eQuator.co.id –Sukadana-RK. Pemerintah Desa dapat memberdayakan serta membina masyarakat desa agar dapat mandiri serta memunculkan pendapatan asli desa. Sehingga dapat mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara.
Demikian diungkapkan Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid ketika menyampaikan sambutan sosialisasi pembentukan BUMDes, penandatanganan pakta integritas dana desa serta sosialisasi BRI Link dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Gedung Balai Praja, baru-baru ini.
Bupati berpesan, pemberian Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik. Serta dikelola untuk pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. Penggunaan DD bukan sebatas pada pembanguna infrastruktur saja, melainkan bagaimana penggunaan DD tersebut dapat memberikan pendapatan yang berkelanjutan bagi desa.
“Besaran Dana Desa dan ADD tergantung dari pendapatan negara. Jika pemerintah desa tidak dapat mengelola dengan baik dana desa tersebut dan jika penyaluran dana desa berkurang maka pemerintah desa akan mengalami mati suri. Ini menjadi perhatian kita bersama bahwa penggunaan dana desa haruslah tepat sasaran serta dapat meningkatkan pendapatan. Untuk memberdayakan serta membina masyarakat yang mandiri untuk membangun desa,” ulasnya.
Tak hanya itu, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Kayong Utara harus ditingkatkan. Karena hakikatnya dana desa bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Mengingat 10 persen masyarakat Kabupaten Kayong Utara masih dibawah garis kemiskinan.
“Hendaklah pada setiap penggunaan dana desa harus melibatkan masyarakat serta tidak melimpahkan pekerjaannya kepada kontraktor. Berdayakan masyarakat sekitar untuk penghasilan dan lapangan pekerjaan mereka,” tuturnya.
Mantan anggota DPRD Provinsi Kalbar itu berharap kepala desa agar dapat membina masyarakat untuk menggali potensi yang ada di desa untuk dikembangkan. Yang nantinya dapat dibentuk usaha-usaha mikro penunjang pendapatan desa.
Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan BRI ini bertujuan memberikan gambaran kepada kepala desa. Untuk memunculkan ide kreatif dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa.
“Saya harap di masa yang akan datang pemerintah desa mempunyai pendapatan asli desa, sehingga mengurangi ketergantungan pada pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Dengan adanya pendapatan asli desa kita juga akan mewujudkan salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yaitu, terciptanya desa yang mandiri,” ucap H Hildi Hamid.
Reporter: Kamiriluddin
Redaktur: Andry Soe
