eQuator.co.id – Singkawang-RK. Beredarnya kalender bergambar palu-arit disikapi serius organisasi kemasyarakatan (Ormas) Kota Singkawang. Sejumlah Ormas akan melakukan aksi damai di halaman Kantor Wali Kota Singkawang, Kamis (14/7).
“Kita akan mengerahkan seribu massa untuk melakukan unjukrasa di halaman Kantor Wali Kota Singkawang. Bagi masyarakat yang cinta dengan Pancasila, mari kita sama-sama meramaikan aksi itu nanti pada hari Kamis,” ujar M Sumarno, Ketua Pemuda Pancasila Kota Singkawang saat halal bil halal bersama Dandim 1202 Singkawang, Letkol Czi Darody Agus, SE di Makodim 1202 Singkawang, Selasa (12/7).
Menurut Sumarno, banyak yang akan disampaikan dalam aksi tersebut. Diantaranya, mengapa logo palu-arit itu bisa ada di Kota Singkawang. Jangan sampai bahu-bahu atau lambang-lambang komunis itu timbul lagi, sehingga menimbulkan kebencian masyarakat Indonesia.
“Kita minta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas beredarnya lambang palu-arit. Menyelidiki mengapa bisa ada di Kota Singkawang,” katanya.
Menurutnya, aksi damai ini juga sudah disampaikan kepada Kapolres Singkawang bersama Dandim saat halal bihalal di Makodim 1202/Singkawang, kemarin.
Kapolres Singkawang, AKBP Sandi Alfadien Mustofa mengatakan, dalam menyampaikan aspirasi sudah diatur dalam undang-undang. “Kita harapkan dalam penyampaian aspirasi itu nanti tetap dalam koridor hukum, tidak anarkis. Namun sampaikan secara santun dan tidak merugikan warga yang lainnya,” tegas AKBP Sandi.
Kepolisian, kata Sandi, senantiasa akan melakukan pengamanan, supaya dalam penyampaian aspirasi itu bisa berjalan dengan tertib. Apalagi kasus ini sudah merupakan suatu dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
“Jadi silakan jika ada masyarakat yang mau menyampaikan aspirasinya, terkait kalender berlambang palu-arit ini. Karena lambang ini adalah lambang yang dilarang dan tidak dibenarkan untuk beredar di Indonesia,” tegas Kapolres.
AKBP Sandi mengaku jajarannya saat ini sedang memperdalam keberadaan kalender itu. “Dalam penanganannya, kita perlu analisa yang mendalam. Apapun hasilnya nanti, tetap akan kami sampaikan ke masyarakat,” janjinya.
Dia berharap masalah ini bisa diselesaikan secara jernih. Agar Kota Singkawang tetap kondusif, tidak menimbulkan permasalahan lanjutan yang dapat mengganggu Kamtibmas.
Dandim 1202/Singkawang, Letkol Czi Darody Agus mengatakan, aparat teritorial tugasnya menjaga stabilitas wilayah/negara, supaya tidak muncul gejolak di tengah masyarakat. “Makanya kita sedikit peka apa yang dirasakan oleh rakyat. Karena kami juga bagian dari rakyat,” kata Dandim.
TNI juga ingin tahu. Mengapa Ormas mau melakukan unjukrasa. “Maka dari itu, kita kumpulkanlah mereka di sini, untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan rakyat,” ujarnya.
Tujuannya, jelas Agus, supaya jangan ada masyarakat yang bergerak masing-masing, sehingga dapat menimbulkan anarkis. Meskipun unjuk rasa itu merupakan hak setiap orang untuk menyampaikan aspirasinya. Namun yang perlu diingat, saat unjukrasa nanti, jangan sampai terjadi gesekan antara rakyat dengan TNI dan Polri.
“Selama aksi itu bertujuan untuk NKRI, maka TNI akan ada di belakang rakyat. Asalkan tidak ada muatan-muatan politis di dalamnya, SARA, dan lain sebagainya,” tegas Letkol Agus.
“Yang penting rakyat jangan salah jalan. Yang tadinya kita sama-sama satu tujuan untuk menegakkan NKRI, namun saling berseberangan,” sambungnya.
Perwakilan OKP Singkawang, Hermanus juga berpesan, rekan-rekannya yang akan melakukan unjukrasa nanti, tetap mengacu pada koridor hukum. “Tetap tertib, jangan sampai ada teman-teman yang anarkis,” ingatnya.
Sesalkan Statemen Kapolda
Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Singkawang, Muhammad Bilal menyesalkan statemen Kapolda Kalbar Brigjen Pol Musyafak di media massa, menyatakan FPI Singkawang akan melakukan sweeping. Padahal FPI Singkawang tidak ada niat untuk melakukan sweaping terkait beredarnya kalender bergambar palu-arit di Kota Singkawang.
“Kami sesalkan statemen itu. Dan tidak ada sweeping dan kita telah buktikan itu selama satu bulan ini. Ini dilakukan untuk menghargai hukum. Kami tetap melakukan koordinasi dengan Bapak Kapolres Singkawang,” tegas Muhammad Bilal kepada wartawan, Selasa (12/7).
Menurutnya, pihaknya tidak akan melakukan sweeping, lantaran menghormati dan menghargai hukum. “Jangan sampai FPI dianggap kambing hitam. Kami minta Bapak Kapolda mengklarifikasi ini, jangan sampai seolah-olah FPI yang melakukan sweeping,” katanya.
Bilal meminta meminta statemen Kapolda yang sudah diterbitkan di media massa jangan terulang kembali. “Komunisme merupakan musuh bangsa. Jangan sampai ada di Kota Singkawang,” ujarnya.
Laporan: Suhendra
Editor: Hamka Saptono
