eQuator.co.id – Pontianak-RK. Sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 baik skala nasional maupun di Kalbar, PDI Perjuangan tidak mau sembarangan menetapkan calon kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati serta wakilnya.
Apalagi menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar, karena partai berlambang banteng moncong putih itu mendapatkan kuota full di DPRD Kalbar dengan perolehan 15 kursi atau di atas 20 persen dari jumlah legislator di parlemen. Sementara syarat untuk mengusung calon hanya 20 persen dari jumlah kursi di parlemen. Artinya, tanpa berkoalisi pun, PDI Perjuangan bisa mencalonkan jagoannya pada Pilihan Gubernur 2018 mendatang.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar M. Jimi, SH mengatakan, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II PDI Perjuangan Kalbar yang dilaksanakan Jumat (4/8) di Kota Pontianak hanya menghasilkan keputusan konsilidasi ditingkat partai politik untuk menghadapi semua ajang Pilkada di Kalbar, baik Pemilukada kabupaten/kota maupun Pilgub yang dilaksanakan serentak 2018 mendatang dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Presiden tahun 2019. Rakerda II tersebut diikuti ribuan peserta terdiri dari seluruh pengurus DPD Kalbar, DPC dan ketua, sekretaris serta bendahara PAC se Kalbar serta perwakilan dari DPP PDI Perjuangan. Khusus Pilgub Kalbar 2018 mendatang belum ada merekomondasikan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar yang diusung PDI Perjuangan yang ditetapkan atau direkomendasikan melalui Rakerda II.
“Terkait Rakerda II yang belum lama ini terlaksana, belum menghasilkan calon untuk diusung, tapi hanya menghasilkan keputusan konsolidasi di tingkat partai. Rakerda menghasilkan keputusan konsilidasi ditingkat partai politik untuk menghadapi semua ajang Pilkada dari DPP sampai PAC partai, baik Pemilukada Gubernur dan Bupati/Wali Kota tahun 2018 mendatang serta Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Presiden tahun 2019. Jadi, tidak dalam bentuk rekomendasi menyebut nama (kandidat, red), tetapi dalam bentuk sistem,” ungkap Jimi yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu ketika ditemui di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, Kamis (10/8).
Menurut Jimi, konsolidasi partai harus disetujui oleh semua DPC PDI Perjuangan, yaitu mengenai kesiapan dan tantangan yang dihadapi. “Konsolidasi partai juga harus disetujui seperti mengenai kesiapan dan tantangan yang akan dihadapi dalam Pemilukada. Untuk soal calon (gubernur dan wakil gubernur, red) belum ada diputuskan, kita menyerahkan pada pimpinan DPP PDI Perjuangan,” tegasnya.
“Maka dari itulah kami membuka penjaringan atau pendaftaran kepala daerah, khususnya untuk calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar periode 2019-2014. Kita akan menyeleksi calon gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan prosedur dan mekanisme partai,” sambung Jimi.
Legislator PDI Perjuangan Dapil Kubu Raya-Mempawah itu mengatakan, penjaringan atau pendaftaran kepala daerah PDI Perjuangan Kalbar khusus gubernur tidak dipungut biaya atau gratis. Penjaringan tersebut dimulai pada 10 hingga 17 Agustus 2017 dari pukul 09.00-20.00 di Sekreteriat DPD PDI Perjuangan Kalbar Jalan Sultan Abdurahman Pontianak. “Silakan para pihak yang berkompeten untuk mendaftar di PDI Perjuangan sesuai kapasitasnya,” ungkap Jimi.
Jimi pun mengungkapkan, jika Bupati Landak, Karolin Margret Natasha diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut dikarenakan ada kemauan beberapa pimpinan DPC dan PAC PDI Perjuangan Kalbar, itu harus dihargai.
“Ibu Karolin memang akan diusung oleh PDI Perjuangan berdasarkan kemauan beberapa pimpinan DPC dan PAC, tetapi di sisi lain, ada juga kader PDI Perjuangan yang layak untuk diusung. Makanya harus dibuka ruang gerak mereka untuk mendaftar,” ungkapnya.
Ditegaskan Jimi, apabila ada kader yang tidak sempat mendaftar di DPD PDI Perjuangan, juga bisa mendaftar langsung di DPP PDI Perjuangan di Jakarta. “Jika memang ada yang berada di Jakarta ingin mendaftar, bisa melalui DPP partai kita di sana,” jelasnya.
“Soal dukungan pada Karolin, wajar untuk didukung, pertama karena kinerja, kedua karena anak Pak Cornelis dan sudah berpengalaman. Namun, sekali lagi saya ingatkan, mendukung boleh, tetapi harus sesuai prosedur, mekanisme serta AD/ART PDI Perjuangan. Aturan partai harus dikedepankan,” ucapnya.
Sebaliknya, kata Jimi, apabila nanti bukan Karolin yang direkomendasikan, maka kader PDI Perjuangan harus memenangkan kader lain tersebut. “Ini pertarungan partai politik, wajib bagi kita semua (kader PDI Perjuangan, red) untuk memenangkan pertarungan ini dan memenangkan PDI Perjuangan,” tegas Jimi.
Sampai saat ini, kata Jimi, kader PDI Perjuangan yang muncul di permukaan untuk menjadi calon gubernur Kalbar selain Karolin adalah Lasarus, Michael Jeno dan dirinya sendiri.
