eQuator – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengakui, potensi politik uang dalam pelaksanaan pilkada serentak diindikasikan cukup tinggi. Dia menduga, salah satu pemicunya karena pelaksanaan pilkada hanya dilaksanakan satu putaran. Sehingga pihak-pihak tak bertangungjawab akan berusaha habis-habisan.
“Politik uang diindikasi sangat banyak karena hanya satu putaran pilkadanya. Kami sudah koordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung karena undang-udang punya kelemahan. Sanksi penegakan hukum politik uang tidak jelas,”ujar Muhammad pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ancol, Kamis (12/11).
Menghadapi kondisi ini, kata Muhammad, pihaknya berupaya maksimal meningkatkan pengawasan. Antara lain membuka partisipasi masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa dan pelajar.
“Bawaslu buka pengawasan partisipati, karena penyelenggaraan pilkada butuh partisipasi masyarakat. Kesuksesan pilkada ini tanggungjawab kita semua. Terima kasih kepada Mendagri (Tjahjo Kumolo, red) karena sekarang tiap TPS (tempat pemungutan suara, red) sudah diberikan pengawas,” ujar Muhammad.
Selain itu, secara khusus Muhammad juga meminta aparat keamanan memberi perlindungan terhadap pengawas pilkada yang bertugas di lapangan. Hal ini perlu dilakukan karena ada peristiwa di mana pengawas dikejar-kejar saat menjalankan tugas.
“Di Kaimana (Papua Barat) pengawas kami dikejar-kejar hingga kabin pesawat. Kami minta Kapolri amankan. Kami bekerja enggak pakai asuransi jiwa. Jadi tolong backup kami. Dari pencalonan sudah ada yang mengintervensi keputusan panwas. Tidak ada yang boleh mengubah keputusan Bawaslu, termasuk presiden,”ujar Muhammad. (gir/jpnn)
 Muhammad mengakui, potensi politik uang dalam pelaksanaan pilkada serentak diindikasikan cukup tinggi.){kind=link}