eQuator.co.id – Pontianak-RK. Pendidikan merupakan hak dasar semua warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin semua anak Indonesia bisa meraih pendidikan terbaik.
“Namun nyatanya kondisi pendidikan, termasuk di Kalbar masih sangat jauh dari apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Rahmat Saiful, Kordinator Lapangan (Korlap) dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar, saat menggelar melakukan aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang mengusung tema “Pendidikan Untuk Semua”, Senin (2/5) sore di Bundaran Digulis Untan.
Padahal, kata dia, dengan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN di tahun 2016 sekitar Rp419,1 triliun, tentunya pemerintah dapat menjamin anak-anak Indonesia mengenyam pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi. “Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, jumlah angka partisipasi sekolah untuk jenjang SD yaitu 29.794.400 anak, SMP 12.532.230 anak, SMA 9.591.311 anak dan Perguruan Tinggi 6.453.252 anak,” jelasnya.
Diasumsikan kebutuhan biaya pendidikan setiap tahun untuk SD diasumsikan Rp2 juta, SMP Rp3 juta, SMA Rp4 juta , dan Perguruan Tinggi Rp8 juta. Dengan demikian, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menjamin seluruh anak Indonesia bisa mendapat pendidikan hingga S1 adalah sekira Rp187,1 triliun. “Dengan anggaran pendidikan dalam APBN kita dalah Rp419, 1 triliun ini sangat memungkinkan untuk menyediakan jaminan pendidikan hingga perguruan tinggi,” kata Rahmat.
Kendati sempat diguyur hujan, aksi ratusan mahasiswa dari berbagai elemen ini mendapatkan pengawalan kepolisian. Dalam aksi ini, mahasiswa melakukan teatrikal mengenai kondisi rakyat miskin yang ditolak bersekolah dikarenakan tidak memiliki uang. Ini simbol kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya mewujudkan pendidikan untuk semua kalangan.
Pada aksi ini, ada dua point yang menjadi tuntutan mereka. Pertama, meminta pemerintah pusat untuk menyediakan Jaminan Pendidikan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia hingga Perguruan Tinggi. Dan kedua, Pemerintah provinsi Kalbar untuk segera merealisasikan program wajib belajar 12 tahun. (ria)
