eQuator.co.id – Jakarta-RK. Aksi long march 2 Desember (212) bertambah. Pendukung gerakan nasional pengawal fatwa (GNPF) MUI Bogor Raya dipastikan akan mengikuti jejak umat muslim Kabupaten Ciamis. Pagi ini (1/12), mereka bakal berjalan kaki sejauh 57 kilometer dari Masjid Raya Bogor ke Monas.
”Kurang lebih 30.000 peserta (ikut long march, Red),” ujar Fitrah, koordinator medis dan logistik posko Jakarta GNPF MUI Bogor Raya kepada Jawa Pos, kemarin (30/12).
Massa dari Ciamis lebih dulu memulai long march pada Senin (28/11). Mereka diperkirakan akan sampai Jakarta pada Jumat (2/12). Sementara massa GNPF MUI Bogor rencananya berangkat pukul 09.00 hari ini. Perjalanan yang tempuh kurang lebih 9-10 jam. Rombongan yang bakal mengenakan pakaian serba putih dan ikat kepala warna merah putih itu diperkirakan sampai di Jakarta Kamis (1/12) malam atau selepas Isya.
Para peserta dari Bogor akan mengambil rute terpendek. Dari Masjid Raya Bogor, mereka menuju Depok melewati kawasan Cibinong dan Jalan Margonda. Kemudian ke Jalan Raya Pasar Minggu melewati Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, yang nantinya akan tembus di Menteng dan Monas. “Ini merupakan hasil musyawarah ormas, DKM (dewan keluarga masjid), mahasiswa dan seluruh komponen umat Islam se Bogor Raya,” terangnya.
Semangat Ciamis juga menulari umat muslim Jakarta. Informasinya, pendukung GNPF MUI asal Kecamatan Duren Sawit, Cakung, Pulogadung dan Matraman juga akan berjalan kaki menuju Monas saat aksi 212. Aksi solidaritas untuk rombongan aksi super damai 212 Ciamis itu rencananya akan berkumpul di sejumlah titik yang disepakati masing-masing koordinator lapangan.
Dukungan terhadap aksi bela Islam jilid III itu ditunjukan dengan berbagai cara. Salah satunya menyediakan tempat menginap lengkap dengan konsumsi bagi peserta dari luar kota. Lokasinya tersebar di beberapa wilayah di Jakarta. Antara lain, Ciracas (Jaktim), Petamburan (Jakpus), Tanah Abang (Jakpus), dan Tebet (Jaksel). Lokasi penginapan yang diumumkan melalui grup WhatsApp itu mayoritas berada tidak jauh dari masjid.
Gelombang massa juga datang dari kalangan buruh se Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Mereka ikut bergabung menuntut penegakkan hukum atas kasus penodaan agama yang menjerat gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Para pekerja juga ingin menyuarakan tuntutan penghapusan PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan kepada Presiden.
Sementara itu muncul kabar bahwa khatib dalam Salat Jumat (2/12) di komplek Monas adalah Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin. Namun sampai kemarin belum ada kepastian resminya. Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, salat Jumat dan seluruh kegiatan di Mlnas itu tidak terkait dengan kelembagaan MUI.
“Masyarakat jangan salah paham. Saya juga tidak tahu apakai Kiai Ma’ruf nanti jadi khatib salat Jumatnya,” katanya kemarin.
Lebih lanjut Zainut menjelaskan gagasan Ma’ruf Amin untuk melakukan rujuk nasional. “Rujuk berasal dari bahasa Arab, ruju’. Yang artinya kembali,” terangnya. Jadi rujuk nasional itu semata-mata dilandasi keprihatinan mendalam atas kehidupan kebangsaan saat ini.
Zainut mengatakan kehidupan kebangsaan saat ini kian jauh dari semangat cita-cita para pendiri bangsa. Kemudian juga jauh dari nilai-nilai dasar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Zainut saat ini telah terjadi disabilitas yang mengarah pada keretakan nasional.
Supaya retakan itu tidak semakin menganga, Ma’ruf menggagas adanya rujuk nasional. Sudahi suasana saling curiga antara elemen bangsa. Wujud kongrit dari rujuk nasional itu adalah rencana MUI menggelar dialog nasional.
Di forum dialog nasional yang diikuti oleh semua elemen bangsa, bertujuan untuk mengingatkan kembali nilai-nilak dasar kebangsaan. Supaya nilai tersebut tidak hanya diucapkan saja. Namun harus dapat diimplementasikan dlm kehidupan sehari-hari.
