eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Sebagaimana umumnya di Indonesia, inklusi keuangan di Kalbar masih rendah. Kondisi ini turut berpengaruh terhadap daya saing Indonesia dengan negara-negara lain.
Meningkatkan inklusi keuangan, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kalbar dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar bersama pihak terkait lainnya menyasar masyarakat perbatasan. Salah satunya menggelar sosialisasi keuangan inklusi di PLBN Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, Minggu (8/4).
“Keuangan inklusif adalah dengan menyediakan akses terhadap layanan bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Kepala KPw BI Kalbar, Prijono.
Peningkatan akses keuangan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kerentanan dan menjadi jalan kelar dari kemiskinan. “Kemajuan teknologi informasi, membuat percepatan inklusi keuangan menjadi lebih mudah,” ujarnya.
Salah satu inovasi dalam upaya inklusi keuangan adalah layanan perbankan tanpa kantor. Melalui agen atau mitra perbankan di kawasan pedalaman dan perbatasan. Pasalnya, di Kalbar masih banyak kecamatan yang belum ada layanan bank. “Jadi, kami dorong bank yang ada untuk mengadakan layanan tanpa kantor. Di BI namanya Lembaga Keuangan Digital (LKD). Di OJK namanya Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk Keuangan Inklusif (Laku Pandai),” terangnya.
Bank tanpa kantor menjadi salah satu cara perbankan untuk mencari dana murah dengan biaya yang rendah. “Fisik bank tidak ada di situ, akan tetapi pelayanannya ada. Dengan ini tentu biaya akan lebih murah daripada bank harus membangun kantor di suatu daerah tertentu,” tuturnya.
Prijono juga meminta masyarakat menjaga kepercayaan bank, terutama dalam penyaluran kredit. Sebab dalam penyaluran kredit perbankan mengenal prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral). Jika nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, bisa dipastikan mudah mengakses kredit di bank.
“Karena bank itu bukan lembaga infak, sehingga apa yang kita pinjam harus dikembalikan. Penting untuk menjaga kepercayaan itu,” imbau Prijono.
Kepala OJK Kalbar Riezky Purnomo menyatakan, perbankan memiliki tanggungjawab untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Apalagi tingkat inklusi keuangan Kalbar masih sangat rendah. “Survei tahun 2016, baru 30 persen masyarakat kita yang tersentuh oleh layanan perbankan,” jelas Riezky.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno yang turut hadir dalam sosialisasi tersebut mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini gencar melakukan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.
“Di Kalbar sendiri jalan pararel perbatasan dibangun. Sementara kawasan Pos Lintas Batas Negara di Entikong, Aruk dan pintu lainnya sudah bagus. Selain sebagai kebanggaan kita sebagai bangsa, tentu ini akan bermanfaat untuk ekonomi daerah dan masyarakat sekitar,” katanya.
Inklusi keuangan kata dia, menjadi instrumen penting dalam memajukan ekonomi perbatasan. Salah satunya untuk penyaluran kredit usaha. “Pemerintah, harus memberdayakan dan membina masyarakat, terutama pelaku UMKM,” ujarnya.
Jangan dibiarkan warga perbatasan jadi penonton. Harus ada keberpihakan pemerintah agar masyarakat perbatasan dapat berkembang.
“Jangan sampai defisit perdagangan kita dengan Sarawak jauh, seperti yang sudah-sudah. Harus ada antisipasi. Tentu saja dengan peningkatan daya saing produk lokal kita. Untuk itu masyarakat harus diberdayakan. Mereka diberikan pembinaan dan akses modal, sehingga bisa bersaing dan memasarkan produknya ke luar,” paparnya.
Dia berharap, lebih banyak lagi masyarakat yang memanfaatkan dengan kredit usaha rakyat (KUR). Syaratnya cukup mudah, asalkan memiliki usaha dan layak atau mampu untuk mendapatkan bantuan ini. “Akses terhadap KUR harus dibuka untuk UMKM di perkotaan maupun perdesaan, dari perhuluan hingga industri pengolahan dan perdagangan,” lugas Jeno pada acara sosialisasi yang turut dihadiri Direktur Utama Bank Kalbar Samsir Ismail dan sejumlah pimpinan perbankan di Sambas ini.
Laporan: Gusnadi
Editor: Arman Hairiadi