“Insya Allah saya tidak akan mendaftar. Tinggal bertiga (Lasarus, Karolin dan Michael Jeno, red) di internal kita (PDI Perjuangan, red). Di sisi lain untuk eksternal tidak menutup kemungkinan, mau partai apa saja, non simpatisan atau pengusaha, birokrat yang sudah pensiun juga silakan. Semuanya harus melalui proses sesuai prosedur dan mekanisme partai kita,” ungkapnya.
Jimi menjelaskan, jika ada 10 orang yang mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar, maka semua nama itu akan dikirim ke DPP PDI Perjuangan. Kemudian DPP akan turun melakukan survei untuk menentukan mana yang layak. Setelah itu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan akan mengeluarkan hak prerogatif dengan surat rekomendasinya.
“Tidak menutup kemungkinan dari kalangan eksternal. Misalnya dia punya kans, kapabilitas dan elektabilitasnya bagus, kenapa tidak,” jelasnya.
Diakui Jimi, sampai saat ini PDI Perjuangan belum melakukan penjajakan koalisi dengan partai politik lainnya. Karena belum melihat sistem yang bergerak. “Karena masih proses awal, kita tunggu dan saksikan perkembanganya. Insya Allah Kalbar akan mendapatkan pemimpin yang lebih terbaik,” harapnya.
“PDI Perjuangan tidak menutup ruang untuk koalisi. Sebab untuk membangun Kalbar tidak mampu sendiri. Perlu bekerjasama dengan semua pihak dan seluruh partai politik untuk membangun Kalbar lebih baik,” pungkasnya.
Pembukaan pendaftaran calon kepala daerah oleh DPD PDI Perjuangan ini disambut baik beberapa ketua DPC PDI Perjuangan di Kalbar. Partai pemenang Pemilu di Kalbar itu selektif dan transparan dalam menentukan pemimpin Kalbar ke depan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pontianak, Sataruddin, SH mengatakan Rakerda II DPD PDI Perjuangan Kalbar belum ada putusannya. Melalui penjaringan calon gubernur dan wakil gubernur ini, dia berharap PDI Perjuangan bisa menghasilkan pemimpin terbaik di Kalbar. Apalagi putusan akhir dari proses penjaringan ini ditentukan oleh DPP PDI Perjuangan. Tentunya proses yang dilakukan tidak disembarangan, melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam AD/ART partai.
“DPC Kota Pontianak menunggu hasil putusan DPP. Apa pun hasilnya, kami siap memenangkan calon yang sudah ditetapkan DPP. Meskipun kaki ke atas, kepala di bawah, kami tetap berjuang mati-matian untuk memenangkannya,” tegas Sataruddin.
Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Melawi, Kluisen memastikan partainya mengusung kader sendiri pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar. “PDI Perjuangan Kalbar akan mengusung kader PDI Perjuangan,” tegasnya via SMS (short message service) kepada wartawan Rakyat Kalbar.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Singkawang, Sujianto mengatakan, hasil Rakerda II PDI Perjuangan Kalbar Jumat (4/8) lalu diantaranya melanjutkan program partai sekaligus mensosialisasikan hasil Rakernas sebelumnya. “Kita akan mensosialisasikan kepada para kader soal program-program partai. Terkait calon gubernur, kita tetap menunggu petunjuk DPP dan DPD PDI Perjuangan Kalbar,” ujar Sujianto kepada Rakyat Kalbar, Rabu (9/8).
Dia menjelaskan, pastinya calon Gubernur Kalbar dari kader PDI Perjuangan. Sedangkan untuk calon wakil gubernur nanti melihat partai mana saja yang melamar. “Semuanya sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan DPP dan DPD, kami dari DPC PDI Perjuangan Kota Singkawang akan mendukung penuh rekomendasi dari DPP,” tegasnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sanggau, Krisantus, SIP, M.Si mengatakan, Rakerda II tidak menghasilkan atau merekomendasikan calon. Makanya PDI Perjuangan membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur. Mekanisme ini sudah sesuai dengan Peraturan PDI Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada pasal 9 dijelaskan, apabila perolehan suara partai 25 persen ke atas atau perolehan kursi partai 20 persen ke atas, maka calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah adalah anggota atau kader partai. “Atas dasar itulah, PDI Perjuangan harus mengusung kadernya sendiri. Siapa kader yang diusung, tentunya harus melalui prosedur dan mekanisme partai sebagaimana diatur dalam AD/ART PDI Perjuangan,” ujar Krisantus.
Sementara itu, Ketua Panitia Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2019-2024 PDI Perjuangan Kalbar, Darmawan mengatakan, penjaringan bakal calon kepala daerah dengan membuka pendaftaran selama satu minggu, terhitung mulai kemarin hingga 17 Agustus 2017. “Kita akan membuka seluas-luasnya kepada masyarakat dan sebagainya untuk mendaftar kepada kita,” katanya.
Di hari pertama pendaftaran, sudah sembilan bakal calon yang mendaftar. Diantaranya Drs. H. M. Zeet Hamdy Assovie, dr. Karolin Margret Natasa, H. Sutarmidji, SH, M.Hum, Dr. Adrianus Asia Sidot, M.Si, H. Boyman Harun, SH, Hasan Karman, SH, MH, Ir. Jakius Sinyor, MT, Suryatman Gidot, M.Pd dan Jongsun.
Laporan: Jainuddin, Suhendra, Dedi Irawan
Editor: Hamka Saptono
