eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Jalan Paralel Sungai Jawi belum tuntas 100 persen. Pasalnya Pemkot Pontianak belum mampu menaklukkan hati warga untuk pembebasan lahan.
Tidak itu saja, beberapa jembatan belum dibongkar. Padahal sudah tidak dipermasalahkan warga lagi.
“Kalau jalan yang sekitar 20 meter itu masih bermasalah, pemilik lahan belum mau menyerahkannya ke pemerintah,” ujar salah seorang warga sekitar yang enggan namanya disebutkan.
Tanah seluas sekitar 20 meter itu milik salah seorang ahli waris. Mereka mau melepas tanah, jika mendapatkan ganti rugi yang sesuai. “Kami yang lain mau memberikan lahan, tapi kalau tanah itu memang susah. Katanya mau dilepas kalau ganti ada ganti rugi Rp3,5 juta per meter,” ucapnya.
Di lahan tersebut terdapat dua pohon lengkeng dan jati. Pohon-pohon tersebut masih berdiri kokoh tepat di tengah badan jalan target paralel.
“Pohon jati itu saja pemilik minta belasan juta. Makanya sampai sekarang tidak diapa-apakan pemerintah,” tuturnya.
Menurut informasi yang ia dapat, sudah ada koordinasi yang dilakukan pemerintah baik dari kelurahan, camat bahkan Wali Kota langsung. Namun masih belum ada titik temu soal ganti rugi tersebut.
“Masak pemerintah kalah. Menurut saya bangun saja, pagar lokasi itu, kalau mereka masih bersikeras tempatkan polisi atau Satpol PP di sana,” cetusnya.
Sementara terkait jembatan, hingga saat ini ada tiga yang belum dirobohkan. “Tinggal menunggu dinas saja merobohkan, kita semua sudah merelakannya,” ucapnya.
Menurutnya, Pemkot seolah hanya panas sebentar. Menggebu-gebu hendak membangun namun tidak ada penyelesaian akhir. “Awal-awal kami disosialisasikan begini begitu, tapi pas masyarakat sudah rela tidak juga dikerjakannya. Contahnya jembatan ini,” tukasnya.
Dia berharap pemerintah secepatnya melakukan perbaikan jalan di kawasan jalan paralel ini. “Coba dilihat jalannya banyak tergenang. Kita mau lewat saja susah,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Pontianak Hari Mustamin meminta agar Pemkot melalui dinas terkait mengatasi persoalan jalan parallel. Pendekatan harus dilakukan guna memberikan pemahaman pada masyarakat khususnya bagi pemilik lahan. Sedangkan untuk jembatan, Pemkot harus segera merobohkannya. Masyarakat juga sudah sukarela menyerahkannya.
“Sampai sejauh ini kami memang masih belum tahu pasti persoalannya. Tapi yang jelas kalau masyarakat sudah ikhlas, eksekusi secepatnya harus dilakukan,” tegasnya.
Anggapan yang menyatakan Pemkot menggebu-gebu saat awal saja kata dia itu adalah bentuk peduli masyarakat agar segera bisa merobohkan jembatan tersebut.
“Apakah itu persoalannya dana atau apa, kita belum tahu. Tapi saya tegaskan dalam waktu dekat kita akan memanggil dinas terkait untuk menanyakan sampai sejauh mana pengerjaan jalan parallel ini,” tutup Heri.
Laporan: Gusnadi
Editor: Arman Hairiadi
