UMK Kabupaten Bengkayang Ditetapkan Rp2,5 Juta

RAPAT. Rapat Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bengkayang di ruang rapat Wakil Bupati Bengkayang, Senin (4/11) pagi. KURNADI/RK

eQuator.co.id – BENGKAYANG,RK. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp2.566.019. Nilai tersebut naik sekitar 8,51 persen atau Rp201 ribu dari sebelumnya yang sebesar Rp2.364.777.

Hal ini disepakati dalam rapat Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bengkayang di ruang rapat Wakil Bupati Bengkayang, Senin (4/11) sekitar pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB.

Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda), Ketua Pondok, perwakilan dosen/pejabat STIM Shanti Bhuana, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Pimpinan PT Mitra Inti Plantation, Ketua DPC SPSI, Ketua DPC F-Hukatan KSBSI, serta Ketua DPC SBSI Kabupaten Bengkayang.

Staf Ahli Bupati Bengkayang Bidang Hukum dan Pemerintahan, Luter Wongkar mengatakan, dasar penetapan UMK Tahun 2020 tersebut adalah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp2.566.019,” ucap Luter Wongkar, Staf Ahli Bupati Bengkayang Bidang Hukum dan Pemerintahan saat mewakili Plt Bupati Bengkayang, Agustinus Naon.

dasar penetapan UMK Tahun 2020 tersebut adalah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: B-M/308/HI.01.00/X/2109 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkah Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019, serta Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 663/Dinsosnakertrans/tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkayang 2018-2021.

“Formula rumus perhitungan UMK Tahun 2020 sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 adalah UMn=UMt+ {UMt x Inflasit + ∆ PDBt)}. UMn adalah besaran upah minimum yang ditetapkan. UMt  adalah upah minimum tahun berjalan,” ujar Luter Wongkar.

Lanjutnya, Inflasit adalah Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan. Sedangkan ∆ PDBt adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDBt) yang dihitung dari pertumbuhan domestik bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.

“Sementara berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (PDB), Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: B-M/ 308/ HI.01.00/X/2019 tanggal 5 Oktober 2019, tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2019, yaitu tingkat inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) sebesar 5,12 persen. Sehingga, kenaikan UMK tahun 2020 sebesar 8,51 persen,” jelas Luter.

Hal ini juga sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 663/DISNAKERTRANS/2018, tanggal 25 September 2018 tentang Pembentukan  Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengeluaran Kabupaten Bengkayang Tahun 2018-2021, serta Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar Nomor: 561/1934/NT.HIJSTK-2, tanggal 18 Oktober 2019 tentang Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Ketua Forum Serikat Buruh Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan Serikat Buruh Seluruh Indonesia(FSB Hukatan SBSI) Kabupaten Bengkayang, Reza Satriadi mengatakan, penetapan UMK itu sudah sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana kenaikan upah sebesar 8,51 persen atau sebesar sekitar Rp201 ribu. Sebelumnya UMK Bengkayang sebesar  Rp2.364.777 dan kini menjadi Rp2.566.019 atau naik Rp.201.242,5227.

“Sedangkan upah sektoral untuk sektor perkebunan nilainya sebesar Rp2.750.000. Usulan Dewan Pengupahan ini kemudian akan diusulkan kepada Gubernur Kalbar untuk di SK-kan. Kami dari FSB Hukatan KSBSI Kabupaten Bengkayang menyambut baik adanya penetapan UMK, dan kami ingin adanya implementasi nyata yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pembayaran UMK kepada karyawan,” tegas Reza.

Dia menambahkan, acuan pemerintah ini tentunya juga sangat menguntungkan pihak karyawan yang bekerja di perusahaan, namun dengan keadaan saat ini tentunya harus direalisasikan secara nyata oleh perusahaan nantinya.

“Terkait upah yang akan diterima oleh karyawan, paling tidak per 1 Januari 2020 sudah bisa direalisasikan. Saya berharap juga agar pemerintah bisa fokus dalam memperjuangkan nasib buruh harian lepas (BHL), dimana rata-rata pekerja BHL hanya bekerja 10 hari kerja per bulan dan untuk segera mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” pinta Reza.

Reza juga mengatakan, pemerintah harus bisa melindungi hak-hak buruh, karena buruh adalah salah satu barometer kemajuan daerah dalam bidang ketenagakeraan. (nar/ien)

Sementara Managemen PT Sentosa Bumi Wiyaya (SBW) Tri Wibowo mengatakan, pihaknya menggunakan UMK sektoral yang angkanya di tahun ini (2019) yakni Rp2,5 jutaan, dan untuk tahun depan UMK sektoral Bengkayang  yakni Rp2,7 jutaan.

Melalui pesan singkat Whatshapnya, Tri Wibowo mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terkait UMK hingga sampai dengan akhir tahun 2019.

“Apabila tidak ada permasalahan dengan cash flow internal, maka management akan ikuti aturan kenaikan UMK di Kabupaten Bengkayang,” tulisnya. (Kur)