eQuator.co.id. – SINTANG. Pengalaman dalam dunia pemerintahan dan politik adalah dasar Karolin Margret Natasa maju sebagai Calon Gubernur Kalimantan Barat. Dia hendak menunjukkan bahwa dirinya bukan “anak kemarin sore” dalam mengurus pemerintahan dan bergelut ke politik.
Hal itu telah dibuktikannya di masa awal memerintah Kabupaten Landak. Meski baru hitungan bulan menjabat sebagai Bupati Landak, naum Karolin berhasil membahas APBD (Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah) tepat waktu. Hal ini, tidak gampang dilakukan karena membutuhkan proses lobi dan menyakinkan kalangan legisatif atau DPRD setempat.
“Di DPRD itu banyak kepentingan politik. Namun karena saya kedepankan penetingan rakyat, maka proses lobi tidak terhambat, sehingga APBD bisa dibahas dan ditetapkan tepat waktu,” kata Karolin di Sintang, Rabu (2/5).
Kemudian, Karolin mulai menata data kependudukan di Kabupaten Landak. Hal ini penting, karena selain terkait dengan hak politik masyarakat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, proses pendataan penduduk juga bertujuan merampungkan program perekaman data KTP Elektronik, yang tengah dikebut pemerintah pusat.
“Selanjutnya, yang saya benahi soal kependudukan. Saya data warga Dayak, bukan cuma turun ke tingkat kecamatan,bahkan desa. Warga Dayak yang tinggal di pedalaman harus dicatat. Ini persoalan penting karena tanpa KTP, tidak hak kependudukan. Tidak ada bantuan dan perhatian,” paparnya.
Kemudian, lanjut Karolin, memerintahkan membahas Perda Masyarakat Adat. Dalam waktu tiga bulan, perda itu rampung dibahas.
“Lalu ada yang bilang saya rasis. Perjuangan menyelamatkan hutan itu perjuangan untuk semua masyarakat Kalimantan Barat tanpa terkecuali. Sebab, hutan sebagai sumber oksigen. Apakah cuma orang Dayak saja yang menghirup oksigen? Maka dari itu, hutan harus dilindungi dan dijaga” pungkasnya.
