Pontianak-RK. Gubernur Drs. Cornelis, MH, menandatangani nota kesepakatan atau MoU dengan PT Nikko Securities untuk pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kalbar berkapasitas 100 MW (megawatt), Kamis (11/2) di Bali.
Penandatangan disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said serta pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain Kalbar, ada delapan provinsi yang turut dalam kesepakatan tersebut. Diantaranya DI Yogyakarta, Sumatra Barat (Sumbar), Riau, Sulawesi Utara (Sulut).
Dalam kesepakatan itu, dalam rentang waktu empat tahun, Pemprov Kalbar diminta menyediakan lahan yang bebas dari sengketa (clean and clear). Kemudian diselimuti dengan payung hukum dan disosialisasikan ke masyarakat.
Presiden Direktur Nikko Securities, Harianto Solichin mengatakan, perusahaannya akan menyediakan wadah investasi bagi institusi keuangan non bank dalam Program Percepatan Pengembangan PLTS. Disamping itu perusahaan pembiayaan ini akan melakukan pengelolaan dana investasi dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), menentukan IPP-PLTS (Independent Power Producer-PLTS) yang menjadi pelaksana Program Percepatan PLTS. Kemudian mengkoordinasikan perusahaan IPP-PLTS berdasarkan target kapasitas 100 MW yang dilaksanakan sesuai Feasibility Study.
Gubernur Cornelis mengatakan, besaran kapasitas 100 MW yang disepakati, belum mencukupi untuk kebutuhan listrik di wilayah Kalbar yang wilayahnya cukup luas. “Belum cukup. Kita masih akan tingkatkan lagi. Ini kan baru permulaan,” ujarnya
Menurut Cornelis, panel PLTS akan dibangun di daerah pedalaman yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN. “Kita akan bangun PLTS di daerah pedalaman yang ndak ada jaringan (listrik) nya. Juga di daerah pesisir terpencil dan kawasan terluar,” jelas Gubernur Cornelis.
“Ini kan masih banyak titik-titiknya. Kalau kita tidak melakukan terobosan seperti ini, kapan masyarakat di sana menikmati listrik,” tegasnya.
Dari sembilan gubernur yang diundang, hanya Cornelis dan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang hadir langsung menandatangani MoU. Sementara tujuh provinsi lainnya diwakili oleh pejabat setingkat eselon II.
“Harus hadirlah. Ini kan menyangkut hajat hidup masyarakat langsung. Sebagai gubernur kita mesti lihat-lihat kegiatannya strategis apa tidak. Saya juga akan hadir di Istana Negara besok (hari ini) mengikuti pelantikan (tujuh) gubernur,” ujar Cornelis sambil tersenyum.
Ajang Bali Clean Energy Forum 2016 diinisiasi oleh International Energy Agency (IEA) dan Kementrian ESDM yang menghimpun pelaku usaha energy terbarukan dari berbagai negara. Berbagai acara dan pameran diadakan di Nusa Dua Convention Centre, Bali yang berlangsung 11-12 Februari. Kegiatan itu dibuka Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.
Laporan: Isfiansyah, Humas Pemprov
Editor: Hamka Saptono