Disisi lain, Presiden Joko Widodo tidak memberi isyarat apapun mengenai keberadaannya saat hari H aksi besok. ’’Belum tahu,’’ jawab Jokowi kemarin (30/11) saat ditanya mengenai agendanya di hari H. Kemarin, dia bertemu Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Merdeka.
Yang jelas, dia meyakini aksi besok benar-benar damai dan penuh dengan kesejukan. Dia menuturkan, yang akan terlaksana besok adalah doa bersama untuk kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, dan persatuan bangsa.
’’Saya memercayai komitmen yang telah dibuat,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Dia juga meminta masyarakat agar tidak mengkhawatirkan isu seperti perpecahan hingga makar. Termasuk juga tidak bereaksi berlebihan ketika kata-kata seperti NKRI, persatuan, terus digaungkan.
’’Ini untuk mengingatkan kita semuanya, betapa kita ini beragam dan majemuk,’’ tutur Jokowi.
Sedangkan, melalui isu makar bisa diambil hikmah bahwa Konstitusi Indonesia sudah tegas mengatur mengenai pemerintahan. Mulai dari pemilihan kepala daerah hingga Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk di dalamnya pemilihn anggota legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah. Seluruhnya sudah melalui proses yang panjang.
Dia meyakinkan tidak bakal ada arah menuju perpecahan, apalagi sampai terjadi makar. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir atas hal itu. ’’Masyarakat bekerja sebagaimana biasanya saja,’’ tambah Presiden 55 tahun itu.
Di sisi lain, aksi damai 212 langsung diantisipasi oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Perjalanan sejumlah kereta api (KA) dari Jakarta melalui stasiun Gambir pada Jumat (2/12) esok akan diberhentikan di stasiun Jatinegara.
Senior Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Sapto Hartoyo menuturkan, rekayasa keberangkatan KA jarak jauh dilakukan lantaran lokasi demo berdekatan dengan stasiun Gambir. Seperti diketahui, aksi damai 212 akan dipusatkan di Monumen Nasional (Monas).
“KAI memperkirakan akses menuju Stasiun Gambir akan sedikit terganggu. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi keberangkatan KA dari Stasiun Gambir,” tuturnya di Jakarta, kemarin (30/11).
Bentuk antisipasi yang dilakukan KAI DAOP 1 Jakarta adalah memberhentikan KA jarak jauh di stasiun Jatinegara. Kebanyakan, KA yang diberangkatkan melalui stasiun Gambir merupakan KA kelas bisnis dan eksekutif.
”Jadi penumpang KA yang kesulitan untuk menuju ke Gambir bisa naik dari Stasiun Jatinegara, dimana biasanya KA keberangkatan Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun ini. Hal ini demi memudahkan pelayanan penumpang,” jelasnya.
Dia menyampaikan, rekayasa keberangkatan KA jarak jauh ini berlaku mulai keberangkatan KA 20 (Argo Parahyangan) dengan jadwal keberangkatan pukul 05.00 WIB sampai dengan KA 58 (Purwojaya) pada pukul 22.15 WIB. Dengan demikian, total ada 30 KA yang diberhentikan di Jatinegara. Jumlah tersebut terdiri dari 27 KA Reguler dan 3 KA Tambahan.
”Seluruhnya tetap berangkat dari Gambir sesuai jadwal. namun ada penyesuaian pola operasi di Stasiun Jatinegara sehingga juga berhenti di sana,” tegas Sapto. Untuk mengantisipasi perpindahan ini, pihaknya sudah menyiapkan petugas guna membantu dan mengarahkan calon penumpang.
PT KAI pun mengimbau para penumpang untuk mengantisipasi dan memperkirakan waktu keberangkatan KA-nya sehingga tidak tertinggal. Sapto juga meminta agar calon penumpang memastikan nama yang tertera pada tiket/kode booking sesuai dengan nama yang tertera pada kartu identitas. Agar, proses check in lebih lancar.
Adapun daftar KA yang berangkat dari stasiun Gambir dan juga akan berhenti luar biasa (blb) di Stasiun Jatinegara adalah KA 20 (argo parahyangan), KA 40a (Argo jati tambahan), KA 14 (Argo Muria), KA 10 (argo dwipangga), KA 22 (argo parahyangan), KA 52 (taksaka), KA 64a (tegal bahari), KA 2 (argo anggrek), KA 16a (argo jati), KA 24 (argo parahyangan), KA 66a (tegal bahari), KA 68a (cirebon ekspres), KA 34 (argo parahyangan), KA 56 (bangunkarta), KA 26 (argo parahyangan).
