Alot, Mungkin Ada Korban Pembahasan APBN 2016

eQuator – Jakarta-RK. Rapat Paripurna DPR, Jumat (30/10) lalu berlangsung alot. Bahkan sempat ricuh. Kericuhan itu sudah terlihat sejak awal Rapat Paripurna.

Ketika itu, pimpinan Dewan yang memimpin Rapat mengenakan masker sebagai bentuk empati kepada warga terdampak asap. Hal ini yang memicu protes dari Fraksi PDIP. Fraksi PDIP menganggap hal itu tidak tepat.

Tak berhenti di situ. Fraksi PDIP juga melancarkan protes saat pimpinan DPR bersama ratusan anggota Dewan beserta staf anggota menggelar shalat istisqa di lapangan sepak bola, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, seusai sholat Jumat.

Shalat Istisqa yang digelar ini diyakini dapat menurunkan hujan sehingga bisa membantu penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan.

Selanjutnya, saat memasuki agenda pembahasan RAPBN 2016, Rapat Paripurna DPR juga sempat deadlock. Hal itu terkait perdebatan tentang apakah menerima atau menolak usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Usulan PMN ke BUMN dalam RAPBN 2016 itu menjadi pemicu kegaduhan. Mayoritas fraksi menolak usulan tersebut. Fraksi yang menolak menganggap usulan PMN tidak berpihak kepada kepentingan mayoritas rakyat. Karena itu, salah satu anggota DPR berpendapat agar Presiden Joko Widodo mempertimbangkan pencopotan Menteri BUMN Rini Soemarno. Menteri Rini dianggap sebagai pelopor terkait usulan perlunya mengalokasikan anggaran APBN melalui PMN ke BUMN.

“Saya kira itu (mengganti Rini, red) yang harus dipertimbangkan. Cari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN,” kata aanggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Hendrawan Supratikno di Komplek Parlemen Jakarta, Jumat (30/10).

Menurut Hendrawan, mayoritas fraksi di DPR termasuk PDI Perjuangan tidak sepakat dan meminta usulan PMN untuk BUMN ditinjau ulang dalam RAPBN. Permintaan itu menurutnya punya argumentasi yang jelas.

“Alasannya karena harus diprioritaskan untuk program lain yang mendorong penciptaan kesepakatan kerja, ketahanan kerja,” ujar Ketua DPP PDIP itu.

Dia juga menilai kalau BUMN masih mendapatkan PMN, pada akhirnya BUMN justru menjadi beban dan bukan aset bagi negara. karenanya kebijakan Menteri BUMN mengusulkan PMN di RAPBN 2016 berpotensi merugikan negara.

“Kebijakannya tidak tepat, memberi beban bagi negara. Kebijakan Bu Rini merugikan keuangan negara,” pungkasnya.

Diketahui, Rapat Paripurna DPR akan mengesahkan RAPBN 2016 menjadi UU APBN 2016 setelah melewati perdebatan panjang. Namun, usulan PMN ke sejumlah BUMN itu gagal diakomodir dalam APBN 2016.

Meski APBN 2016 berhasil disahkan, masih menyisakan satu pertanyaan, apakah Menteri BUMN menjadi korban dari Rapat Paripurna DPR denga agenda pembahasan RAPBN 2016?

Hal ini mengingat permintaan Hendrawan Supratikno (Politikus PDIP) yang meminta Presiden Jokowi agar mengganti Menteri BUMN Rini Soemarno. Menteri Rini diaanggap usulan PMN ke sejumlah BMUN tersebut menjadi penyebab kegaduhan Rapat Paripurna DPR. Apakah pembahasan RAPBN 2016 memakan korban dengan kemungkinan Rini Soemarno akan dicopot dari jabatan Menteri BUMN. Jawabannya tergantung pada Presiden Jokowi yang memiliki mandat konstitusi melalui hak prerogatifnya. (jpnn)