eQuator.co.id – Pontianak-RK. Suasana Bundaran Tugu Digulis Pontianak Jumat (28/10) sore tak seperti biasanya. Ratusan mahasiswa Fisip Untan Pontianak menggelar aksi, memperingati Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2016.
Dalam aksi ini, para mahasiswa menyorot tentang peran pemuda menghadapi tantangan global yang kian berat. Mahasiswa yang mengenakan kaos hitam-hitam tersebut tampak telah mulai berkumpul sejak pukul 16.00. Mereka membentangkan banner bertuliskan “Peringatan Sumpah Pemuda Yang Ke-88.” Di tengah aksi, para mahasiswa tersebut juga sama-sama membacakan ulang teks Sumpah Pemuda secara serentak.
Dalam orasinya, para mahasiswa mengingatkan pemerintah, tentang pentingnya pemerataan pendidikan untuk menghadapi bonus demografi pada 2020. Mereka juga menuntut penghapusan ketidakadilan di dunia pendidikan, khususnya di daerah. Meminta komitmen pemerintah untuk transparan dalam dunia pendidikan.
Ketua BEM Fisip Untan, Bambang Sudharmono menjelaskan, aksi kali ini dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. “Ini memperingati momen Sumpah Pemuda, kita mengangkat tema komitmen pemerintah daerah untuk membentuk sistem pendidikan yang Pancasilais demi menyambut bonus demografi tahun 2020-2030,” kata Bambang.
Dia mengingatkan, bonus demografi yang hanya tinggal beberapa tahun lagi tersebut, bisa menjadi peluang. Namun bisa juga menjadi ancaman. “Karena bukan tidak mungkin, banyaknya usia produktif justru akan menjadi beban, jika tidak diantisipasi pemerintah,” ujarnya.
Bambang menilai, hingga saat ini pemerataan pendidikan di Kalbar belum tercapai. “Angka partisipasi kasar pendidikan kita itu masih rendah. Menandakan bahwa pendidikan belum mampu menjangkau daerah-daerah pelosok,” tegas Bambang.
Menurutnya, hak untuk memperoleh pendidikan adalah sesuatu yang dijamin oleh undang-undang. “Ini yang kita tuntut ke pemerintah. Jangan hanya mereka yang diperkotaan saja yang bisa menikmati pendidikan,” ungkap Bambang.
Bambang menegaskan, aksi ini tidak hanya sampai di sini. Ia berjanji akan menuntut adanya pakta integritas dari pemerintah daerah, untuk membangun pendidikan. “Kita ndak mau macam MEA, pemerintah terlambat mengantisipasinya. Kita ndak mau momen bonus demografi juga telat mengantisipasinya,” ujarnya. Dia berharap, ke dapannya pemerintah lebih serius mengembangkan potensi pemuda Indonesia. Transparansi di dunia pendidikan harus dilakukan. “Seperti penentuan UKT (Uang Kuliah Tunggal), itu harus transparan dan tidak bisa disamaratakan semua,” jelas Bambang. (isa)
