eQuator.co.id – PONTIANAK. Sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak semestinya menjadi barometer untuk ketertiban dan kesejahteraan. Namun ternyata, Kota Pontianak justru banyak anak-anak jalanan, pengemis, serta penggusuran pedagang kaki lima tanpa relokasi yang jelas sehingga berimplikasi kepada melonjaknya jumlah pengangguran.
Data-data yang dihimpun relawan Karolin-Gidot dengan menemui langsung warga menyebutkan, persoalan-persoalan di Kota Pontianak muncul sejak 10 tahun terakhir.
Misalnya ratusan pedagang kaki lima (PKL) di Taman Alun Kapuas, digusur tanpa solusi relokasi dari pemerintah Pontianak. Belum lagi ruko milik warga di Pasar Flamboyan yang dirobohkan tanpa ada ganti rugi, dan permasalahan pembangunan infrastruktur wilayah kota yang dinilai belum merata.
Menanggapi persoalan itu, calon wakil gubernur Kalimantan Barat Suryadman Gidot mengatakan sistem pemerintahan terikat dengan aturan. Namun, apabila aturan itu mempersulit masyarakat, seharusnya eksekutif dan legislatif bisa mengevaluasinya.
Ia melanjutkan, persoalan yang terjadi di kabupaten/kota, pemerintah provinsi dapat memberikan masukan ke pemerintah daerah. Kalau memang aturan itu menyusahkan masyarakat, pemprov bisa meminta aturan dicabut. “Termasuk kita meminta kepada (pemerintah) kabupaten/kota apabila ada hambatan-hambatan, kita minta peraturan itu dicabut,” ujar Gidot.
Gidot mengatakan pasangan cagub-cawagub Karolin-Gidot menjamin akan lebih mendahulukan kepentingan rakyat banyak untuk menertibkan Kota Pontianak.
“Keamanan dan ketertiban, saya katakan Karolin-Gidot itu bisa menggaransi. Apabila terpilih, kami bisa jamin tidak ada masalah untuk orang usaha, untuk beraktivitas, dan lain sebagainya. Soal keadilan, memang menjadi tanggung jawab kita. Aturan yang tidak adil, harus cabut,” tegasnya. (UMR)
