eQuator.co.id – Kompak mengenakan kaos merah bertuliskan Turn Back Hoax, ribuan pelajar, siswa, mahasiswa dan masyarakat umum menyerukan ‘Masyarakat Kalimantan Barat Anti Hoax’ di halaman kantor Gubernur Kalbar, Senin (20/3) pagi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, gerakan menolak hoax sudah bergulir sejak awal tahun.
“Deklarasi ini adalah gerakan masyarakat, pemerintah hanya mendorong dan mendukung. Menurut saya, ini bener-bener kemauan masyarakat,” ucap Semuel Abrijani Pangerapan kepada awak media, kemarin.
Menurut Semuel, masyarakat memiliki bertanggung jawab besar dalam mengelola internet sebagai santapan sehari-hari. Zaman sekarang, internet dianggap sebagai suatu lingkungan tersendiri.
“Internet itu seperti lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan. Tentu kita tidak mau ada orang lain merusak lingkungan kitakan. Seperti orang seenaknya membuang sampah di lingkungan kita. Nah ini sama juga dengan internet,” ujarnya.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah dan masyarakat harus membuat aturan untuk bagaimana menjaga lingkungan. Deklarasi Masyarakat Kalimantan Kalbar Anti Hoax diharapkan mampu mengontrol lingkungan di jagat dunia maya.
“Adanya gerakan masyarakat ini diharapkan, lingkungan akan lebih rapi, sehat dan nyaman untuk semua orang hidup di dalamnya. Saya harapkan itu. Ini adalah salah satu point dari masyarakat yang melawan hoax,” tegas Semuel.
Sejumlah kabupaten/kota di Indonesia pernah menggelar kegiatan serupa. Namun, kata dia, untuk tingkat provinsi, daerah Kalbar adalah yang pertama. “Semoga saja gerakan ini juga dicontoh provinsi lain,” ujarnya.
Hoax Seperti Tsunami
Wakil Gubernur Christiandy Sandjaya berpandangan, hoax merupakan fenomena penyalahgunaan internet. Oleh karena itu, Wagub berharap, seluruh masyarakat supaya terlibat memerangi berita tak jelas.
“Kalau salah digunakan, internet itu sama seperti datangnya tsunami. Bayangkan kalau tsunami datang dengan kekuatan yang begitu besar, kan tidak mungkin hanya pemerintah saja yang bisa menghalau, harus kita semua,” ucap Wagub Christiandy, kemarin.
Menurut Christiandy, ancaman penggunaan internet secara negatif sangat luar biasa. “Efeknya ke semua. Baik ke pemerintah, masyarakat dan keluarga. Ini salah satu sisi negatif kemajuan teknologi,” ujarnya.
Dia berpendapat, pemanfaatan internet untuk menyebarkan berita bohong, sama buruknya jika digunakan untuk pornografi, vidio porno dan sebagainya. “Saya kira itu sama bahayanya. Menjadi bagian dari jaringan yang bertujuan negatif,” kritisnya.
Ia menambahkan, deklarasi Masyarakat Kalimantan Barat Anti Hoax bertujuan mengajak semua masyarakat untuk antisipasi. “Setidaknya yang bisa kita lakukan, kalau terima berita bohong. Sebaiknya jangan diterusin atau dishare. Kalau perlu teman-teman yang mengirim berita tidak benar kita beri tahu bahwa beritanya tidak bener,” pesan Wagub.
Pencegahan, lanjut Christiandy, harus ada peran semua masyarakat. “Pemerintah mungkin terbatas untuk sampai ke tengah-tengah keluarga. Masyarakat sendiri harus cerdas dalam menggunakan internet,” ingatnya.
Semua stakeholder harus mengambil peran dan berani melawan penyebaran berita tak jelas. “Deklarasi ini penting. Tujuannya untuk menyadarkan seluruh masyarakat dan sebagai antisipasi hoax,” tutup Christiandy.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Nyonya Frederika Cornelis berpendapat, kaum ibu-ibu adalah sosok yang paling aktif untuk melihat dan membuka smartphone. Boleh jadi, pernah menjadi korban hoax.
“Karena dulu belum pernah ada deklarasi, jadi belum mendapat pencerahan. Mudah-mudahan dengan deklarasi hari ini, kaum ibu-ibu terutama anggota PKK bisa mengerti. Kalau ada berita bohong alias tidak jelas, jangan mudah dipercaya,” ujarnya.
Selepas deklarasi melawan hoax, lanjut dia, PKK Kalbar akan menyelipkan sekaligus menyosialisasikan anto hoax. “Karena sangat penting. Untung Kalbar cepat deklarasi, kalau tidak, dampaknya luarnya biasa,” tutup Frederika.
Laporan: Deska Irnansyafara
Editor: Mohamad iQbaL
