eQuator.co.id – Pontianak-RK. Setakat ini persoalan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram masih melanda Kabupaten Sambas, sehingga tak pelak kondisi itu meresahkan masyarakat. Terlebih di bulan suci Ramadan 1439 Hijriah keberadaan tabung gas melon sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kelangkaan gas elpiji 3 Kg menjadi tanggungjawab Pemkab Sambas. Termasuk, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang seharusnya berkoordinasi dengan Pertamina selaku pihak penyalur,” ucap Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir H Suriansyah, MMA, Selasa (22/5).
Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Sambas ini berpendapat, Bupati dan Kadisperindag Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pertamina sudah seharusnya berkoordinasi dan pro aktif. Dalam hal penyaluran gas bersubsidi yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu.
“Terkait perpindahan gas 3 kilogram menjadi 5 kilogram, menurut kami ini sangat merugikan masyarakat kecil,” tegasnya.
Tak hanya itu, legislator Partai Gerindra ini berpendapat, sejatinya subsidi gas elpiji 3 kilogram yang telah ditetapkan pemerintah pusat, sehingga menjadi kewajiban pemerintah dalam mensuplai kebutuhan masyarakat.
“Terutama bagi mereka yang kurang mampu. Menjadi beban masyarakat dimana kebutuhan bahan pokok cenderung meningkat, sedangkan masyarakat masih ditambah dengan subsidi gas dari 3 Kg ke 5 Kg,” ulasnya.
Bersamaan dengan bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, H Suriansyah menegaskan, seharusnya pemerintah memberikan rasa aman terhadap segala kebutuhan bahan pokok masyarakat. Termasuk kebutuhan pokok maupun harga serta pasokan barang yang tersedia di pasaran dengan harga yang terjangkau.
“Dalam kondisi pendapatan masyarakat yang menurun seharusnya persoalan tersebut dapat segera diantisipasi serta diselesaikan oleh Pemkab Sambas,” ucap Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kalbar ini.
Secara terpisah, anggota DPRD Kabupaten Sambas, Anwari menuturkan, persoalan kelangkaan tabung gas melon yang terjadi di Kabupaten Sambas harus menjadi perhatian pemerintah beserta pihak terkait.
“Secara umum masyarakat yang merasakan dampak dari persoalan kelangkaan gas elpiji. Perhatian pemerintah serta pihak terkait harus segera dilakukan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Anwari berharap pemerintah harus mengetahui ihwal jumlah stok yang tersedia, sehingga kebutuhan masyarakat akan gas elpiji baik 3 Kg, 5 Kg maupun 15 Kg dapat terkendali.
“Kebutuhan masyarakat tentu sesuai data yang diperlukan, sehingga jaminan akan ketersediaan gas tetap tersedia. Berapa jumlah masyarakat disesuaikan dengan suplai gas yang ada. Hal ini yang seharusnya dilakukan pemerintah,” ulasnya.
Reporter: Zainudin
Redaktur: Andry Soe
