eQuator.co.id – Singkawang-RK. Kepastian penghentian sementara (moratorium) Ujian Nasional (UN) masih menunggu Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet Kerja. Kendati demikian, Dinas Pendidikan di daerah sudah bertanya-tanya, apa yang mesti dilakukan bila wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu diwujudkan.
“Apapun keputusannya nanti, akan kita ikuti. Namun perlu dipikirkan, apabila UN dihapus, perlu ada penggantinya, supaya ada alat untuk memetakan pendidikan. Bagaimana polanya, apa yang harus dilakukan daerah,” kata Drs HM Nadjib MSi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (29/11)
Bagaimana pun juga, Nadjib tidak mau lulusan sekolah-sekolah di Singkawang asal lulus saja. “Jangan sampai ada kerendahan atau ketinggian ketika diberi soal, karena tidak ada standarnya,” katanya.
Seandainya Ratas Kabinet Kerja memutuskan UN dimoratorium, kata Nadjib, pemberlakuannya hendaknya jangan sampai menjelang waktu pelaksanaan UN. “Kalau memang UN ditiadakan, jangan sampai waktunya mepet. April mendatang sudah UN,” ingatnya.
Seperti diketahui, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, moratorium UN yang disampaikan Kemendikbud masih sebatas wacana. Lantaran belum dibawa ke Ratas Kabinet Kerja.
Ratas yang digelar pekan ini bukan hanya untuk memutuskan apakah UN dihapus atau tidak. Tetapi juga memutuskan langkah-langkah komprehensif pengembangan dunia pendidikan di tanah air.
Moratorium UN diwacanakan 2017. Menurut Mendikbud Muhadjir Efendy, rencana ini untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung (MA) pada 2009 lalu, yang berisikan perintah meningkatkan kualits guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah serta akses informasi di seluruh Indonesia.
Kemenendikbud berencana menghapuskan UN mulai dari tingkat SMP sederajat hingga SMA sederajat. Namun, penghapusan UN ini hanya untuk sekolah-sekolah yang di atas standar nasional nilai integritas dan skor akademiknya.
Laporan: Suhendra
Editor: Mordiadi
