pelabuhan internasional dalam Renstra, pemerintah daerah kurang fokus dalam melobi pemerintah pusat. “Yang pastinya kita jangan saling menyalahkan saat ini tapi bagaimana sama-sama mempertanyakan ke pemerintah pusat mengenai hal ini,” kata Suyanto.
Apakah ada keterkaitan hal ini dengan kasus Pelindo di pusat? Suyanto tak mau berandai-andai.
“Hal tersebut tidak mungkin,” ucapnya.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Dapil Kalbar, Syarif Abdullah Alkadrie, lah yang mempertanyakan kenapa pelabuhan internasional tersebut tidak masuk dalam Renstra 24 pelabuhan tol laut di Indonesia. Ia merasa bingung terhadap pemerintah pusat karena diketahui Pelindo II akan membangun pelabuhan tersebut tahun depan.
“Jadi bingung juga kita kepada pemerintah pusat apalagi rencana pelabuhan internasional yang terletak di Pantai Kijing sudah ingin dibangun Pelindo II 2016 ini,” jelasnya kepada wartawan saat melakukan kunjungan kerja ke Kalbar.
Ia telah bertanya kepada Kementerian Perhubungan RI yang menyatakan tidak ada masalah. Namun, logikanya, kalau tidak masuk dalam Renstra 24 pelabuhan Internasional, tentu tidak disinggahi kapal-kapal besar. Padahal letak pelabuhan di Kalbar sangat strategis.
“Saya akan bangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk tindak lanjut masalah ini sehingga Pelabuhan Internasional di Kalbar masuk dalam Renstra 24 tol laut,” kata Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR-RI itu.
Sementara, Sekretaris Daerah Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie mengatakan memang belum mendapatkan jawaban pasti. Tetapi administrasi-administrasi pendukung sudah dibahas termasuk kajian lingkungan strategis.
“Harapan kita memang pihak Pelindo konsisten agar memang pelabuhan itu bisa dibangun,” ungkap M Zeet ditemui di Kantor DPRD Kalbar.
Ia menjelaskan, perlu diketahui bersama bahwa Pelindo masih ada urusan cukup banyak di tingkat pusat, mungkin karena persoalan-persoalan Pansus di Jakarta. Menurutnya, dalam konteks Pemprov Kalbar, sudah selesai. Artinya rekomendasi, kemudian mengundang Menteri Perhubungan ke Pontianak dan ekspose di depan Gubenur dan SKPD, sudah dilakukan. Juga dukungan Gubernur terhadap dokumen-dokumen Amdal sudah siap untuk pembangunan pelabuhan internasional itu.
“Tinggal sekarang bagaimana hubungan Pelindo dengan pemerintah setempat yaitu Kabupaten Mempawah soal pembebasan lahan dan kesiapan dana untuk membangun,” beber M. Zeet.
Meski tidak masuk dalam Renstra, ia belum memastikan Pelabuhan Kijing batal dibangun. “Positive thingking, mudahan Pansus Pelindo selesai dan bisa fokus ke daerah,” ucapnya.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Mohamad iQbaL
