eQuator.co.id – PONTIANAK-RK. Kinerja Pemprov Kalbar, dihadiahi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK-RI membuat banyak pihak bertanya-tanya. Dinilai banyak faktor yang mempengaruhi seperti selain laporan keuangan, transisi masa jabatan turut menjadi penunjang.
“Hal itu terjadi pada saat transisi kepemimpinan hingga ke Gubernur Definitif,” ujar H. Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Kamis (30/5).
Suriansyah menyatakan dari sisi lainnya dirinya menilai terdapat dua hal yng domonan mempengaruhi predikat tersebut. Di mana keduanya merupakan hal yang cukup urgen dalam penilaian yang dilakukan BPK RI. “Ada dua hal yang mempengaruhi penyajian laporan yakni belanja pegawai dan transfer bagi hasil daerah,” paparnya.
Karena menurutnya, transfer daerah juga sangat penting untuk membiayai pembangunan di daerah. Suriansyah juga mengatakan terkait beberapa rekemendasi dari BPK RI setelah penilaian laporan keuangan Pemprov Kalbar, pihaknya juga akan melihat apa saja poin-poin yang harus dipenuhi atas temuan oleh BPK RI. “Akan dianalisa mana saja pengeluaran atau pergeseran anggaran tersebut melalui rapat-rapat khusus di DPRD,” tegasnya.
Sementara menurut Suriansyah faktor lain adalah soal tidak terjadi kesepakatan antara DPRD dan pihak pemprov dengan alasan terdapat pengeluaran di asumsikan adanya pergeseran penggunaan anggaran DPRD sehingga perubahan tidak bisa dilakukan.
“Jadi mereka melakukan pergesaran terlebih dahulu sementara APBD Perubahan belum disahkan. Nah akibatnya ada beberapa pengeluaran tanpa persetujuan DPRD,” katanya.
Meski demikian, pihaknya di DPRD KAlbar memberikan apresiasi ke Pemprov Kalbar atas usaha dan yang telah dan akan dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2018 yang sebagian besar sesuai dengan action plan.
Reporter: Gusnadi
Redaktur: Andry Soe
