eQuator.co.id – Pontianak-RK. Masyarakat Indonesia belum begitu memanfaatkan teknologi dalam bertransaksi. Bahkan inklusi keuangan di Indonesia rendah dibandingkan negara-negara Asean.
“Tingkat inklusi keuangan Indonesia masih relatif rendah dibanding negara Asean lainnya,” ujar Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalbar, Dwi Suslamanto, Kamis (17/11).
Dwi menjelaskan, inklusi keuangan merupakan menyediakan akses terhadap layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan akses keuangan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kerentanan dan menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Kemajuan teknologi informasi, membuat percepatan inklusi keuangan menjadi lebih mudah.
“Sekarang asalkan ada jaringan internet saja, kita sudah bisa melakukan transaksi online. Kuncinya adalah jaringan internet,” jelasnya.
Dia berharap perusahaan penyedia internet untuk terus menambah BTS di berbagai pelosok Kalbar.
“Berbeda dengan zaman dulu, di mana untuk mendirikan lembaga jasa keuangan harus ada infrastruktur jalan yang relatif mahal,” pungkasnya.
Menurutnya, peran pemerintah sangat penting dalam rangka membiasakan penggunaan transaksi online tersebut. Sejalan dengan upaya smart city, sejak 2014 lalu BI Kalbar bekerjasama dengan Pemkot Pontianak, baik transaksi pendapatan dan pengeluaran.
“Kami percaya tidak mudah untuk yang sudah terbiasa menggunakan uang tunai untuk beralih ke e-payment ini. Tetapi percayalah seiring perkembangan teknologi yang cepat belakangan ini, maka tak lama lagi kita semua akan segera meninggalkan transaksi tunai. Dan bila hari itu tiba, kita sudah siap semuanya,” paparnya.
BI, lanjut dia, terus menggalakkan program Gerakan Nasional Nontunai (GNNT). Selain untuk keamanan dan efisiensi, transaksi nontunai juga membuat setiap traksaksi tercatat. Dengan transaksi nontunai, negara dapat mengurangi penggunaan uang kartal. Sehingga lebih efisien dan menghemat anggaran untuk percetakan serta penyimpanan uang.
BI yakin, dengan transaksi nontunai pembayaran bisa dilakukan secara lebih aman, praktis, dan efisien.
“Tidak hanya untuk transaksi ritel, transaksi nontunai juga dapat diaplikasikan dalam berbagai aktivitas penggunaan uang negara baik APBN maupun APBD. Transaksi nontunai sudah terlaksana secara luas, di tingkat pusat juga sudah hampir semua yang melakukan pembayaran nontunai ini,” terangnya.
Dwi menyebutkan, pihaknya mengejar peningkatan penggunaan mata uang elektronik. Tidak hanya di perkotaan, tetapi juga hingga ke daerah-daerah. Meningkatnya penggunaan uang elektronik juga berdampak pada kuatnya rupiah.
“Penggunaan rupiah tidak hanya berdampak pada kekuatan ekonomi semata, melainkan juga pada kedaulatan bangsa,” tegasnya.
Laporan: Gusnadi
Editor: Arman Hairiadi
