eQuator – Nanga Pinoh-RK. Usia Kabupaten Melawi sudah lebih dari sepuluh tahun. Ironisnya masalah kekurangan guru di daerah pedalaman kerap menjadi keluhan warga. Kepemimpinan di masa mendatang perlu memenuhi kekurangan guru dan bersikap tegas terhadap guru yang mau pindah mengajar di daerah kota.
“Tiap tahun ada penerimaan PNS, termasuk tenaga pendidik. Namun masih saja di daerah pedalaman Melawi kekurangan guru, terutama yang ada di sekolah-sekolah pedalaman. Seleksi calon pegawai yang mau mengabdi di pedalaman minimal lima tahun. Jika sang calon tidak mau, jangan dijadikan PNS,” tegas praktisi pendidikan, Halidin, kemarin.
Menurutnya, pihak pengambil keputusan mestinya tegas terhadap adanya guru yang ingin minta pindah tempat tugas. Jangan sampai menerima permohonan pindah tugas dari desa ke kota.
“Model penerimaan selama ini masih belum menyelesaikan persoalan kekurangan guru di daerah pedalaman. Meskipun hampir setiap tahun ada penerimaan guru, namun tetap saja di sekolah pedalaman kekurangan guru, sementara di dalam kota berlebihan,” bebernya.
Halidin berpendapat, hampir semua sekolah yang ada di pedalaman mengalami kekurangan guru. Karena hanya diajar oleh dua atau tiga pegawai PNS saja. Untung masih ada yang mau mengabdi melalui tenaga pengajar honor atau kontrak.
“Di Menukung terutama tenaga pengajar SD kekurangan, karena banyak SD hanya diajar oleh 2 hingga 3 orang guru saja. Bahkan ada pula yang hanya satu orang guru saja,” ulasnya.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah terus melakukan terobosan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar. Bukan hanya merekrut tenaga pengajar, namun juga membuat kebijakan menyebarkan guru secara merata.
Jangan sampai ada guru di pedalaman hanya satu atau dua orang saja, tetapi guru di perkotaan sangat banyak, bahkan berlebih. Bila perlu dilakukan tindakan tegas terhadap guru yang tidak mau mengabdi dengan baik di daerah pedalaman.
“Kita baru melihat di satu Kecamatan Menukung, belum lagi di Ella, Sokan serta kecamatan lainnya. Kasusnya juga sama,” tegasnya. (aji)
