eQuator – Sekadau-RK. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau tak mengingini uang APBD terlalu lama menumpuk di Bank. Mulai tahun depan, mereka akan menerapkan cara baru dalam pengurusan administrasi dan pencarian proyek pemerintah.
“Tak bisa lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Kedepan, kalau memang pekerjaan sudah selesai, dinas yang memiliki proyek itu harus segera urus administrasi pembayarannya,” ujar F Iwan Karantika SE M Si, Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau kepada Rakyat Kalbar di kantor Bupati Sekadau, Kamis (10/12).
Selama ini, pencairan keuangan sering kali terlambat karena dinas atau instansi yang memegang proyek acap kali menunda urusan administrasi pencairan uangnya. Meski pun proyek sudah selesai, mereka lebih cenderung mengurus administrasi pencairannya menjelang tahun anggaran berakhir, bulan Desember atau Nopember.
Kedepan, hal ini tidak boleh lagi terjadi. “Kalau memang BA (Berita Acara) Pemeriksaan dan BA serahterima barangnya sudah ada, segera usulkan BA bayarnya,” tegas Iwan.
Saat ini, APBD Kabupaten Sekadau tahun 2016 sudah disyahkan. Dengan begitu, jika ada pekerjaan yang sudah selesai bulan Januari tahun depan, maka pembayarannya pun bisa direalisasikan bulan itu juga.
Ditegaskan Iwan, kebijakan anggaran ini merupakan terobosan baru BPKAD Sekadau yang dimotori Sekda Sekadau, Drs Yohanes Jhon MM. Semangatnya, agar uang APBD yang sudah dianggarkan pemerintah bisa berputar dengan cepat di masyarakat, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
Selain itu, BPKAD tidak ingin serapan APBD rendah di awal maupun pertengahan tahun. BPKAD juga tidak ingin menumpukkan pekerjaan diakhir tahun. “Prinsipnya, kalau memang bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat,” kata Iwan beragumentasi.
BPKAD, lanjut dia, sudah mengkomunikasi masalah ini dengan jajaran SKPD di Sekadau. “Sanksi tertulisnya memang tidak ada, tapi setidaknya kita bisa memberikan teguran,” tukas Iwan.
Rencana kebijakan BPKAD ini mendapat sambutan positif kalangan DPRD Sekadau. Wakil Ketua DPRD Sekadau, Jeffray Raja Tugam SE menilai, pencarian proyek memang kerap terlambat karena persoalan administrasi yang lamban diurus.
“Hal seperti itu memang harus kita rubah. Ini demi masyarakat Kabupaten Sekadau,” kata Jeffray di kantor DPRD Sekadau, kemarin.
Pegawai di BPKAD, kata Jeffray, memang sering lembur menjelang tahun anggaran berakhir karena banyak administrasi pencairan proyek yang harus diurus. “Kalau memang bisa dikerjakan awal tahun, jangan ditumpuk,” tutur politisi Demokrat tersebut.
Tak hanya soal pengurusan administrasi pencairan, Jeffray juga berharap agar seluruh proses pekerjaan proyek bisa dipercepat. Termasuk didalamnya adalah pelelangan.
“Sekarang kan APBD kita sudha ketok. Bulan depan mungkin sudah bisa dilalakukan pelelangan untuk konsultannya,” tutup Jeffray. (bdu)
