eQuator.co.id – Pontianak-Rk. Suskes tidaknya pemilu tergantung peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan. Jajaran Bawaslu hingga tingkat bawah diharapkan mampu menjaga netralitas.
Supaya fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu bisa dilaksanakan secara tegas, terukur dan tidak pandang bulu. “Saya harap, Bawaslu betul-betul menempatkan diri sebagai wasit yang berpegang pada aturan,” kata Gubernur Kalbar, Sutarmidi saat menyampaikan kata sambutan pada Apel Kesiapan Pengawasan Pemilu 2019 di Auditorium Universitas Tanjungpura Pontianak, Kamis (14/3).
Pria yang karib disapa Midji itu, mendorong Bawaslu agar tak ragu dalam menindak peserta pemilu yang nyata-nyata melakukan pelanggaran. “Jangan sekali-kali biarkan satu pelanggaran dianggap bukan suatu pelanggaran lagi. Karena, akumulasi dari semuanya, akan membuat penegakan aturan akan menjadi sulit,” katanya.
Midji menilai, lemahnya penegakan aturan di negeri ini akibat abainya dalam melihat suatu pelanggaran. Sehingga, pelanggaran yang terjadi justru tak dianggap sebagai pelanggaran. “Sehingga, jika ada pemimpin yang betul-betul ingin menegakkan aturan, dinilai kriminalisasi. Itu yang tak boleh. Makanya aturan harus ditegakkan,” pesannya.
Terkait pemilu serentak 17 April nanti, mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu mewanti-wanti, agar Bawaslu betul-betul bekerja maksimal dalam melakukan pengawasan.
Sebab, pemilu serentak terdiri dari pilpres, pemilihan DPD, DPR-RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan secara bersamaan.
Selain itu, menurut Midji, di pemilu serentak nanti, yang justru rawan pelanggaran, yaitu pileg tingkat kabupaten/kota. “Yang paling berat ngawasnya itu kan bukan pilpres, bukan DPD, bukan DPR-RI. Yang ribut biasanya berdasar pengalaman lalu, pemilihan DPRD tingkat kabupaten/kota. Pertarungannya itu disitu,” sebutnya.
Di Pontianak, kata dia, yang rawan terjadi pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan Pontianak Utara. Oleh karena itu, di wilayah setempat harus dilakukan pengawasan yang efektif. “Itu betul-betul hati-hati. Dan Bawaslu harus benar-benar netral. Ndak boleh ada jadi pemain,” imbuhnya.
Dia berharap, pemilu serentak nanti berjalan aman dan lancar. Seperti pilkada lalu. Apel Siaga Pengamanan Pemilu 2019 yang digelar Bawaslu tersebut melibatkan 552 anggota Panwascam di setiap kabupaten/kota.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah menjamin, jajaran Bawaslu dan Panwascam akan selalu menjaga profesionalitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, sebagai petugas pengawas pemilu. “Kami harus berpegang teguh pada netralitas dan independesi,” katanya.
Untuk menguatkan pengawasan pemilu, Ruhermansyah mengatakan, tanggal 25 Maret ini pihaknya akan kembali merekrut pengawas lapangan tingkat TPS. “Jumlahnya sebanyak 16.499 personel,” ujarnya.
Dia mengimbau, jika ada petugas pengawas pemilu di tingkat bawah melakukan pelanggaran, seperti tidak netral, maka warga diminta segera melapor ke Bawaslu. Supaya bisa ditindak. “Kami meminta kolega kami di KPU, di tingkat PPK, PPS dan KPPS juga harus bersikap netral. Setiap petugas, terutama jajaran kami apabila membuat pelanggaran pemilu, bisa diancam pidana dan juga sanksi etik,” pungkasnya.
Laporan: Abdul Halikurrahman
Editor: Yuni Kurniyanto
