eQuator – Janji DPRD Kota Pontianak akan menggiring kasus pemukulan terhadap mahasiswi Widya Dharma (WD). Dengan pelaku oknum PNS di jajaran Pemerintah Kota Pontianak ternyata hanya sebatas wacana belaka.
Bahkan, wacana pemanggilan Kepala BKD Kota Pontianak pun belum dilakukan. Dalihnya masih menunggu hasil putusan hukum dan setelah itu baru akan menindaklanjuti kasus tersebut.
“Karena sudah ditahan, ya diproses. Kita minta ikuti proses hukum, kemudian bagaimana nanti penanganannya sebagai PNS,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Yandi, Selasa (24/11).
Janji secepatnya memanggil kepala BKD Kota Pontianak dalam waktu dekat, seperti yang diutarakan Yandi dua pekan lalu, ternyata hingga kini hanya sebatas wacana belaka.
“Nanti baru kita akan berkoordinasi dengan BKD. Kita merencanakan setelah proses hukum selesai, kaitan dengan kode etik PNS dan sebagainya. Kita akan panggil BKD. Bahkan bila perlu yang bersangkutan pun akan kita panggil,” ucap Yandi kembali mengumbar berjanji.
Memang proses hukum dengan menahan si pelaku pemukulan sudah dilakukan kepolisian. Namun, ia menyatakan pihaknya tidak mau masuk ke ranah hukum.
“Yang jelas kita tidak mau intervensi ranah hukum yang sudah berjalan kepada yang bersangkutan. Intinya kalau sudah ada penahanan, kita sambut baik. Proses hukum yang berjalan ini tidak memandang bulu, terlebih yang bersangkutan adalah PNS,” tukasnya.
Lantaran sudah ditahan dan menjalani proses hukum, Yandi kembali berjanji akan berkoordinasi dengan BKD guna menindaklanjuti status pelaku sebagai PNS di jajaran Pemkot Pontianak.
“Kita minta masyarakat percayakan proses hukum, tidak lagi beropini ke mana-mana. Mari kita kawal proses hukum ini sampai tuntas,” ulasnya. (agn)
