eQuator.co.id – Jakarta—RK. Polisi wanita layak untuk mendapatkan peran lebih besar di Polri. Semangat itulah yang diusung dalan perayaan HUT ke-70 Polwan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, kemarin. Polwan kini menjadi ujung tombak pelayanan Polri kepada masyarakat.
Dalam upacara tersebut juga digelar sejumlah atraksi menunjukkan kemampuan Polwan. Salah satunya atraksi motor gede. Sejumlah polwan memperagakan kemampuan mengendarai moge dengan melepaskan tangan dan bahkan berdiri di atas moge yang sedang melaju.
Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Sri Handayani, yang menjadi inspektur upacara mengatakan bahwa Polwan merupakan manifestasi dari pelayanan Polri kepada masyarakat. ”Harus terus berkarya, mengayomi dan melindungi masyarakat,” tuturnya, Selasa (3/9).
Prestasi Polwan juga perlu untuk terus ditingkatkan. Sehingga, bisa mendukung keberhasilan agenda pengamanan dan ketertiban masyarakat 2018-2019.
”Polwan harus profesional, modern dan terpercaya,” ujarnya.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mantan Polwan, Basaria Panjaitan, mengatakan bahwa Polwan itu harus menunjukkan kerja kerasnya dan terus belajar di setiap bidang. ”Kalau di narkoba belajar, di Lantas juga belajar lagi, jangan berhenti,” pintanya.
Bahkan, sebenarnya Polwan ini memiliki potensi menjadi agen antikorupsi. Mereka memiliki kemampuan lebih menghilangkan budaya korupsi dan juga menjadi ujung tombak dari pelayanan ke masyarakat.
”Jabatan itu jangan mau kalau diberi, tapi harus memiliki kemampuan. Kemampuan tidak bisa dicapai dengan dibeli,” tegas Basaria.
Saat ini kesempatan Polwan memang telah lebar. Namun, perlu untuk perbaikan, salah satunya dengan memenuhi pengalaman.
”Sebab jabatan itu perlu latar belakang,” terang purnawirawan Polwan berpangkat Irjen tersebut.
POLDA KALBAR BERKIBAR
Sementara itu, di Pontianak, Polda Kalbar mengumumkan strategi Polda Kalbar Berkibar. Yang mengedepankan Program Zero Illegal, sebagai komitmen untuk mendorong dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Kapolda Irjen Didi Haryono menjelaskan, secara geografis Kalbar salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan Sarawak Timur, Malaysia, yang memiliki kompleksitas keragaman budaya, agama, dan suku bangsa.
Pengaruh globalisasi terasa kental hingga ke Kalbar. Mulai dari trend media sosial, ekonomi perbatasan, political influence dan kawasan investasi di bidang perkebunan, pertambangan dan perikanan. Menjadikan Kalbar sebagai salah satu provinsi yang cepat berkembang.
“Dari hal tersebut ada tiga indikator yang harus dikuatkan oleh Polda Kalbar yaitu di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan laut Cina Selatan dan Malaysia, wilayah perbatasan (border) dan wilayah pedalaman di mana kondisi geografis Kalimantan barat yang merupakan provinsi terluas ke- 4 di Indonesia,” tuturnya.
Kompleksitas karakteristik kerawanan daerah tersebut, menjadikan dinamika kamtibmas Kalbar sebagaimana provinsi yang sedang berkompetisi dalam pembangunan daerah. Pengaruh sosial, regional, dan internasional sangat kental.
“Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri secara keseluruhan, namun dibutuhkan kerja sama, kebersamaan, sinergitas dan soliditas untuk menghadapinya,” papar Didi. Di sinilah peran kepolisian, sambungnya, yang demokratis dengan mengedepankan profesionalitas, modernisasi dan public trust dalam mewujudkan strategi Polda Kalbar berkibar.
Berdasarkan data fluktuasi perkembangan ekonomi Kalbar oleh Bank Indonesia, tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi TW I 2018 sebesar 5,11 %, mengalami kenaikan di TW II sebesar 6,46 %. Sedangkan pergerakan perkembangan ekonomi nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebesar 5,06 % di kuartal pertama 2018 yang juga lebih tinggi dibanding kuartal pertama 2017 yang hanya sebesar 5,01 %.
“Secara umum hal ini menunjukan bahwa perkembangan ekonomi Kalbar tumbuh signifikan,” tukas Didi.
Pertumbuhan ekonomi yang baik ini, lanjut dia, bergerak paralel dan stimultan dengan terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, sebagaimana penjelasan Maslow dalam Hierarchy Needs Theory. Dimana aspek keamanan saat ini menjadi kebutuhan hakiki, sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan democratic policing, dimana Polri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat.
Mengingat letaknya, Didi menerangkan, Kalbar merupakan provinsi yang rentan dengan kejahatan antarnegara seperti penyelundupan dan penjualan manusia (human trafficking). “Jalur laut kita juga berpotensi digunakan sebagai jalur transit para manusia perahu dari Asia Selatan maupun Afrika sebelum menuju Australia. Maka dari itu, masyarakat Kalbar harus memiliki pengetahuan, dan daya penanggulangan terkait berbagai potensi gangguan Kamtibmas,” pinta Kapolda.
Selain itu, walau potensi munculnya terorisme relatif kecil, namun tetap harus menjadi perhatian bersama. Karena berbatasan dengan Malaysia dan Brunei, mengharuskan masyarakat Kalbar memiliki daya tangkal dan daya cegah yang sangat kuat agar segala ancaman termasuk paham radikalisme dan terorisme tidak bisa masuk ke wilayah Kalbar.
“Daya saing masyarakat Kalbar dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean dan program regional/internasional sejenis lainnya akan terancam jika tidak sejak dini diberikan penguatan kualitas sumber daya manusia Kalbar melalui berbagai program pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan peningkatan ekonomi, yang pada prinsipnya menyiapkan daya saing masyarakat dari berbagai aspek,” terangnya.
Setahun terakhir ini, Polda Kalbar dengan seluruh jajaran gencar melakukan upaya pemberantasan berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan. Kejahatan penyelundupan barang melalui PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang sebelumnya terjadi telah berhasil dihentikan dengan penerapan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang selama ini bermain di area tersebut.
‘Tindakan penyelundupan tersebut dapat berjalan dengan lancar karena terjadi kolaborasi antara unsur pengawas yang seharusnya melarang dengan pihak-pihak pengusaha yang berupaya memperoleh keuntungan besar tanpa melalui pintu masuk resmi importasi barang,” beber Didi.
Keberhasilan penegakan hukum terhadap praktek ilegal ini memberikan efek positif bagi upaya pemberantasan narkoba. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang rencana pembangunan wilayah perbatasan merupakan harapan dari seluruh warga masyarakat perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan di sana.
“Polda Kalbar Berkibar lebih mengutamakan kegiatan preemtif dan preventif penegakan hukum dengan konsep pro-active policing,” tandas Kapolda.
Laporan: Ambrosius Junius, JPG
Editor: Mohamad iQbaL
