eQuator – Putussibau-RK. Untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah mesti mengintensifkan penguatan di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di antaranya dengan menyertakan modal ke perbankaan untuk penyediaan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.
“Diharapkan KUR dapat mengembangkan UMKM. Pasalnya, kondisi ekonomi makro saat ini dalam kondisi tidak baik,” kata Ir Michael Jeno MM, Anggota Komisi XI DPR-RI saat menjadi pembicara dalam Seminar dan Dialog di Hotel Sanjaya, Putussibau, Selasa (10/11) siang.
Seminar dan Dialog tersebut tentang Penguatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pembangunan Sektor Strategi Ekonomi Domestik Melalui Program UMKM dan Kewirausahaan untuk menghadapi MEA dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Tingkat Basis.
Menurut Jeno, KUR merupakan solusi untuk menggenjot perkembangan UMKM. Namun, sistem tatakelola penyalurannya oleh perbankan yang ditunjuk pemerintah harus dilaksanakan dengan baik.
“Kita mendorong supaya ada pemihakan yang jelas kepada UMKM, misalnya melalui KUR bunganya hanya tujuh hingga delapan persen per tahun, di subsidi pemerintah,” ujar Jeno.
Politisi PDIP ini mengungkapkan, tahun ini besara dana yang ditransfer Pemerintah Pusat (Pempus) ke Pemerintah Daerah (Pemda) mencapai Rp770 Triliun dalam APBN. Ini jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kemudian Rp2,5 triliun langsung ditransfer ke desa-desa termasuk untuk membangun sektor UMKM dan disesuaikan dengan ciri desa masing-masing,” ujar Jeno.
Di tempat yang sama, Kepala OJK Perwakilan Kalbar, Asep Ruswandi berharap, setiap kebijakan pemerintah dalam penyaluran dana KUR melalui perbankan harus berpihak kepada pelaku UMKM.
Keberpihakan itu sangat diperlukan, tambah dia, agar UMKM mendapat kemudahan untuk memperolehan pembiayaan. “Bank juga harus memerhatikan uang yang disalurkan supaya bisa kembali. Maka Bank juga harys ekstra hati-hati. OJK sangat konsen mengawasi penyaluran KUR ini,” kata Asep.
Dia menyarankan, masyarakat yang ingin mempunyai modal, tidak tergiur dengan tawaran dari pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti para rentenir. “Masyarakat harus tahu betul ke mana harus meminjam,” tutup Asep. (aRm)
, pemerintah mesti mengintensifkan penguatan di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di antaranya dengan menyertakan modal ke perbankaan untuk penyediaan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.){kind=link}