eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Bawaslu Kalbar melaporkan dua akun media sosial (medsos) yang diduga menyebar ujaran kebencian. Hate speech tersebut akibat meningkatnya aktivitas promosi kandidat calon presiden di medsos.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar Faisal Riza mengatakan, dari keterangan polisi, laporan harus dicek lagi. “Di sini kami bingung, kenapa akun teroris mudah sekali dicek,” sebutnya dalam Sarasehan Bersama Hoax Crisis Center (HCC) Kalbar dengan tema Hoaks dan Ujaran Kebencian Ancaman Keberagaman di Kalimantan Barat, Rabu (29/8).
Kendati begitu, Faisal memastikan Bawaslu terus bekerja memantau aktivitas kampanye di medsos. Namun diakuinya, pengawasan sulit dilakukan. Walaupun diatur di dalam PKPU, kandidat yang maju harus mendaftarkan akun-akun medsos-nya.
“Sebenarnya akun yang non resmi atas nama relawan dan lainnya itu juga harus diawasi. Jadi ini tantangan ke depan bagi kami,” ujarnya.
Bawaslu kata dia, sudah membentuk kelompok kerja (pokja). Dua akun medsos sudah dilaporkan. “Ke depan kami akan kolaborasi untuk pengawasan partisipatif dan melibatkan Hoax Crisis Center,” ucapnya.
Penyalahgunaan medsos itu termasuk dalam tiga pola tren kampanye Pemilu 2019. Tren ini berkaitan bahwa pemilu tidak lepas dari politisasi yang berbau SARA. “Bentuknya seperti berita hoaks dan ujaran kebencian yang beredar di medsos,” jelasnya.
Pola lain yang muncul meningkatnya kampanye hitam. Isu yang diangkat mengenai kualitas dan sejauh mana kinerja kandidat yang akan maju Pemilu 2019. “Jika itu kampanye hitam maka bisa dilaporkan ke Bawaslu sesuai mekanisme yang ada,” ujar Faisal.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar, Ismail Ruslan mengaku provinsi ini rawan konflik. Apalagi jelang pemilu. “Ini sesuai dengan kajian yang dilakukan Polri dan Bawaslu,” sebutnya.
FKUB juga punya peran untuk mencegah konflik. Kekuatan FKUB terhadap peran tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat atau etnis yang memiliki jejaring menjangkau masyarakat. Dalam pilkada kemarin, FKUB juga melakukan kontra narasi.
“Kami menyadari peran tokoh agama sangat penting, mereka punya jejaring media dan punya media sendiri,” tuturnya.
Dalam menetralisir hoaks maupun ujaran kebencian, FKUB menyampaikan narasi perdamaian melalui khutbah. FKUB menggunakan pendekatan budaya melalui organisasi kemasyarakat. Karena kedua pendekatan tersebut harus berjalan seiringan. Kerjasama dengan institusi pemerintah dan elemen masyarakat lainnya juga diperlukan.
“Contohnya kerjasama dengan Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura melalui deklarasi damai dengan melibatkan seluruh masyarakat. FKUB juga mendatangkan tokoh agama nasional untuk menjaga persatuan dan kedamaian,” terang Ismail.
Sementara As Inteldam XII/Tpr, Kolonel TNI Wulang mengatakan, informasi yang beredar mempunyai tujuan tertentu. Lazimnya, berita benar punya tujuan positif. Sementara itu, berita tidak benar punya tujuan negatif.
Ia menegaskan, sama seperti kepolisian, Kodam XII/Tpr juga memiliki satuan siber guna mengantisipasi hoaks. Ia mengajak masyarakat bersama-sama galang semangat meluruskan informasi-informasi yang tidak benar di era teknologi saat ini.
“Jadikan gadget kita sumber kekuatan melawan hoaks dan ujaran kebencian. Sadarkan juga teman-teman dan keluarga kita untuk tidak menyebar hoaks dan ujaran kebencian,” pesannya.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak sebar hoaks dan ujaran kebencian. Penggunaan teknologi yang canggih saat ini memudahkan pelacakan para pelakunya. “Bisa dikejar dan ditindak. Jadi, jangan sampai menyebar hoaks,” imbaunya.
Sebagai pemeluk agama, ia percaya Tuhan tidak pernah tidur. Ketika kita sebarkan berita bohong, Tuhan pasti membalas dan dosanya ditanggung masing-masing. “Balasannya bukan di dunia, tapi di akhirat nanti,” ucapnya.
Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Thamrin Usman mengatakan hoaks adalah fitnah. Hoaks tersebar melalui aliran informasi. Konten hoaks dibuat dengan teknik hypnowriting. Cara menguliknya dengan mendesain narasi-narasi dan gambar-gambar yang disisipi pesan subliminal (pesan tersembunyi). “Melalui pendidikan tinggi, kami memberikan kesempatan untuk membentuk dan membiasakan pola pikir kritis dan rasional,” katanya.
Solusi menangkal hoaks dengan membiasakan untuk klasifikasi (tabayyun) dan menganalisis informasi. Agar mendapatkan hasil kesimpulan yang lebih bijak dan arif sesuai fakta.
Sementara itu, Ketua HCC Kalbar Edho Sinaga mengatakan sarasehan dilakukan ini merupakan program pamungkas pihaknya. Dari berbagai rangkaian kegiatan yang digelar sepanjang Juli-Agustus 2018. Dia mengklaim HCC Kalbar menjadi percontohan beberapa negara dalam upaya melawan hoaks. Dengan mengklarifikasi informasi yang beredar di era pesatnya teknologi dan informasi, khususnya media sosial. “Sebab, sudah ada kasus-kasus di dunia maupun Indonesia, hoaks memakan korban jiwa,” jelasnya.
Edo menuturkan, KPU dan Bawaslu Kalbar mendapat apresiasi tinggi di dunia internasional pasca penyelenggaraan Pilkada serentak kemarin. Padahal, sebelumnya Kalbar menjadi daerah indeks kerawanan Pemilu versi Bawaslu dan Polri.
“Apresiasi juga diberikan kepada Pangdam dan Kapolda yang telah mewujudkan situasi dan keamanan di Kalbar,” pungkasnya.
Kalbar kata dia, diakui dunia dalam hal melawan hoaks. Pihaknya berterimakasih kepada masyarakat Kalbar yang telah membantu perangi hoaks guna menjaga keamanan dan kedamaian. Melalui website kalbar.turnbackhoax.id , masyarakat bisa ketahui apakah informasi yang beredar di medsos merupakan hoaks atau tidak. Masyarakat juga bisa memanfaatkan aplikasi Hoax Buster Tools (HBT) yang bisa digunakan untuk cek fakta.
“Menghadapi Pilpres 2019, HCC Kalbar akan buka grup WhatsApp (WA) untuk verifikasi apakah informasi berkembang adalah hoaks atau tidak,” ungkapnya.
Akhir September 2019 akan dilaunching. Informasi harus tepat, terukur dan benar.
“Walaupun berbeda agama dan pilihan, mari rawat keberagaman. Rawat akal sehat kita, mari jaga bangsa dan negara ini. Mari perangi hoaks,” gugahnya.
Kegiatan HCC ini dihadiri oleh berbagai unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kalbar, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemimpin-pemimpin redaksi media lokal Kalbar, Jurnalis, organisasi kemahasiswaan dan komunitas-komunitas yang ada di Kota Pontianak.
Laporan: Rizka Nanda
Editor: Arman Hairiadi