Kemudian, KA 12 (argo sindoro), KA 44 (bima), KA 18 (argo jati), KA 42 (gajayana), KA 28 (argo parahyangan), KA 48 (sembrani), KA 70a (tegal bahari), KA 30 (argo parahyangan), KA 8 (argo lawu), KA 72a (cirebon ekspres tambahan), KA 54 (taksaKA), KA 8f (argo lawu tambahan), KA 4 (argo anggrek), KA 62a (cirebon ekspres) dan KA 58 (purwojaya).
Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen Teddy Laksmana mengatakan bahwa pengamanan jalannya aksi unjuk rasa yang sedianya digelar besok di Kawasan Monas, akan melibatkan personil dari TNI dan Polri dengan jumlah yang lebih besar daripada pengamanna pada aksi 4 November lalu. Namun, dia menolak untuk menjelaskan secara detai komposisi pengamanannya nanti.
Yang jelas, dirinya mengatakan bahwa anggotanya telah siap mengamankan aksi tersebut. Dia juga telah menyampaikan pesan khusus kepada anggotanya dalam tugas pengamanan nanti.
“Saya sudah berpesan agar mereka sabar, berdoa, sabar, dan humanis terhadap pendemo,” kata Teddy saat dijumpai di Silang Monas, Jakpus, kemarin.
Selain itu, dia menyatakan bahwa anggotanya telah diperintahkan tidak membawa senjata api atau peluru dalam tugasnya nanti. “Itu sudah perintah,” tegasnya.
Dari Kemenkopolhukam, Menko Polhukam Wiranto saat disinggung soal pencegahan menyusupnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam aksi unjuk rasa besok, mengatakan bahwa masyarakat harus mau bekerja sama mengamankan jalannya aksi. “Insya Allah kita nggak kecolongan, mudah-mudahan,” harap Wiranto.
KASUS AHOK LENGKAP, SIDANG SECEPATNYA
Di sisi lain, dalam waktu dekat, kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok akan sampai ke pengadilan. Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin (30/11) secara resmi memutuskan penyidikan kasus Ahok telah lengkap atau P21. Hari ini (1/11) rencananya Bareskrim akan melakukan pelimpahan tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka.
Jaksa Agung Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Noor Rachmad menjelaskan, dengan kasusnya ditetapkan P21, maka berkas perkara kasus Ahok tersebut secara formal dan material telah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan. ”Semua lengkap,” tutur mantan Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) tersebut.
Yang penting dalam kasus tersebut, pasal yang dikenakan adalah pasal 156 dan 156 a KUHP. Serta, tidak ada untuk pasal berlapir dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). ”Dari hasil peneyelidikan dan penyidikan menggambarkan perbuatan yang dapat dikenakan hanya pasal 156 dan 156 a,” paparnya.
Noor menjelaskan, dengan dinyatakan P21, maka kasus dugaan penistaan tersebut akan segera disidangkan. Kejagung memprediksi persidangan dilakukan pertengahan atau akhir Desember. ”Sesegera mungkin, semua dipercepat,” tuturnya ditemui kemarin.
Dengan begitu, saat ini Kejagung hanya tinggal menunggu pelimpahan tahap dua berupa penyerahan barang bukti dan tersangka. ”Kami menunggu dari Bareskrim untuk tahap dua,” paparnya mantan Kajati Sumatera Utara tersebut.
Apakah tersangka akan ditahan pasca pelimpahan tahap 2? Noor enggan menjawabnya dengan jelas. Menurutnya, jangan terlalu jauh dulu, Jaksa masih menunggu penyidik dalam pelimpahan tahap 2. ”Sampai sekarang masih kewenangan penyidik Bareskrim untuk menahan,” jelasnya.
Sementara Direktur Tindak Pidana Umum (Dirpidum) Bareskrim Brigjen Agus Andrianto menuturkan bahwa pelimpahan tahap dua akan dilakukan hari ini (1/12) sekitar pukul 09.00. ”Kami cepat saja,” paparnya.
Menurutnya, penahanan itu bergantung dari keputusan Jaksa. Namun, yang pasti, ada tersangka yang ditahan dan ada pula yang tidak ditahan. ”Biasanya sih tidak ditahan,” paparnya.
Yang pasti, dengan segera dibawa ke pengadilan, maka semua pihak akan mengetahui bagaimana kasus tersebut. Pengadilan jauh lebih terbuka dari pada gelar perkara. ”Ya, semua proses hukum akhirnya disana,” terangnya.
Sebelumnya, pelimpahan berkas perkara Ahok itu dilakukan pada Jumat lalu (25/11). Dengan begitu, berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dinyatakan P21 hanya dalam waktu enam hari. (Jawa Pos/JPG)
