Ubah Kurikulum, Mestinya Kemendikbud Libatkan Guru

ilustrasi. net

eQuator – Jakarta-RK. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada informasi buku hasil revisi bakal keluar akhir Januari tahun depan. Mestinya, ketika ingin mengubah kurikulum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lebih aktif melibatkan public, termasuk kalangan guru.

“Harusnya sebelum benar-benar jadi, dummy-nya diberitahukan ke publik,” jelas Retno Listyarti, Sekjen FSGI di Jakarta, Sabtu (26/12).

Kementerian yang dimpin Anies Baswedan itu segera menuntaskan revisi buku Kurikulum 2013 (K13), yang diganti menjadi Kurikulum Nasional. Namun menurut Retno yang juga Guru SMAN 13 Jakarta itu mengatakan, paling tidak Kemendikbud melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) memapang rancangan awal revisi buku K13. Sehingga masyarakat, khususnya para guru, bisa memberikan masukan. Dia menyayangkan jika nanti Kemendikbud tiba-tiba mengumumkan buku itu sudah jadi, tanpa ada komunikasi dengan publik.

Menurut perempuan yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) itu, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bakal terbit buku K13 versi baru. Dia mengatakan, selama semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016, dia mengajar menggunakan buku K13 yang diterbitkan direzim Mendikbud Mohammad Nuh.

“Begitu pula untuk semester genap (dimulai Januari 2016), belum ada pengumuman bakal ada buku K13 versi baru,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, buku K13 terbitan lawas itu memang banyak sekali kekurangannya. “Saya yang mengajar 26 jam pelajaran per pekan merasakannya sendiri,” tegas Retno.

Diantara kekurangan buku K13 yang dipakai mengajar saat ini, ketidaksesuaian antara materi yang ada di buku dengan panduan mengajar di silabus. Sehingga guru menyusur rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP). Misalnya di silabus urutannya pekan ini adalah mengajar topik A, ternyata di buku pegangan siswa topik A ini ada di bagian akhir.

Dia berharap Kemendikbud mengutamakan pembenahan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), dalam agenda revisi buku K13. Retno menuturkan KI 1 yakni sikap spiritualitas. Kemudian KI 2 sikap sosial hanya diberlakukan di mata pelajaran Agama dan PPKn saja. Tidak perlu dipaksa masuk ke mata pelajaran lainnya.

Retno mengatakan, masukan itu pernah dia sampaikan ketika masih kerap diajak diskusi dalam forum evaluasi K13 oleh Kemendikbud. Dia mencatat pernah diajak sekitar empat kali dalam forum evaluasi K13. Setelah itu dia tidak pernah dilibatkan kembali. Dia berharap masukannya itu diakomodasi oleh pemerintah.

Pakar pendidikan yang kerap diajak Kemendikbud untuk evaluasi K13, Doni Koesoema mengatakan, pemerintah memang menghapus KI 1 dan KI 2 dalam mata pelajaran selain Pendidikan Agama dan PPKn. Sehingga dalam mata pelajaran di luar agama dan PPKn itu, siswa fokus pada kompetensi keilmuannya. Perkara guru menyisipkan pesan-pesan spiritual dan sosial, itu menjadi hak inisiatif masing-masing guru.

Untuk itu Doni mengatakan, arahnya nanti Kemendikbud akan membuat kurikulum yang beragam. Mulai dari Kurikulum Nasional, sampai kurikulum level daerah sampai tingkat sekolah. “Saya terus mengikuti diskusi evaluasi K13. Beberapa hari lalu juga ada pertemuan evaluasi,” katanya. Hanya saja Doni mengatakan, agenda evaluasi yang dia ikuti tidak bersinggungan dengan teknis penerbitan buku baru.

Kepala Puskurbuk Kemendikbud Tjipto Sumardi tidak bersedia berkomentar tentang perkembangan teknis revisi buku K13. Dia mengatakan, urusan revisi buku itu, akan disampaikan langsung oleh Mendikbud Anies Baswedan pekan depan.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan, skema teknis pengadaan buku K13 untuk tahun pelajaran 2016/2017 sudah dibahas di internal Kemendikbud. “Uangnya nanti menggunakan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS),” katanya kemarin.

Hamid tidak bersedia berkomentar tentang isi buku tersebut. Dia menuturkan teknis pengadaan buku itu nantinya akan diatur lebih rinci dalam peraturan menteri. Termasuk tentang mekanisme pengadaannya, apakah akan dilelang oleh Kemendikbud atau pemerintah daerah selaku pemegang dana BOS.

Khusus untuk buku-buku K13 yang akan digunakan siswa pada semester genap (Januari 2016), Hamid mengatakan, sudah selesai tendernya. Dia berharap buku-buku ini sudah bisa digunakan siswa tepat waktu.

Di dalam dokumen lelang Kemendikbud, buku K13 untuk semester genap tahun pelajaran 2015/2016 terdiri dalam beberapa paket. Untuk jenjang SMA dan SMK buku K13 semester genap terdiri dari lima paket, dengan harga tiap paket berkisar Rp4 miliar. Sementara untuk jenjang SD pengadaan buku untuk semester genap ada 14 paket. Nilai kontraknya sekitar Rp5 miliar sampai Rp6 miliar untuk setiap paketnya. (Jawa Pos/JPG)