eQuator.co.id – Pontianak-RK. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Kalbar diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hanya saja melalui tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Nantinya mereka akan ditempatkan di berbagai daerah asalnya bertugas.
Sebanyak 708 PTT di Kalbar dinyatakan telah memenuhi administrasi. Mereka akan mengikuti tes CPNS Aparatur Sipil Negara (ASN). Tes akan dilaksanakan 20-21 Juli ini di Politeknik Tonggak Equator Pontianak.
“708 yang mendaftar tes CPNS itu terhitung dari angkatan pertama. Mereka diberikan kesepatan mendaftar sebagai CPNS khusus bidan, dokter dan dokter gigi,” ungkap dr. Andy Jap, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar saat menijau lokasi tes CPNS di Politeknik Tonggak Equator, Rabu (13/7).
Andy menjelaskan, jumlah PTT di Kalbar ada 748 petugas. Setelah dibuka pendaftaran, ternyata yang berminat hanya 708 PTT.
“Ada 40 yang tidak ikut, 20 orang dokter umum, 10 dokter gigi dan 10 bidan. Sementara yang akan mengikuti tes yaitu dokter umum 29 orang, dokter gigi 11 orang dan bidan 668 orang,” katanya.
Tes dilaksankan menggunakan sistem komputerisasi. Semua soal dan pelaksanaan tes CPNS, panitia seleksinya langsung dari Kemenkes dibatu panitia daerah, terutama UPT Kementerian Kesehatan, melibatkan Dinas Kesehatan dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kalbar.
“Mengenai kelulusan, saya berharap seluruhnya dapat lulus. Namun tentunya tes harus memenuhi passing grade,” jelas Andy.
“Tes ini akan dibagi menjadi enam gelombang. Karena komputer untuk pelaksanaan tes hanya ada 100 unit. Ada tiga sesi dalam satu hari untuk pelaksanaan tes ini,” sambungnya.
PTT yang dinyatakan lulus CPNS, melakukan MoU dengan pemerintah daerah. Mereka kembali ke daerah asal untuk bertugas.
Menanggapi dilaksanakan tes CPNS bagi PTT, Ketua Forum Bidan Desa PTT Indonesia Provinsi Kalbar, Mega Distiawati mengatakan, menjadi harapan besar bagi PTT untuk diangkap menjadi PNS. “Harapan kami bidan PTT Kalbar bisa diangkat, tapi tetap memandang usia. Harapannya pengangkatan bisa sekaligus di tahun ini,” ungkap Mega dihubungi Rakyat Kalbar.
Walaupun bertahap, seluruh Bidan PTT di daerah bisa diangkat tanpa ada batasan usia. Mega juga berharap seluruh pihak bersama-sama mengawal pengangkatan ini tanpa adanya Pungli (pungutan liar). “Karena beberapa provinsi lain sudah mulai adanya indikasi Pungli yang dilakukan oknum tertentu,” ujarnya.
Dengan adanya pengangkatan Bidan PTT, maka kebutuhan bidan di desa dapat terpenuhi. Walaupun kenyataannya Kalbar masih kekurangan bidan desa.
“Ini juga salah satu bukti, bahwa pemerintah ikut peduli dengan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan menyediakan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil. Serta ikut mensejahterakhkan tenaga kesehatan tersebut dengan ketetapan status kerjanya,” papar Mega.
Ditegaskan Mega, Forum Bidan Desa PTT akan terus berjuang. Mendapatkan ketetapan status sebagai PNS adalah salah satu tujuan.
“Selain itu akan ikut serta menekan angka kematian ibu dan bayi,” ucap Mega.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Hamka Saptono
