Wacana Kenaikan Harga Tiket, Pelaku Usaha Penerbangan Jangan Seenaknya

ilustrasi. net

eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Wacana naiknya harga tiket pesawat, dikatakan hanya bakal menambah beban masyarakat Kalbar secara khusus. Pemerintah dan pihak terkait lainnya, diminta sigap dalam menanggapi persoalan ini untuk bekoordinasi dengan seluruh maskapai penerbangan.

“Sangat signifikan. Terutama anak kita yang banyak sekolah di luar. Kemudian masyarakat yang banyak berpergian karena usaha,” ujar Markus Amid, Anggota DPRD Kalbar, Selasa (15/1).

Menurutnya, jika memang dinaikkan, banyak dampak yang nantinya dirasakan masyarakat termasuk pemerintah yang seluruh sektor juga merasakan dampak tersebut. Sehingga inflasi Kalbar bakal semakin tinggi.

“Apalagi perkembangan volume penerbangan di Kalbar di semua tujuan sagat banyak. Karena itu sangat mempengaruhi dengan naiknya harga tiket pesawat,” tukasnya.

Secara regulasi, dikatakan Markus Amid, bahwa operasional usaha jasa penerbangan tentu ada pengawasan baik dari pemerintah pusat hingga sampai ke daerah. Atas dasar ini, dirinya meminta seluruh pihak bergerak.

“Kami minta pada penyelenggara atau jasa penerbangan, termasuk Dinas Perhubungan untuk memperhatikan masalah ini secara serius,” tegasnya.

Minimal, tambah dia, ada upaya pencegahan wacana kenaikan harga tiket tersebut dari pemerintah yang dalam urusan ini adalah Dinas Perhubungan untuk memanggil pelaku usaha jasa penerbangan.

“Kalau ada kebijakan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kami minta jangan tinggal diam. Harus segera bertindak untuk memanggil pelaku usaha penerbangan ini,” tuturnya.

Markus Amid menyebut, sejauh ini harga tiket terutama saat momen tertentu seperti hari besar nasional maupun hari raya keagamaan dimanfaatkan pelaku usaha jasa penerbangan untuk menaikkan harga tiket pesawat. Tentu hal ini sangat meresahkan masyarakat. “Jangan seenaknya saja. Misalnya saat libur, menaikkan harga,” cetusnya.

Jika dalam waktu dekat belum tampak ada upaya, ia menegaskan untuk memanggil Dinas perhubungan dan pelaku usaha penerbangan.

“Kami dari DPRD Kalbar, kalau ini terus terjadi dan tidak ada solusi mungkin dalam waktu dekat kita berupaya memanggil perusahaan penerbangan dan dinas terkait,” tutupnya. (agn)