eQuator.co.id –PONTIANAK-RK. Wacana pembangunan kereta api di Kalimantan Barat masih dalam pembahasan. Jika ada investor yang berminat, pihak Kementerian Perhubungan tentu oke-oke saja.
“Kalbar saya belum mendapatkan suatu konfirmasi. Nanti kalau ada pengusaha yang berminat di sini, welcome. Kita sangat memberikan suatu dukungan bagi investasi swasta untuk dikembangkan di Kalbar,” terang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau lokasi galangan kapal di PT. Steadfast Marine Jalan Khatulistiwa Kecamatan Pontianak Utara, Jumat (23/2).
Namun untuk di Provinsi Kalimantan Tengah, dia sudah bertemu Gubernurnya. Karena pengusaha juga menyatakan berminat investasi kereta api di sana. Sehingga dari Kalteng bagian utara sampai Selatan akan dibangun kereta api. “Untuk itu, saya menyerahkan kepada Gubernur untuk menindaklanjutinya,” ujarnya.
Selain melihat pembuatan tujuh unit kapal yang dipesan Kemenhub di PT. Steadfast Marine, sebelumnya Budi melakukan peninjauan terhadap Terminal Barang Internasional atau Dry Port di Entikong, Kabupaten Sanggau. Menurutnya, di lokasi itu sangat menarik. “Entikong, harus jadi suatu kebanggaan bangsa karena sudah bangunan terminal Lintas Batas,” sebutnya.
Dikatakannya, Dry Port bertujuan agar ekspor dari Kalbar ke Malaysia bertambah baik. Pasalnya, berdasarkan laporan yang ia peroleh, perdagangan masyarakat perbatasan defisit.
“Sekarang menurut pengamatan kita, menurut laporan, kita itu defisit, banyak orang di daerah tersebut termasuk Singkawang beli bahan pokok ke sana (Malaysia, red), padahal kita kirim juga yang namanya sahang, jeruk tapi kalah banyak,” terangnya.
Untuk itu kata Budi, Pemprov Kalbar harus suplai bahan pokok supaya tidak tergantung dengan negeri jiran. Di sisi lain, pemerintah kabupaten juga secara intensif melakukan pembinaan terhadap para petani. Seperti merica atau sahang dan lain sebagainya supaya bisa banyak hasilnya. Sehingga lebih bergairah ketika nanti akan melakukan ekspor.
“November nanti, Dry Port dari Kementerian Perhubungan akan selesai, dan di sana oke banget ada Cafenya, Jadi kalau nongkrong enak,” pujinya.
Dia juga menjelaskan terkait progres pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah. Ia sedang meminta kepada Pelindo II untuk menyelesaikan beberapa syarat-syaratnya.
“Kalau sudah syaratnya selesai kita akan berikan, Insya Allah bulan depan kalau berkesempatan Pak Presiden akan ground breaking,” ungkapnya.
Budi menyebutkan rencana ground breaking tahun 2017, kendalanya pembebasan tanah. Di samping itu, ia mengaku prihatin dengan kondisi pelabuhan yang ada di Kabupaten Mempawah. Sebab ada pelabuhan yang sudah dibangun, tetapi lumpurnya banyak.
“Saya minta semua laporan nanti kita akan tentukan apa yang harus di lakukan di situ, seperti menyiapkan satu kapal yang rutin mondar mandir di situ,” ucapnya.
Salah satu inisiatif yang disarankannya kepada Bupati Mempawah bagaimana pengelolaannya dilakukan pihak swasta. Sehingga pelabuhan berguna untuk perhubungan, pemerintah mendapatkan PNBP dan masyarakat mendapatkan pekerjaan.
Sementara itu, di Banten, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meluncurkan program padat karya di lingkungan Dirjen Perhubungan Udara, Sabtu (24/2). Program padat karya yang diintruksikan Presiden Joko Widodo untuk seluruh proyek yang didanai APBN tersebut diprediksi akan menyerap 70 ribu pekerja. Jumlah tersebuh hanya di lingkungan perhubungan.
Program padat karya di lingkungan Dirjen Perhubungan Udara diluncurkan di Bandara Budiarto, Curug Banten. Di tempat tersebut direncanakan akan memberikan pekerjaan untuk 100 orang yang semuanya merupakan masyarakat Curug. “Ada lima kelurahan,” tutur Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso kemarin.
100 orang tersebut bekerja di luar area bandara. Mereka bertugas untuk membersihkan saluran gorong-gorong. Mereka mendapat upah sebesar UMR Banten, Rp 2,4 juta. “Rencana akan dipekerjakan delapan bulan,” ungkap Agus.
Dengan cara ini diharapkan ada saling mengisi antara masyarakat dan pegawai bandara. Yang tidak bisa dikerjakan pegawai bandara, bisa dikerjakan masyarakat. Di sisi lain, dengan cara ini diharapkan akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. “Pekerjaan yang diberikan tentu yang bisa dikerjakan semua orang,” tutur Agus. Selain itu pekerjaan di luar bandara tidak membahayakan masyarakat yang notabene awam terhadap keamanan transportasi udara.
Program padat karya rencananya akan diselenggarakan di seluruh Indonesia. Untuk Dirjen Hubungan Udara akan dilakukan di 153 bandara.”Di Papua contohnya, bisa menyerap 2600 pekerja,” ucapnya.
Durasi bekerja pun berbeda antara satu bandara dengan yang lainnya. Namun batasannya antara enam hingga delapan bulan.
Untuk anggaran padat karya di lingkungan Perhubungan Udara cukup besar. Yakni mencapai Rp 300 miliar. “Perhubungan Udara hanya seperempat dari seluruh anggaran padat karya di Kemenhub,” tuturnya.
Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan jika jumlah pekerja dari program padat karya di lingkungan Kemenhub bisa mencapai lebih dari 70 ribu orang. Kedepan jumlahnya pun bisa akan bertambah. Seiring dengan rencana anggaran padat karya yang juga akan ditambah. “Bisa ditambah hingga Rp 3 triliun,” ujarnya.
Dia juga berencana masyarakat yang ikut program padat karya tidak hanya berstatus supporting saja. Namun kedepan bisa tetap. “Nanti ngecat pesawat atau kapal,” tutur Budi.
Program padat karya ini menurutnya merupakan program pemberian bantuan yang mendidik. Jika sebelumnya bantuan hanya disalurkan dengan bantuan langsung tunai (BLT), kali ini mereka diminta bekerja kemudian mendapatkan upah.
Laporan: Maulidi Murni, Jawa Pos/JPG
Editor: Arman Hairiadi
