eQuator.co.id – Putussibau – RK. Kecamatan sebagai simpul pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, secara bertahap menerima kewenangan untuk menangani sejumlah pelayanan. Service soal perizinan maupun nonperizinan.
Demikian pula di kabupaten terujung Kalbar, Kapuas Hulu. Pemerintah setempat tengah fokus mempersiapkan aparatur kecamatan untuk menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).
Pemkab Kapuas Hulu memulainya dari beranda terdepan Indonesia. Tepatnya Kecamatan Badau.
“Kecamatan yang berada di daerah perbatasan memiliki rentang kendali yang amat beragam, baik dari segi luas wilayah, rentang kendali infrastruktur pembangunan transportasi yang harus terpenuhi secara merata,” tutur Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Ir. H. Muhammad Sukri, ketika me-launching Paten di Kecamatan Badau, Kamis (15/12).
Maka, sambungnya, tidak heran jika perhatian pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah lebih terfokus pada kecamatan di perbatasan. Apalagi, dengan nawacita Presiden Joko Widodo, pembangunan dari daerah terluar atau perbatasan sudah menjadi komitmen pemerintah.
“Kecamatan Badau merupakan salah satu pintu gerbang masuk bagi negara, maka kami memfokuskan launching Paten di kecamatan Badau ini,” ucapnya.
Menurut dia, Paten merupakan inovasi sederhana namun memberikan manfaat yang besar. Selain mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan, juga menjadi citra dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat dan negara tetangga.
“Secara geografis wilayah, tentu lebih efektif dan efisien dilayani melalui (pemerintah) kecamatan,” tutur Sukri.
Sebagai pusat pelayanan, kecamatan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berdasarkan kriteria dalam skala kecamatan di bidang perizinan dan non perizinan. “Untuk mewujudkan Paten memerlukan proses panjang. Kita sudah beberapa kali studi banding maupun kaji terap keluar daerah. Alhamdulillah, tahun 2016 bisa kita wujudkan Paten ini,” bebernya.
Launching Paten tahun 2016 ini, lanjut dia, merupakan rintisan awal. Kedepan masih banyak dihadapkan pada tantangan untuk memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi administrasi di lingkungan kecamatan.
“Secara umum terdapat sejumlah perizinan yang harus dilaksanakan di kabupaten. Namun dengan adanya Paten, harus dilaksanakan di kecamatan,” jelas Sukri.
Adapun yang dapat diurus di kecamatan, diantaranya pemberian izin usaha mikro kecil, dan pemberian IMB yang luas bangunannya di bawah 250 meter persegi. “Nanti masih banyak yang akan kita berikan secara bertahap, jadi tidak sekaligus, kita melihat kondisi kecamatan,” terangnya.
Kalau kecamatan sudah dianggap mampu, Sekda menambahkan, bisa saja dilimpahkan semua. “Namun, untuk tahun pertama tidak terlalu banyak karena pertimbangan jumlah personil dan perangkat yang ada di kecamatan,” ucapnya.
Ketika Paten sudah diterapkan, tidak ada istilah pelayanan administrasi yang berbelit-belit. Kemudian masyarakat tidak harus bertemu langsung dengan para pejabat, karena nanti melalui loket.
“Ada SOP-nya, misal mengurus IMB berapa hari batas waktunya, berapa jam harus selesai. Kalau tidak sesuai yang terpampang, bisa komplain, laporkan ke kita, kalau seperti itu artinya Paten belum berjalan,” ungkap Sukri.
Timpalnya, “Kemudian pemohon juga meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi, kalau sudah selesai petugas yang akan menghubungi, tidak perlu bolak-balik ke kantor kecamatan setelah menyerahkan berkas”.
Masih dikatakan Sekda, setelah launching Paten perlu kontrol dari masyarakat. Jika masih seperti dulu, maka perlu koreksi dari masyarakat dalam pelayanan. Pemkab pun akan melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat.
“Sejauh mana masyarakat puas terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Untuk memperbaiki pelayanan publik di Kapuas Hulu ini,” demikian Muhammad Sukri.
Kabag Humas Setda Kapuas Hulu, Usmandi, yang hadir dalam kegiatan mengaku senang dengan antusiasme warga di Badau. Launching Paten di sana dihadiri banyak elemen masyarakat, sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, serta camat se-Kapuas Hulu.
“Sekda juga meresmikan Balai Adat Berandau Bersama Desa Sebindang, kemudian dilanjutkan peninjauan PPLB Badau,” paparnya.
Laporan: Andreas
Editor: Arman Hairiadi
