Evaluasi Pelayanan SKPD Terhadap Masyarakat

Wabup: Program Harus Selaras dengan Visi Misi Pembangunan Daerah

Evaluasi. Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus menjelaskan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KKR 2015 di Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (4/8). Syamsul Arifin/RK.

eQuator.co.id -Kubu Raya–RK. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya secara aktif melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal itu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan serta kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

“Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan. Antara lain perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja,” ucap Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus.

Wabup menjelaskan, dari hasil evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Kubu Raya, dimana dari total nilai seluruh SKPD adalah 49,98 dari akumulasi hasil nilai evaluasi dari seluruh SKPD di Kubu Raya. Hasil tersebut menandakan bahwa kategori penilaian masih dalam kategori C atau kurang dalam sistem serta tatanan kurang diandalkan sehingga diperlukan banyak perbaikan.

“Dari seluruh nilai yang didapat oleh SKPD kemudian diakumulasi. Dapatlah kita nilai 49,98 dan menjadi nilai Kabupaten Kubu Raya. Dari hasil evaluasi kita, masih banyak instansi yang mendapatkan nilai kurang atau C. Hal-hal mendasar yang perlu diperbaiki ke depan adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja,” paparnya.

Hermanus menegaskan, catatan tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh SKPD Kubu Raya agar lebih tertib dan taat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah. Mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengukuran hingga pelaporan. Menurutnya, semua hal itu harus selaras dan terkoordinasi dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dokumentasi yang lengkap.

“Indikator kinerja kita harus dapat dipantau dan direview secara berkala dan hasilnya harus menunjukkan kondisi yang lebih baik dan inovatif. Harus menunjukkan ukuran keberhasilan yang baik. Yaitu dengan tidak memiliki makna ganda, dapat diukur serta dapat diidentifikasi. Baik satuan maupun parameternya serta dapat dicapai dengan baik serta relevan dengan tugas dan fungsinya yang dapat dikendalikan dengan baik,” ulasnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup mengharapkan, agar semua SKPD menjalankan program kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Memiliki data yang lengkap dan dokumentasi yang baik. Menyampaikan laporan dengan lengkap dan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan,” harapnya.

Reporter: Syamsul Arifin

Redaktur: Andry Soe