eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Pemerintah Provinsi Kalbar terus menggodok percepatan pembentukan desa mandiri. Untuk mencapai target tahun 2020 tersebut, stakeholder diminta terlibat. Termasuk korporasi, TNI dan Polri.
“Stakeholder sengaja diundang. Untuk menyamakan persepsi. Soal implementasi percepatan pembentukan desa mandiri,” ujar Gubernur Kalbar, Sutarmidji dalam kegiatan Sosialisasi bertajuk Memaksimalkan Peran Serta Dunia Usaha dalam Upaya Pembentukan Desa Mandiri yang digelar Pemerintah Provinsi Kalbar, Kamis (21/3) di Hotel Kapuas Palace, Pontianak.
Sejumlah pelaku usaha turut hadir dalam kegiatan tersebut. Temasuk, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII/Tanjungpura.
Dia mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2020 fokus pada percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah. Tujuanya, mendorong percepatan desa mandiri tersebut. Karena itu, dia meminta seluruh stakeholder bersinergi. Membantu Pemerintah Provinsi mewujudkan program tersebut. Tak terkecuali korporasi dan pelaku usaha. “Karena tahun 2020, kita menargetkan 159 desa mandiri,” kata Sutarmidji.
Midji kembali mengingatkan perusahaan menganai Corporate Social Rensponsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Yang musti dikeluarkan untuk membangun desa yang ada di sekitarnya. “Karena yang saya lihat, hampir semua perusahaan yang ada, tidak memaksimalkan dana CSR-nya. Padahal itu sudah ada ketentuannya,” ucapnya.
Contohnya, kata dia, di Sempayuk, Kabupaten Bengkayang. Wilayah itu dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Beberapa waktu lalu, dia berkunjung ke daerah itu. Untuk melihat kondisi rumah singgah anak sekolah. Bahkan, bisa dibilang gubuknya tak layak. Sebab, kondisinya sangat reot. Sementara gubuk itu, selalu disinggahi puluhan murid SD. “Saya bertanya. Kemana perusahaan sawit itu. Padahal, dilokasi mereka ada anak-anak yang perlu perhatian. Kemana dana CSR mereka. Kenapa tidak dibantu?” ujarnya.
Seharusnya, kodisi tersebut cepat direspon pihak perusahaan. Sebab, mereka mereka punya tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Apalagi gubuk itu berada tepat di lingkungan mereka.
Untuk itu, lewat kegiatan sosialisasi tersebut, Midji meminta semua pihak miliki persepsi yang sama. Bahwa setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat menjadi tanggungjawab bersama untuk diselesaikan.
Untuk mewujudkan desa mandiri, setidaknya ada 52 indikator yang harus dipenuhi oleh setiap desa. Karena itu, perusahaan diharapkan bisa membatu pmerintah desa memenuhi sebagian indikator itu. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. “Jika kita bisa bersama-sama melakukan hal ini, dan bergotong royong. Saya yakin dalam tahun ini kita bisa mewujudkan 60 desa mandiri. Sesuai target kita,” pungkasnya.
Semantara itu, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono menegaskan, jajaranya siap membantu Pemerintah Provinsi mewujudkan percepatan pembentukan desa mandiri.
Menurutnya, ada tiga tolak ukur untuk menjadikan suatu desa bisa menjadi desa mandiri. Pertama, aspek ekonomi. Kedua, aspek sosial dan ketiga, aspek lingkungan. “Kita siap membantu Pemerintah Provinsi membangun desa mandiri dari aspek ketahanan lingkungan,” pungkasnya.
Laporan: Abdul Halikurrahman
Editor: Yuni Kurniyanto
