eQuator.co.id – Singkawang-RK. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kota Singkawang menyatu, mengeluarkan pernyataan sikap terkait disitanya kalender berlambang palu-arit oleh Polres Singkawang.
Gabungan Ormas itu meliputi DPP FKPM, Satgas FKPM, FPI, Tokoh Adat Dayak, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Perwakilan Generasi Muda Islam Madura (GEMISMA) dan DPD FKPM Kota Singkawang. Mereka mengatasnamakan Forum Perhimpunan Kebangsaan Kota Singkawang, menyatakan sikap menolak kerass adanya logo dan faham komunis di Kota Singkawang. Kemudian meminta Polres Singkawang mengusut tuntas kasus ini, menyelidi pelaku yang menyebarkan kalender maupun pemasok dan pemodalnya.
Pernyataan sikap itu disampaikan pimpinan Ormas kepada Kapolres Singkawang, AKBP Sandi Alfadien Mustofa, SIK, MH. Mereka juga melakukan pertemuan di Mapolres Singkawang, Jumat (1/7).
Pimpinan Ormas diterima langsung oleh Kapolres Singkawang beserta jajarannya. Mereka mengapresiasi atas langkah preventif yang dilakukan Polres Singkawang, melakukan penyitaan kalender yang pada tanggal 1 Juli di dalamnya terdapat logo komunis.
Pimpinan Ormas ini khawatir, tersebarnya logo komunis akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Kemudian akan berujung pada perpecahan sesama anak bangsa.
Ketua Harian DPP FKPM Kota Singkawang, Sasmita Gunawan Putera dan Ketua Satgas DPP FKPM Kota Singkawang, Syech Jimmi mengatakan, beredarnya logo komunis ini mengusik rasa kebangsaan.
“Ini jangan dilihat upaya politik atau upaya mengintimidasi etnis tertentu. Ini menyangkut ideologi negara yang kami curigai ada pihak tertentu yang mencoba-coba menodai rasa kebangsaan dan nasionalisme,” tegas Sasmita yang diiyakan Jimmi.
Sementara Ketua DPD FKPM, Rudi Sandiosa yang ikut dalam pertemuan tersebut, menekankaan, aparatur hukum harus mengusut tuntas beredarnya kalender berlogo komunis itu. Menindak pembuat, pengedar dan pemodal kalender berlambang palu-arit di dalamnya.
“Ini perlu perhatian, bahwa PGRS pernah ada dan memiliki basis kuat di Kalimantan Barat. Ini sangat penting kita waspadai,” ujar Rudi Sandiosa.
Dia menegaskan, saat ini banyak yang teriak NKRI harga mati. Tetapi diam saat terjadi kenyataan di lapangan, bahwa kalender berlogo komunis telah beredar, bahkan sebagian telah diamankan Polres Singkawang.
Perwakilan Gemisma, Agus Salim menegaskan, tidak ada alasan bagi pelaku yang telah memajang logo organisasi atau calon walikota yang menyatakan tidak tahu menahu, atau lalai atas kejadian ini. Bagaimanapun kalender ini telah beredar.
“Jangan cerita intimidasi pada etnis tetentu. Karena fakta di lapangan, sudah jelas kalender ini beredar di pasaran dan telah ditemukan barang bukti yang cukup kuat, mengindikasikan ada maksud-maksud tertentu dengan beredarnya kalender tersebut,” tegas Agus Salim.
Senada diungkapkan H. Bahrul Samad dan Hermanus yang merupakan tokoh masyarakat Singkawang. Keduanya mengaku menyaksikan langsung peritiwa PGRS/Paraku dimasa lalu. Mereka mengingatkan, sebagai tokoh senior, agar bibit-bibit komunisme jangan muncul lagi di Bumi Pertiwi.
“Ingat! Agar senantiasa selamat, lupa bisa menjadi petaka. Kita telah menyaksikan sejarah kelam PGRS/Paraku maupun peristiwa 1965,” tegasnya.
Ketua FPI Kota Singkawang, Muhammad Bilal dalam pertemuan dengan Kapolres Singkawang mengatakan, sejauh ini FPI tidak melakukan sweeping. Karena mengahrgai langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh Polres Singkawang.
“Bagaimanapun sebagai tanggungjawab moral, kami meengawal kasus besar ini. Kami minta proses hukumnya transparan untuk mengusut pelakunya,” ujarnya.
Pertemuan dengan Kapolres ini ditutup dengan, ungkapan mendukung upaya Polres Singkawang, siap menjadi garda terdepan dalam membela marwah dan kedaulatan NKRI. Ungkapan itu disampaikan Abu Bakari dari Kerukunan Keluarga Sulawesi didampingi Bahrul Samad.
“Jangan berteriak tentang keututhan NKRI, jika organisasi, para tokoh agama dan pemuda tidak menyikapi persolalan ini. Sudah sejak 1945 kita merdeka, ternyata masih ada upaya memasukkan logo dan faham komunis di Indonesia. Padahal kita sudah sepakat mengharamkan ajaran dan logo tersebut beredar secara luas di masyarakat,” tegas Abu Bakari.
Laporan: Suhendra
Editor: Hamka Saptono
