Warga Desa Nanga Bayan, Ketungau Hulu, terpinggirkan sejak lama. Mereka memang memegang identitas warga negara Indonesia, namun asap dapurnya mengepul karena duit dari orang-orang di negara tetangga, Malaysia, yang didapat dengan cara berdagang.
Achmad Munandar, Nanga Bayan
eQuator.co.id – Rata-rata masyarakat Nanga Bayan mencari nafkah dengan bertani lada. Panen mereka selalu dijual ke negeri jiran. Pun demikian dengan hasil pertanian lainnya. Hampir rata dijual ke Malaysia. Meskipun, untuk menuju perbatasan Ketungau Hulu-Sarawak harus menempuh medan berbukit yang lumayan jauh.
“Kami berjalan kaki kurang lebih 10 kilometer. Jalan kaki saja kami, kondisi berbukit,” ucap Gito, salah seorang petani lada Desa Nanga Bayan, Kamis (25/5). Lanjut dia, Rupiah dikenal masyarakat setempat sejak tahun 2000. Sebelum itu, mereka cuma mengenal Ringgit Malaysia.
Kondisi ini memang disebabkan infrastruktur jalan maupun jembatan yang belum terbuka, koneksi masyarakat Nanga Bayan dengan ibukota Kabupaten Sintang terputus. Bayangkan saja, dari Nanga Bayan ke Nanga Seran, kala itu, butuh waktu dua hari dua malam. Padahal, jarak Nanga Bayan–Nanga Seran kurang lebih 40 kilometer saja.
Pun, menurut Gito, hasil pertanian warga setempat lebih dihargai di Malaysia dibanding di Negara sendiri. Jika harga lada hitam dijual di ibukota Kabupaten Sintang hanya bekisar Rp30.000 perkilonya, di Malaysia dihargai Rp45.000.
Begitu juga dengan lada putih. Kalau menjualnya di Sintang cuma dihargai Rp80.000 perkilonya, penampung lada Malaysia mau mengambilnya di level Rp102.000.
Makanya, Gito menyebut, yang ada di dalam perut masyarakat Nanga Bayan adalah Malaysia. Hanya di dada (hati) saja masih punya Garuda Indonesia, lambang negara dimana mereka berdiam. “Ibaratkan, Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Inilah kondisi riil masyarakat perbatasan Sintang,” ungkapnya.
Yang namanya berdagang, pasti ada timbal baliknya. Selain menjual hasil tani ke Malaysia, masyarakat Nanga Bayan juga membeli kebutuhan sehari-hari di sana.
Ironisnya, sampai pupuk pun diperoleh dari Malaysia. Pupuk yang digunakan untuk bertani lada di sana bermerk ‘Jembatan’. Harganya lebih murah. Kalau pemerintah Indonesia menyediakan pupuk bersubsidi jenis Mutiara, NPK, Urea, dan Ponskha, yang perkarungnya berkisar Rp600.000, ‘Jembatan’ bisa didapat dengan rentang harga Rp450.000–Rp500.000.
“Indonesia ini bahasanya saja subsidi. Tapi ketika sampai di desa kami, tidak ada subsidinya. Lagipula kualitas pupuk lebih bagus punya Malaysia dibandingkan kita punya,” beber Gito. Seloroh dia sambil menyeduh kopi untuk Rakyat Kalbar, “Subsidi mahal mungkin dikarenakan infrastruktur yang sulit ditempuh kali ya, hehehe”.
Kepala Desa Nanga Bayan, Runa, membenarkan penuturan Gito. Kala warganya panen, hasil tani tak dijual di negara sendiri. “Memang kita jual ke Malaysia, karena aksesnya lebih dekat dibanding dijual ke Sintang,” tuturnya.
Ia mengatakan, untuk sampai ke Sintang butuh perjalanan lebih kurang 12 jam. Dengan kondisi infrastruktur yang hancur lebur. Untuk ke Sarawak, Malaysia, cuma memakan waktu dua jam. “Lebih bagus masyarakat ke Malaysia dengan jalan kaki, meski kondisi medannya berbukit,” tukas Runa.
Meski demikian, sebagai Kepala Desa Nanga Bayan, dia belum bosan untuk terus melayangkan usulan kepada pemerintah Kecamatan Ketungau Hulu maupun ke pemerintah Kabupaten Sintang terkait peningkatan infrastruktur jalan maupun jembatan.
“Kalau akses jalan dapat ditembus dengan mudah, maka kemungkinan besar masyarakat akan menjual hasil tani mereka di negara sendiri. Kalau kondisinya masih seperti ini, tentunya masyarakat lebih memilih ke Malaysia,” terangnya.
Rakyat Kalbar mengalami sendiri buruknya infrastruktur di sana selama mengikuti petualangan Bupati Sintang, Jarot Winarno, ke wilayah tapal batas tersebut. Memang, saat ini jalan paralel telah dibuka oleh pemerintah pusat dengan lebar badan jalan lebih kurang 25 meter. Tapi, jalan itu masih berstruktur tanah, saat kemarau berdebu, saat hujan licin dan berlubang. Sulit dilewati.
Sampai-sampai, mobil dinas Humas dan Protokol (Humpro) Sintang nyaris masuk jurang akibat slip. Kendaraan yang ditumpangi Rakyat Kalbar itupun tidak bisa melanjutkan perjalanan, sehingga harus mengungsi ke kendaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang. “Hampir saja. Untung ada pohon. Kalau tidak, habis kita,” kata driver Humpro Sintang, Faisal.
Eh, ketika menuju Desa Sungai Arex, giliran mobil dinas KB 1 EA yang ditumpangi Jarot mendadak berhenti. Bak olinya bocor, mesin pun mati total. Mau tak mau, mobil itu terpaksa ditarik dan diikat dengan sebatang kayu Akasia serta dililit tali tambang.
Di tengah kesulitan masyarakat Nanga Bayan ini, Bupati Jarot meminta mereka tetap bersatu. Kabupaten Sintang merupakan beranda terdepan untuk menjadi etalase negara yang berbatasan dengan negara tetangga. Tentunya menjadi potret kehidupan bangsa Indonesia.
“Tetap NKRI harga mati. Tunjukkan bahwa Indonesia bersatu padu di mata Malaysia. Tidak ada perpecahan,” pintanya. Imbuh Jarot, “Kami selalu berupaya hadir, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah Sintang sendiri”.
Nawacita dari Presiden Republik Indonesia, lanjut dia, adalah membangun dari wilayah pinggiran. Dari pedalaman. Tentunya ini termasuk Desa Nanga Bayan yang merupakan wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan.
Jarot juga menyampaikan pesan pembangunan dari pemerintah pusat. Empat program prioritas dalam membangun desa agar semakin baik.
Pertama, produk unggulan desa. Artinya, produk unggulan desa seperti lada, karet, sawit, dan sebagainya dikenalkan ke luar. Termasuk ke negara tetangga.
Kedua, revitalisasi BUM-Des (badan usaha milik desa). Yang sudah ada BUM-Des diperbaiki lagi sistemnya. Yang belum, cepat dibuatkan.
Ketiga, membuat embung. Saluran irigasi untuk mengairi sawah. Embung juga mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Keempat, peningkatan sarana olahraga desa sebagai sarana rekreasi masyarakat. Setidaknya di desa harus ada lapangan sepakbola dan volley ball. (*/bersambung)
