eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Jumlah penduduk perlu dikendalikan. Sebab, dampak negatif akan muncul dari berbagai sektor. Pasalnya, tahun 2020, generasi milenial diprediksi akan mencapai 50 persen dari total penduduk Indonesia.
Deputi Bidang Pelatihan Pengembangan BKKBN, Muhammad Rizal M Damanik mengatakan, seiring bertambahnya jumlah penduduk, tempat untuk tinggal menjadi paling diperlukan manusia. Tentu akan semakin mempersempit jumlah lahan yang ada. Serta kebutuhan manusia di sektor lain akan memperparah kondisi tersebut. “Bidang kesehatan, jika jumlah penduduk tidak terkendali, maka akan merubah pola penyakit yang ada,” kata Rizal saat menyampaikan Kuliah Umum Pembangunan Keluarga Menuju Generasi Emas 2045 di Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, menuju generasi emas 2045, BKKBN memiliki program bina keluarga balita, remaja dan lansia. Hal itu dilakukan, karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Jika keluarga sejahtera, maka akan berdampak positif bagi perkembangan masyarakat.
Permasalahan kependudukan di Indonesia saat ini, diantaranya stunting. Stunting kebanyakan dipicu karena pernikahan dini. Hal ini tentu berdampak negatif, karena pernikahan dini juga menyebabkan banyak permasalahan lain seperti perceraian.
Begitu pula dengan kemajuan teknologi, juga telah berubah dibanding beberapa puluh tahun lalu. Mulai dari komunikasi, transportasi, keuangan serta sektor lain.
Perkembangan teknologi juga dirasakan disektor usaha. Dahulu setiap orang mesti memikirkan lapak dagangan, jika ingin berusaha. Namun saat ini tinggal buka akun sudah bisa membuka usaha. “Pola informasi juga harus berubah, seiring dengan perkembangan zaman,” ucapnya
Selain itu, Deputi Bidang Pelatihan Pengembangan BKKBN ini juga mengatakan, kedatangannya ke Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak untuk mendorong agar BKKBN Provinsi Kalbar dapat berkolaborasi dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak dalam upaya untuk mengurangi masalah gizi buruk dan stunting yang ada di Provinsi Kalbar. “Masing-masing pihak memiliki tupoksi yang satu sama lain saling berhubungan,” kata Muhammad Rizal M Damanik.
Ia menjelaskan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak pasti memiliki program studi yang relevan dengan kondisi kependudukan di Kalbar. Kolaborasi yang diinginkan saling memberikan manfaat dikedua belah pihak.
Dia mengatakan, seperti halnya BKKBN pasti memiliki kampung keluarga berencana. Kampung tersebut meski memiliki penanganan dibidang kesehatan, gizi dan lingkungan. Disisi lain Politeknik Kesehatan pasti memiliki sumberdaya manusia yang luar biasa. “Kampung keluarga berencana di Kalbar diharapankan juga ikut ditangani Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak,” ucapnya
Ia menyampaikan, saat ini sinergitas lintas sektoral antara BKKBN dan pihak lainnya. Karena pembangunan kependudukan tidak hanya bisa ditumpukkan pada BKKBN, karena menyangkut sektor lain, seperti urusan sarana fasilitas, yang merupakan bukan ranah BKKBN. “Dengan kerjasama lintas sektoral permasalahan kependudukan diharapakan bisa dituntaskan,” tutupnya
Sementara itu, Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, Didik Haryadi mengatakan, Poltekkes Kemenkes Pontianak punya tiga tupoksi yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ranah pengabdian kepada masyarakat, hal ini yang dicoba untuk dikolaborasikan dengan BKKBN. Terutama, sinkronisasi terkait program BKKBN, baik riset maupun pengembangan di bidang masyarakat. “Kebetulan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak setiap tahun punya program KKM tematik yang base-nya keluarga,” ucapnya
Dia mengatakan, kedepannya kolaborasi akan terus ditingkatkan dan akan dituangkan dalam MoU. Ia menjelaskan dilapangan yang sudah dikembangkan ialah konsep one grup one family. Jadi satu keluarga paling sedikit ditangani lima profesi kesehatan.
Saat ini masih disusun kesepakatan antara kedua belah pihak. Selama ini Poltekkes Kemenkes Pontianak juga telah fokus ke daerah yang banyak stunting seperti Kabupaten Sambas. “Tahun ini ada 847 mahasiswa di Kabupaten Sambas,” katanya
Ia mengatakan, waktu KKM yang hanya dua minggu juga menjadi perhatian. Selesai KKM program juga akan dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2020, juga anak dikembangkan hal serupa sesuai dengan sasaran yang ada di BKKBN Kalbar.
Laporan: Rizka Nanda
Editor: Yuni Kurniyanto
