Sebelas Desa di Pinoh Utara Masih Gelap Gulita

Warga Dambakan Listrik Negara

ilustrasi. net

eQuator.co.id – MELAWI-RK. Masih banyak desa di Kabupaten Melawi yang gelap gulita. Di Kecamatan Pinoh Utara misalnya, hingga saat ini ada 11 desa yang belum teraliri listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Camat Pinoh Utara, Yussenno mengatakan, dari 19 desa yang tersebar di kecamatan tersebut, baru delapan desa yang telah dialiri listrik. Sementara dua desa lainnya daat ini sedang dalam proses untuk dialiri listrik.

“Setelah 74 tahun negeri ini merdeka, baru delapan desa dari 19 desa yang merdeka dari listrik, dua desa sedang dalam proses,” ungkapnya, Jumat (12/7).

Kondisi kegelapan di 11 desa itu sudah berlangsung sejak Indonesia Merdeka. Hanya satu dua rumah warga yang 
terang karena menggunakan mesin genset saat malam hari.

“Masyarakat hidup dalam kegelapan, bahkan Kantor Camat Pinoh Utara sendiri masih belum teraliri listrik. Nah soal itu kita minta agar Pemkab Melawi bisa menjadi mediator antara warga desa dan PLN, sehingga desa yang belum teraliri listrik bisa terang benderang,” harapnya,

Menurut Yussenno, kondisi ini sudah berlangsung puluhan tahun. Warga yang belum menikmati listrik terus berharap. Dia merasa prihatin dengan kondisi ini, apalagi kebutuhan akan listrik sangatlah penting di zaman ini.

Untuk itu, pemerintah, PLN dan pihak terkait diharap dapat segera mewujudkan keinginan warga untuk dapat merasakan penerangan listrik negara.

“Soal belum masuknya aliran listrik ke beberapa desa di wilayah Pinoh Utara, saya sudah berdiskusi, berkoordinasi dan mengusulkan kepada pihak PLN agar akses listrik bisa masuk,” ujarnya.

Selain aliran listrik, program lain yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah menyangkut akses jalan.

“Yang paling penting pertama aliran listrik, kedua akses jalan. Masyarakat tiap hari melintas jalan dalam kondisi berdebu kalau hujan becek,” tukasnya.

Sebelumnya, warga Dusun Pengayang, Desa Senempak, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, juga mendambakan listrik dari PLN masuk ke dusun mareka.

Meski sudah mengusulkan berulang-ulang kali, namun pemasangan jaringan listrik tak kunjung terealisasi.

“Bagaikan mimpi listrik PLN masuk ke desa kami. Tapi mimpi yang tak jadi kenyataan. Sudah puluhan tahun kami mendambakan penerangan listrik, namun sampai sekarag tak juga ada. Nasib kami warga kampung yang terisolir. Meski negara ini sudah merdeka, namun kami belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan itu,” kata Moldi, warga Dusun Pengayang, belum lama ini.

Moldi mengungkapkan, Dusun Pengayang memiliki kurang lebih 100 Kepala keluarga (KK). Selama puluhan tahun, warga hanya menggunakan penerangan dari lampu pelita. Namun bagi keluarga yang berkecukupan menggunakan mesin dompeng dan genset.

“Kami sangat-sangat berharap listrik bisa masuk ke Desa Pengayang. Sebab selama ini kami hanya bisa menerangi kampung kami dengan pelita, dompeng dan genset. Pun tidak bisa 24 jam, hanya beberapa jam saja di malam hari karena tergantung ketersediaan BBM,” bebernya.

Menurut Moldi, apa yang diinginkannya tak berlebihan, pasalnya semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, baik untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan serta layanan listrik negara.

“Seharusnya dusun kami sudah pantas dialiri listrik karena dekat dengan pusat Kecamatan Pinoh Selatan. Tapi beginilah nasib kami di pedalaman, lampu penerangan listrik pun tak diperhatian pemerintah. Dusun kami bagaikan dusun yang terabaikan,” keluhnya.

Gubernur Kalbar Sutarmidji, dalam Seminar Knowledge Sharing untuk Pengembangan Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia di Pontianak, belum lama ini mengatakan, dari 2.031 desa yang ada di Kalbar, sekitar 400 desa belum teraliri listrik.

Sementara, PT PLN (Persero) sendiri menargetkan rasio elektrifikasi (RE) di wilayah Kalbar pada 2019 meningkat menjadi 90,4 persen atau naik tiga kali lipat dibandingkan pada 2018 yang sebesar 86,17 persen.

Untuk mewujudkan itu, PLN Kalbar fokus menggenjot pembangunan listrik desa dan berencana menambah jaringan listrik pedesaan di 60 lokasi dengan nilai investasi sebesar lebih dari Rp130 miliar. (Ira)