eQuator.co.id – MEMPAWAH-RK. Beberapa hari belakang, Kabupaten diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya beberapa daerah di wilayah tersebut terjadi banjir. Diantaranya di Desa Sungai Bakau Laut Kecamatan Sungai Pinyuh.
Kepala Desa Sungai Bakau Laut, Gustam mengungkapkan, sekitar 80 persen wilayahnya terdampak banjir. Selain hujan deras, banjir disertai air pasang laut. “Dari pendataan kita, yang tergenang ada 12 RT dari 16 RT di sini. Yang lebih parah itu RT 2, RT 9 ,RT 10, RT15, dan RT 16,” ujarnya, Senin (15/10).
Terdapat 392 kepala keluarga (KK) dan 1984 yang terdampak banjir. Dari informasi yang pihaknya dapat, tidak ada warga desanya mengungsi akibat banjir. “Masyarakat masih bertahan di kediamannya masing-masing, karena air yang menggenangi rumah warga belum terlalu tinggi,” jelasnya.
Gustam menyebutkan, di RT 16 merupakan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). “Saat saya turun di lapangan, kondisi air di RT ini sangat jelek, airnya hitam, dan berbau,” ungkapnya.
Warga sekitar TPA mengeluhkan, bau busuk dan menyengat itu. Apalagi banyaknya sampah terbawa air kala banjir melanda.
“Keluhan masyarakat sekitar TPA itu airnya busuk, bau, dan juga sampah bertaburan ke jalan, jadi itu yang mengakibatkan mereka susah,” ujarnya.
Gustam mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa ada beberapa warga yang mengeluhkan gatal-gatal akibat banjir. “Ada juga masyarakat yang sulit mencari air bersih untuk MCK,” ujarnya seraya berharap Pemkab Mempawah membantu masyarakatnya yang terdampak banjir.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mempawah mencatat sebanyak 2455 KK terdampak banjir. Memaksimalkan penanganan bencana, Pemkab Mempawah menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas instansi.
Pj Sekda Mempawah, Ismail mengungkapkan, rakor digelar menyikapi fenomena alam yang terjadi di Kabupaten Mempawah, terutama intensitas hujan yang tinggi. Sehingga menyebabkan banjir di beberapa kecamatan se-Kabupaten Mempawah. “Rapat ini merupakan wujud nyata dari Pemkab Mempawah, kita ingin merespon cepat terkait apa hal-hal yang menimpa masyarakat kita,” ujarnya, Senin (15/10).
Dalam rakor tersebut, Ismail mengatakan, ada beberapa poin yang dibahas. Pertama, Pemkab mengintruksikan kepada BPBD untuk proaktif melihat kondisi terkini terkait cuaca, dan memetakan titik-titik lokasi yang sudah terkena banjir.
Kemudian, membuat laporan perkembangan keadaan masyarakat yang terdampak setiap harinya. Dari hasil laporan yang diterima, status banjir di Mempawah masih dalam kategori Siaga.
Ismail mengatakan, Pemkab sedang mendata ketersediaan buffer stok/logistik yang ada, untuk dapat disalurkan ke warga yang saat ini terdampak banjir. Ismail mengatakan, Pemkab sudah memerintahkan jajaran Dinas Kesehatan siaga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena banjir. Terutama, di lokasi yang berdekatan dengan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Sebab, banjir menyebabkan bau dan air berwarna hitam. “Banjir kan berdampak pada kesehatan. Pasca banjir merebak penyakit seperti diare dan penyakit kulit. Sudah kita instruksikan kepada petugas-petugas kesehatan untuk siaga dalam memberikan pelayanan, baik Puskesmas inti maupun Puskesmas Pembantu,” ucapnya.
Ismail mengimbau, seluruh masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar proaktif sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, peduli dan merespon cepat terhadap korban banjir.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana BPBD Mempawah, Didik Sudarmanto memaparkan, hingga kemarin telah terdata sebanyak 2.455 KK terdampak banjir di Kabupaten Mempawah. “Dampak banjir menggenangi pemukiman warga di beberapa daerah, yaitu Sungai Rasau 84 KK, Sungai Batang 215 KK, Bakau Besar Darat 800 KK, Bakau Besar Laut 392 KK, Desa Parit Banjar 527 KK, dan Desa Sungai Limau 392 KK,” paparnya.
Ia mengungkapkan, persiapan logistik masih dalam perhitungan. Khusus bantuan berupa beras untuk korban banjir diarahkan ke Dinas Sosial, karena disana ada cadangan beras nasional. “Kita harap masyarakat tetap waspada terhadap hujan karena telah memasuki musim penghujan,” imbaunya.
Dari Jakarta, pemerintah pusat berencana membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan dalam melakukan kegiatan tanggap bencana saat terjadi peristiwa bencana alam. Belum adanya SOP dinilai sebagai salah satu penyebab masih lamanya proses penanganan di lapangan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin (16/10).
Ditemui usai acara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, SOP tersebut sangat dibutuhkan. Pasalnya, hingga saat ini, sejumlah kementerian/lembaga atau Pemda terkesan masih cukup gagap saat mengetahui ada peristiwa.
“Presiden minta supaya SOP jelas. Misal begitu terjadi bencana harus jelas TNI berbuat apa, polri berbuat apa, BNPB berbuat apa, sekarang kan ga jelas,” ujarnya kepada wartawan.
Willem menambahkan, dengan adanya SOP yang jelas, harapannya upaya tanggap darurat bisa dilakukan secara cepat. SOP itu sendiri akan disusun bersama. Di mana Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) serta Menko Pembangunan Manusia dan kebudayaan (PMK) akan menjadi leading sektor.
Terkait kontennya, lanjut dia, semua akan mengacu pada Undang-undang (UU) nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. “Mulai dari kita melakukan upaya mitigasi sebeulum bencana, apabila terjadi bencana sampai setelah bencana. Termasuk menerima bantuan internasional,” imbuhnya.
Menteri Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menambahkan, selain SOP, yang akan disiapkan juga sistem penanganan dini. Salah satunya terkait keberadaan satuan gerak cepat di setiap regional. “Jadi mungkin harus ada regional center untuk bisa mendistribusikan support tanggap darurat,” ujarnya.
Menurutnya, regional center sangat diperlukan jika melihat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas. Dengan adanya regional center, setiap kebutuhan, baik SDM maupun peralatan bisa didatangkan lecih cepat. “Tidak perlu seperti sekarang di mana ada apa-apa harus datangkan dari Jakarta,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam pidato pembukaan, Presiden meminta kementerian/lembaga untuk memperhatikan kesiapan manajemen bencana sesuai tupoksinya masing-masing. Selain itu, dibutuhkan juga edukasi mengenai kebencanaan terhadap jajaran birokrasi.
“Kesiapan manajemen bencana ini betul-betul kita perhatikan di seluruh daerah yang rawan bencana yang petanya saya kira sudah tahu kita semuanya,” tuturnya.
Laporan: Ari Sandy, JPG
Editor: Arman Hairiadi
