eQuator.co.id – Pontianak-RK. Anjloknya Nilai Ujian Nasional (UN) SMP dan SMA tahun ini, lantaran sistem pengelolaan sekolah belum diperbaiki secara menyeluruh. Semuanya kembali kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Mau diapakan. Kita sudah ngomong. Provinsi sebatas memberikan imbauan dan penyuluhan,” kata Dr Alexius Akim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (17/6).
Selama ini, kata Akim, pengelolaan sekolah berada di tangan Pemerintah Kabupaten/Kota. “Kalau saya memerintah (terkait sistem pengelolaan itu, red), saya tidak ada hirarkisnya,” katanya.
Menurut Akim, apapun sistem pengelolaan sekolah tersebut, sebenarnya kembali kepada komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota. “Kalau kita komit pada perbaikan mutu pendidikan di Kalbar, maka akan bagus nilainya,” katanya.
Ia menegaskan, perbaikan mutu pendidikan yang dilakukan dari tingkat sekolah hingga ke Dinas Pendidikan dai Kabupaten/Kota, harus didukung Bupati/Walikotanya.
Ironisnya, ada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mengetahui kalau di sekolah-sekolah di daerahnya hanya memiliki seorang guru, tidak mengetahui ada sekolah yang roboh. “Ini sudah terlalu. Apa yang tidak berfungsi di situ, bisa jadi pengawasan dan pemberdayaan,” kata Akim.
Untuk memperbaiki nilai UN, jelas Akim, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Di antaranya proses pembelajaran di kelas. “Sekarang paling tidak harus memanamkan empat hal,” katanya.
Keempat hal yang dimaksudkannya tersebut, Pertama, bagaimana mengajak anak-anak berpikir kritis. Kedua, bagaimana guru-guru mengajak anak agar bisa beri inovasi dan kreatif.
Ketiga, bagaimana guru membuat komunikasi yang baik dengan siswa, dan Keempat, bagaimana membangun kerjasama dengan siswa di dalam kelas untuk menyelesaikan suatu masalah. “Ini yang harus ditumbuhkembangkan,” tutup Akim.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Mordiadi
